berita DAERAH

Tata Tertib Masih Dievaluasi, Jabatan Wawali Kediri Belum Juga Terisi

Kediri, demonstran.com – Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Kediri, Choirudin Mustofa mendesak agar hasil evaluasi Tata Tertib (Tatib) pengisian jabatan Wakil Walikota Kediri disisa masa jabatan segera selesai.

Mengingat, tatib saat ini masih dalam tahap evaluasi oleh Biro Hukum Provinsi lantaran sebelumnya tatib yang notabene telah dirancang dan diselesaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) mendapat protes dari sejumlah anggota DPRD saat dibahas ke dalam agenda ‘Rapat Paripurna’ pada Senin, (14/12/2020) lalu, yang membuat Tatib harus diserahterimakan kepada Biro Hukum Provinsi untuk dievaluasi sebagai tingkatan di atasnya.

Tofa, sapaan akrab anggota DPRD Kota Kediri dari Komisi A ini menganggap jika apabila tatib dapat segera terselesaikan maka proses pengisian jabatan Wawali akan semakin cepat untuk terisi.

“Saya berharap agar tatib segera terselesaikan. Agar proses pendaftaran dapat segera dibuka,” ucapnya.

Mengingat, lanjut Tofa, jika posisi Wawali saat ini dinilai penting disaat roda pemerintahan tengah dalam situasi genting dengan adanya pandemi Corona.

Dengan datangnya sosok pendamping Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar yang saat ini kita ketahui bekerja secara sendirian atau single fighter. Diharapkan dapat muncul sosok pendamping yang benar-benar tepat dan sejalan serta memiliki sejumlah pemikiran maupun gagasan yang bagus, sehingga dapat diaplikasikan dan membawa kemajuan bagi Kota Kediri terutama dalam mengatasi Covid-19 maupun ekonomi yang menjadi imbasnya saat ini.

Di samping itu, Tofa berharap agar pasal yang yang sebelumnya menuai kritikan oleh sejumlah anggota DPRD dapat dievaluasi atau di hapus oleh Biro Hukum Provinsi. Mengingat pada Pasal 6 ayat 3 yang menjadi bahan kritikan tersebut tidak memiliki dasar hukum.

“Dasar hukum yang dipakai itu mungkin merupakan implementasi dari pasal tentang mencalonkan Calon Kepala Daerah (Cakada). Nah, itukan pasal berbeda ketika diterapkan dalam situasi saat ini. Di mana Kota Kediri terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) lantaran Wakil Walikota Kediri Alm Lilik Muhibbah telah tutup usia. Kalau di Cakada memang ada klausul yang mengharuskan mundur ketika menjabat menjadi anggota DPRD. Tapi kalau dipergantian antar waktu itu tidak menyebutkan hal tersebut,” ungkapnya.

Diketahui, pada Pasal 6 ayat 3 tang tertera pada draf tatib pengisian jabatan Wawali tersebut berbunyi ‘Anggota DPRD yang ditetapkan sebagai calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengundur diri dari jabatannya.(glh)