berita HEADLINE

Soal Bandara Tunggu RTRW Groundbreaking Mundur 2020

Kediri, demonstran – Pembangunan bandar udara yang rencananya bakal dibangun di tiga kecamatan wilayah barat sungai yakni Kecamatan Banyakan, Grogol dan Tarokan kembali dipastikan molor.

Soal kembali tertundanya pembangunan bandara itu disampaikan langsung oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, yang saat itu melakukan kunjungan kerja bersama menteri lainnya di lokasi lahan terdampak bandara tepatnya di SKB Grogol, Kabupaten Kediri. Ia mengatakan, jika pembangunan bandara baru mulai dibangun pada awal tahun 2020 mendatang.

Padahal sesuai dengan rencana awal, peletakan batu pertama atau groundbreaking di jadwalkan akan dilakukan pada Maret 2019 lalu. Hal inipun menambah daftar tidak jelasnya rencana pembangunan bandara yang sempat tertunda hingga 6 kali perencanaan yakni pada Juli 2018, November 2018, awal Desember 2018, Akhir Desember 2018, Awal Maret 2019 dan muncul kembali pada awal tahun 2020 mendatang.

Usut punya usut, molornya pembangunan bandara Kabupaten Kediri disinyalir adanya aturan atau perizinan yang belum terselesaikan. Sebut saja aturan tersebut adalah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Seperti yang diutarakan oleh Budi Karya Sumadi saat dikonfirmasi wartawan ini. Ia menyebut, jika salah satu  faktor molornya pembangunan ini juga tidak lepas dari RTRW yang belum tuntas.

“Pembangunan bandara Kediri telah masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN), jadi kalau sudah masuk PSN, secara otomatis bandara di Kediri sudah pasti akan terbangun,” kata Budi Karya Sumadi saat ditemui Tabloid Demonstran, seusai lakukan kunjungan kerja di lokasi terdampak bandara yakni di Kecamatan Grogol, pada Sabtu (31/8/2019).

Sementara itu, Budi Karya Sumadi mengakui, meski bandara Kediri telah masuk PSN, namun sejauh ini menyangkut perihal RTRW masih dalam proses penyelesaian alias belum clear. “Soal RTRW ini masih dalam tahapan penyelesaian. Jadi masih kita urus, mudah-mudahan nanti segera terselesaikan,” ujarnya singkat.

Diketahui, dokumen RTRW memang menjadi dasar bagi pelaksanaan pengembangan wilayah di kab/kota. Tidak heran bila seluruh aktivitas pembangunan fisik atau kegiatan lainnya yang bertentangan atau tidak berdasarkan dokumen RTRW bakal menimbulkan konsekuensi hukum.

Sebagaimana diatur dalam UU RI no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Dalam pasal 73 disebutkan pejabat yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara 5 tahun dan denda Rp 500 juta. Bahkan pejabat yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

Sedangkan dari pasal 74 disebutkan, bagi korporasi yang melakukan pelanggaran, sanksi pidana akan dijatuhkan pada pengurusnya. Sanksi ini dapat ditambah dengan denda pemberatan hingga 3 kali lipat.

Sementara itu, soal RTRW yang tak kunjung terselesaikan ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Tidak terkecuali, sorotan itu datang dari kalangan anggota legislatif Kabupaten Kediri.

Mereka berkomentar, jika tak seharusnya dalam sebuah pembangunan, RTRW menjadi urusan belakangan.

“Kalau saya mengamati pembangunan bandara di Kediri itu sebenarnya bisa dibilang menyalahi aturan. Bagaimana tidak, RTRW yang seharusnya diurus terlebih dahulu sebagai pedoman dasar pembangunan, namun disini nyatanya justru diurus belakangan. Terbukti dengan belum terselesaikannya RTRW sejauh ini. Padahal rencana pembangunan kabarnya juga akan segera dilakukan, kata Antox Prapungka Jaya anggota DPRD Kabupaten Kediri Komisi A dari fraksi Partai NasDem.

Antox menyayangkan, sebagai anggota dewan apalagi ia yang maju dari daerah pilihan (Dapil) 6 yang terdiri dari Banyakan, Grogol dan Tarokan ini tak pernah dilibatkan dalam perencanaan pembangunan bandara tersebut. “Dewan disini tak pernah di ajak bicara soal pembangunan bandara itu oleh pihak-pihak terkait, baik dari eksekutif maupun PT Gudang Garam sebagai pembangun,” ungkapnya.

“Padahal peran DPRD disini adalah sebagai lembaga kontrol atas kinerja eksekutif. Lebih lucu lagi, pada saat dilakukannya kunjungan kerja oleh Menteri RI yang kemarin dilakukan di Kecamatan Grogol, kami pun sebagai anggota dewan juga tidak diundang. Lagi-lagi kami sebagai dewan tidak senggol,” ungkap Antox.

