berita HEADLINE

Zonasi Sekolah Bikin Gerah

Kediri, Tabloid Demonstran – Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 dengan jalur zonasi menuai kontroversi di masyarakat. Pasalnya, peraturan ini dianggap merugikan calon peserta didik yang harus mendaftar di sekolah yang dekat dengan area kediamannya.

Meski Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menilai langkah ini cukup adil untuk menyetarakan jumlah calon peserta didik di setiap wilayah, namun cara ini masih belum bisa diterima seluruh masyarakat dan justru menuai polemik.

PPDB dengan berbasis zonasi yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini juga disayangkan sebagian masyarakat lantaran tidak mempertimbangkan hasil Ujian Nasional (UN).

Salah satunya diungkapkan Suliswati, orang tua siswa asal kota Kediri. Menurutnya dengan sistem zonasi akhirnya hasil ujian nasional tidak berlaku.

“Ya, terus buat apa UN diadakan bila yang dipergunakan adalah sistem jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan (Zonasi,Red),” ujar Suliswati.

“Kasihan anak-anak yang belajarnya tekun, bila patokannya seperti itu. Bisa jadi dengan penggunaan sistem ini akan mengurangi minat anak dalam belajar lantaran sudah tidak ada target pembelajaran yang dicapai lagi ataupun persaingan,” imbuhnya.

Kritik penerapan sistem zonasi itu juga dilontarkan Sugito, warga Bangsal kecamatan Pesantren Kota Kediri. Menurutnya sejumlah sekolah belum merata kualitasnya maupun sarana prasarananya. Sugito berharap pemerintah untuk menyetarakan dulu fasilitas sekolah, baru kemudian memakai sistem zonasi.

“Mutu kualitas tiap sekolahkan masih berbeda. Dalam hal ini secara otomatis juga mempengaruhi proses pembelajaran yang berdampak pada kualitas siswa terhadap ilmu yang disampaikan,” ungkapnya.

Di sisi lain, dampak PPDP dengan sistem zonasi ini adalah tidak seimbangnya daya tampung sekolah dengan jumlah siswa. Akibatnya, banyak siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Padahal jarak rumah dan sekolah yang dituju tidak terlalu jauh.

Seperti  yang dialami Gatot Subroto, orang tua calon siswa asal Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Rumahnya hanya berjarak 2,7 km dari sekolah yang dituju yakni SMAN 7 Kota Kediri. Ia mengaku, dari hari pertama dibukanya pendaftaran, anaknya langsung terdepak dari jalur pendaftaran zonasi tersebut.

“Padahal jarak antara Campurejo dengan SMAN 7 dekat. Terlebih yang membuat saya kecewa ialah anak-anak yang lolos di SMA tersebut secara NUN masih kalah jauh dengan NUN milik anak saya,” terang Gatot.

Masih menurut Gatot, anak yang diterima bukan asli warga Kota Kediri, melainkan banyak yang dari wilayah kabupaten Kediri. Mereka memang saat ini tinggal bersama neneknya yang berada di Kota Kediri. “Kalau seperti ini bagaimana, sedangkan kami warga Kota Kediri asli,” paparnya.

Siswa Ngancar dan Badas Terpaksa ke Swasta

Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMA negeri menyisakan celah di beberapa pelosok Kabupaten Kediri. Yang paling nyata terkena getahnya adalah lulusan SMP yang di Kecamatan Ngancar dan Badas. Mereka terancam tak bisa bersekolah di SMA negeri. Sebab, tak ada SMA negeri di dua kecamatan itu. Sementara, kemampuan bersaing mereka di SMA negeri di kecamatan terdekat sangat lemah. Karena terbentur jarak.

Di Kecamatan Ngancar, hanya ada satu SMK swasta. Sementara untuk SMA negeri terdekat berada di Kecamatan Wates. Yakni SMAN 1 Wates yang berada di Desa Pojok, Wates.

Praktis, lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke SMA negeri hanya lembaga tersebut pilihan yang paling dekat.

Tentu saja, lulusan SMP di Ngancar berpotensi terdepak dari persaingan. Pasalnya, banyak pula pendaftar dengan jarak yang lebih dekat dengan SMAN 1 Wates tersebut. Kecuali, lulusan SMP dari Ngancar tersebut mendaftar dengan jalur seleksi nilai atau prestasi.

