berita DAERAH

Terkena Imbas Pembangunan Bandara, 14 Kepala Keluarga Masih Bertahan

Kediri, demonstran.com – Masa pembebasan lahan untuk lokasi bandara di tiga kecamatan di Kabupaten Kediri yakni Banyakan, Grogol dan Tarokan telah habis sejak 20 hari yang lalu. Hingga saat ini, tercatat ada 14 Kepala Keluarga (KK) yang masih bertahan tinggal di rumah mereka.

Atas adanya sejumlah lahan yang belum terbebaskan tersebut, pihak pemerintah terkait masih memberikan kelonggaran bagi warga setempat dengan cara mediasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kabupaten Kediri Sukadi mengatakan, ancaman konsinyasi hingga saat ini masih belum dilakukan oleh pemerintah. Pihaknya masih terus berupaya melakukan mediasi dengan masyarakat yang masih bertahan.

“Dari Pak Menteri kemarin katanya jangan sampai ada konsinyasi,” jelas Sukadi saat ditemui Demonstran.com di Pendopo Kabupaten Kediri, Senin (17/2).

Sukadi juga menjelaskan, sampai hari ini pemerintah bersama dengan PT Surya Dhoho Investama (PT SDHI) sebagai anak perusahaan PT Gudang Garam terus berupaya melakukan mediasi dengan masyarakat terdampak. Pendekatan kekeluargaan pun masih terus dilakukan pada warga.

“Sebelum konsinyasi itu nanti ada proses mediasi. Dalam waktu mediasi ini harganya masih sama seperti yang kemarin, jadi nominalnya ya belum dikurangi, Cuma nanti dalam batas waktu tertentu sampai dengan menjelangnya peletakan batu pertama itu baru ada konsinyasi,” jelas Sukadi.

Sampai saat ini, Sukadi menyebut masih ada 14.000 meter tanah yang belum dibebaskan. Jumlah tersebut adalah total keseluruhan dari 14 KK yang masih enggan memberikan tanahnya untuk proyek bandara.

“Tinggal 0,6 persen, lokasinya di Dusun Bedrek, Desa Grogol. Dari angka itu milik 14 orang, tapi dalam pertemuan kemarin disampaikan bahwa per 31 Januari kemarin kan nama-nama pemilik dan luasan sudah saya sampaikan ke PT SDHI untuk dilanjutkan ke Kementerian ATR, disana akan dilakukan proses untuk persiapan konsinyasi,” katanya.

Sukadi melanjutkan, alasan mereka menetap masih sama, yakni ingin harga pembelian tahan dan bangunan naik. Paling tidak, angkanya sama seperti pembebasan pertama kali dengan harga Rp 15 juta. Sedang saat ini, harganya di angka Rp 10,5 juta.

“Latar belakangnya beragam. Ya diantaranya soal harga itu tadi. Tetapi kami tegaskan bahwa harga sudah tidak bisa naik. Kalau kita bicara soal mereka tidak punya rumah, katakanlah rumah mereka dibeli dengan harga itu, dan untuk beli tanah lagi tidak bisa, kita menyediakan lahan relokasi dan disitu kita memberikan harga tanah di bawah harga mereka menjual,” tegasnya.

Lebih lanjut, ke depan pemerintah akan terus mengingatkan masyarakat terkait pembebasan lahan. Namun pembebasan tersebut ditarget hingga Maret 2020.

“Kita akan mengingatkan lagi kepada masyarakat ini masih ada waktu untuk mediasi. Dalam hal ini kami akan berusaha komunikasi dengan pihak pengadilan, nantinya transaksi ya di lokasi di mana mereka tinggal,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sesuai dengan agenda yang telah disepakati. Peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan bandar udara di Kabupaten Kediri bakal di mulai pada 16 April 2020. Hal ini sesuai dengan hasil pertemuan antara pihak eksekutif dengan kementrian PUPR, Perhubungan dan Sekretaris Kabinet RI di Pendopo Kabupaten Kediri pada Senin (17/2/2020) dengan agenda pembahasan pembangunan bandara Kediri.(glh)