Lebih lanjut, Anggota DPRD yang kembali terpilih pada periode 2019 – 2024 ini berkomentar, jika sebagai pemerintah seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. “Disini jelas pemerintah tidak memberikan contoh yang tidak baik. Mereka menyalahi aturan. Mengapa menyalahi. Pembebasan lahan itu seharusnya dilakukan setelah RTRW selesai. Namun disini justru RTRW belum selesai tapi pembebasan lahan sudah hampir terselesaikan. Inikan terbalik prosesnya. Dan tidak seharusnya hal ini terjadi,” ucapnya.

Terakhir, Antox juga menyoroti, apakah dalam pembangunan bandara ini sudah melalui kajian secara benar. Ia berpendapat, kajian dinilainya penting dalam sebuah pembangunan untuk kelangsungan ke depannya. Termasuk, hal-hal lain yang seharusnya dikaji oleh pihak pembangun terutama dengan kelangsungan masyarakat terdampak. “Jadi dalam sebuah perencanaan pembangunan suatu proyek itu seharusnya dilakukan pengkajian dulu. Nah, disini yang menjadi pertanyaannya apakah pembangunan bandara di Kediri ini sudah dilakukan pengkajian atau belum”.

“Lalu hal yang menjadi penting berikutnya adalah kelangsungan hidup bagi masyarakat terdampak. Jadi pemerintah maupun pihak pembangun juga harus memikirkan nasib mereka ke depan. Bagaimana dampak positif yang mereka terima ke depannya. Jangan gembar gembor semata saja. Kalau memang bisa bekerja disana harusnya dibuatkan ‘MOU’ atau bukti hitam diatas putih bagaimana prosedurnya supaya jelas disini. Jangan mengorbankan rakyat demi sebuah kepentingan. Semua harus seimbang dan transparan” bebernya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Soni Sumarsono selaku Ketua LSM dari lembaga Garda Paksi. Ia berkomentar, Jika tidak seharusnya RTRW yang menjadi prasyarat dasar utama dalam sebuah pembangunan proyek, tapi justru di indahkan. Ia menilai, disini pemerintah telah menyalahi aturan dan tidak memberikan contoh baik kepada masyarakat.

“Pemerintah disini justru memperlihatkan hal yang tidak benar kepada masyarakat. Seharusnya aturan yang diturunkan dari pusat di tingkat bawah menjadikan dasar pedoman bersama. Buat apa aturan ini dibuat kalau hanya dilanggar,” ucapnya dengan nada tegas.

Ia pun merasa geram, atas tindakan dan kinerja yang dilakukan pemerintah terutama dalam menyikapi soal pembangunan bandara. Banyak hal yang dinilai Soni tidak tepat dalam proses pembangunan bandara tersebut. Selain menyoroti soal RTRW, Soni juga menyoroti soal kelangsungan hidup bagi masyarakat terdampak ke depannya. “Jadi pihak terkait juga harus memikirkan soal kelangsungan hidup bagi masyarakat terdampak terutama mereka yang hidup dengan menjagakan upah sebagai buruh tani. Apalagi tanah majikan mereka sudah pasti menjadi imbas dalam pembebasan lahan pembangunan bandara. Secara otomatis, mereka kehilangan mata pencahariannya. Dan disini pemerintah harus melek dan mencarikan solusi yang nyata untuk kelangsungan masyarakat terdampak,” terangnya.

Dikatakan oleh Soni, sebagai putra daerah yang merupakan penduduk asli Kecamatan Tarokan itu sebenarnya setuju dengan dibangunnya bandara di Kediri. Asalkan itu sesuai dengan aturan yang ada.

“Disini perlu digaris bawahi. Saya setuju dan tidak menolak jika pembangunan bandara di bangun di Kediri. Asalkan selama pembangun itu dilewati dengan prosedur dan tata aturan yang benar,” ujarnya.

Terpisah, soal belum terselesaikannya RTRW inipun juga mendapat sorotan dari praktisi hukum Danan Prabandaru, SH. Ia menyebut, sanksi bagi pelanggar rencana tata ruang dan wilayah memang patut diberikan. Ini lantaran mereka yang melanggar tidak taat hukum. “Intinya, RTRW ini merupakan dasar acuan yang harus ditaati oleh semua masyarakat maupun golongan.  RTRW dibuat sebagai pedoman bersama bukan untuk dilanggar.  Apalagi ini yang melanggar adalah mereka sebagai pemangku kebijakan sendiri,” jelas pria yang dikenal sebagai advokat senior itu.

Danan menambahkan, pemangku kebijakan seharusnya dapat memberikan teladan yang baik bagi masyarakat, terutama soal ketaatan dan kepatuhan hukum. ” Kalau memang dalam persyaratan pembangunan tersebut ada yang kurang, ya silahkan kekurangannya apa dibenahi dan dilengkapi. Bukan justru dilanggar,” imbuhnya.

Lalu bagaimana nanti jika proyek terus berjalan tanpa mengindahkan RTRW ? Danan menyebut proyek tersebut bisa dikatakan ilegal. “Kalau memang pembangunan itu tetap berlanjut dan tidak memperdulikan RTRW yang ada, maka itu nanti merupakan bandara ilegal,” tandasnya. (tim)