Kenyataan itu diakui oleh seorang kepala desa (kades) di Kecamatan Ngancar. Menurutnya, banyak warganya yang resah dengan kenyataan tersebut. “Iya, sedang ramai sekarang di sini. Banyak orang tua murid yang bingung anaknya tidak bisa melanjutkan ke SMA negeri,” terang Suroso, kades Margourip, Kecamatan Ngancar.

Menurutnya, desa di Kecamatan Ngancar yang paling dekat dengan SMAN 1 Wates adalah Desa Kunjang. Desa tersebut berbatasan langsung dengan Kecamatan Wates. Jaraknya dengan lembaga pendidikan itu sekitar 5 kilometer. Dari fakta itu, lulusan dari desa itu saja kemungkinan diterima sudah kecil.

Di Kecamatan Ngancar terdapat dua SMP negeri. Yakni SMPN 1 Ngancar dan SMPN 2 Ngancar. Berdasarkan data yang dihimpun Tabloid Demonstran, lulusan kedua SMP tersebut setidaknya sekitar 400 siswa. Mereka pun kemungkinan besar harus meneruskan sekolah ke swasta. “Sepertinya begitu (masuk swasta, Red),” imbuhnya.

Hal tak jauh beda juga terjadi di Kecamatan Badas. Di tempat ini juga tidak ada SMA negeri. Hanya ada SMA swasta dan tiga SMK yang juga berstatus swasta. Dengan kondisi tersebut, praktis SMA negeri terdekat bagi lulusan SMP di sana berada di Kecamatan Pare. Yakni SMAN 1 Pare dan SMAN 2 Pare.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kediri Sumiarso pun mengakui adanya kelemahan sistem PPDB di dua wilayah tersebut. “Semua itu kelemahan, dua kecamatan itu yang jadi (terimbas),” ujar Sumiarso saat ditemui di kantornya.

“Langkahnya dibuat evaluasi ke depannya. Karena zonasi menerapkan murni dengan jarak,” imbuh Sumiarso.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa zonasi ini penentuan titik utamanya di jarak. Sementara di Kecamatan Ngancar dan Badas tidak ada SMA negeri. Menurutnya keterangannya, jarak yang ada di sana mencapai lebih dari lima kilometer dari sekolah negeri terdekat.

Dia membenarkan bahwa lulusan SMP masih ada kemungkinan diterima di SMA negeri jika menggunakan seleksi nilai ujian nasional (NUN). Dengan catatan, NUN yang dimiliki siswa bagus dan bisa bersaing. “Meskipun jauh kalau NUN tinggi masih ada peluang di zonanya. Yakni dengan memakai NUN dan masuk jatah 20 persen,” pungkasnya.

Masih kata Sumiarso, tujuan utama dilakukannya sistem zonasi ini ialah untuk pemerataan. Semua anak di Kediri khususnya berhak mendapatkan mutu kualitas pendidikan yang layak tanpa mengesampingkan diskriminasi tanpa membeda-bedakan anak yang pintar ataupun yang kurang nilainya.

”Jadi semuanya mempunyai hak sama. Tidak ada istilah sekolah favorit . Jadi dengan diterapkannya sistem ini semuanya sama. Siswa dapat bersaing pun demikian dengan lembaga sekolah,” jelasnya.

Sumiarso juga mengakui, jika daya tampung sekolah SMA negeri dengan jumlah lulusan tingkat SMP/MTs jauh berbeda. Menurut data yang dihimpunnya, jumlah angka kelulusan di Kediri untuk tingkat SMP/MTS berjumlah 32 ribu siswa. Sedangkan jumlah daya tampung sekolah negeri di tingkat SMA di Kediri hanya sebesar 13 ribu siswa. Jadi masih menyisakan 19 ribu siswa yang belum tertampung di SMA sekolah negeri. “Secara otomatis mereka akan ke swasta,” bebernya.

Sedangkan terkait dengan permasalahan  domisili yang menjadi permasalahan ditingkat bawah. Sumiarso mengaku itu telah diatur melalui Permendikbud yakni khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB. “Semua sudah jelas di atur disini. Dan saya rasa sistem PPDB ini sangatlah bagus untuk diakomodir, lantaran telah mencakup keseluruhan. Yakni mulai jalur NUN sejumlah 20 persen, Prestasi 10 persen, Warga Miskin 20 persen, 50 persen zonasi,” pungkasnya. (tim)