berita Pemerintahan

SILPA Kabupaten Kediri Tinggi, Dewan Meradang

Kediri, demonstran.com – Serapan anggaran Kabupaten Kediri yang dinilai selalu menunjukkan nominal angka yang relatif besar mendapat sorotan kalangan legislatif. Tak jarang, kinerja dari Pemerintah Daerah itupun dinilai gagal dalam menggerakkan roda pemerintahan terutama dalam mensejahterakan masyarakat.

“Besarnya Silpa ini menunjukkan betapa lemahnya kinerja Pemerintahan Kabupaten Kediri. Terhitung sejak beberapa tahun terakhir APBD selalu saja tersisa alias silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran),” kata Antox Prapungka Jaya, anggota DPRD Kabupaten Kediri dari Fraksi Partai NasDem, saat dikonfirmasi demonstran.com melalui telepon, Selasa (10/9/2019).

Antox menerangkan, jika Silpa di Kabupaten Kediri selalu tidak jauh di angka 400 Miliar – 600 Miliar.

“Jelas ini mencengangkan. Kita lihat Silpa di tahun 2015 sempat menembus di angka Rp 650 miliar, di tahun 2016 tersisa Rp 473 miliar dan di tahun 2017 Silpa tersentuh di angka Rp 425,534 miliar. Grafik inipun senantiasa bertahan hingga memasuki tahun 2018 yang kurang lebih kembali masuk di angka Rp 400 miliar,” beber Antox.

Antox menilai, besaran Silpa ini muncul tidak terlepas dari kinerja yang buruk dari unsur pemerintahan. Termasuk Bupati Kediri sebagai leadernya.

“Jelas Bupati disini tidak dapat bekerja dengan baik. Program-programnya selama ini perlu dipertanyakan. Karena sisa anggaran yang sebegitu besarnya seharusnya bisa dirasakan oleh masyarakat, namun justru tidak terserap,” ungkap politisi Komisi A ini.

Hal senada juga diungkapkan oleh Taufik Chaviudin anggota legislatif dari Fraksi Partai PPP. Ia menilai, jika kinerja pemerintah Kabupaten Kediri masih belum maksimal mengingat jumlah Silpa yang terbilang masih tinggi.

“Sangat menyayangkan bila melihat besaran Silpa hingga ratusan miliar seperti itu. Sebenarnya kami sebagai anggota legislatif dalam setiap tahunnya senantiasa memberikan masukan kepada pemerintah daerah terlebih pada saat laporan keuangan pertanggung jawaban (LKPJ) dilakukan,” ujarnya.

Taufik menilai bahwa besarnya SILPA itu menunjukkan penyerapan anggaran di masing-masing SKPD Kabupaten Kediri selama ini tidak optimal. Padahal, kata dia, dana SILPA sukar diserap untuk program-program yang manfaatnya langsung untuk masyarakat.

“Kalau program berhenti, maka pembangunan jadi terhambat, ekonomi di masyarakat tidak berputar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Taufik mengatakan, perencanaan buruk menyebabkan pekerjaan fisik yang seharusnya mulai dilaksanakan sejak awal namun molor sampai akhir bulan. Alasannya belum ada petunjuk teknis. Padahal, di lain sisi, dana belanja pegawai terserap dengan baik.

“Kalau orang terpanggil untuk melayani, pasti belajar dari tahun sebelumnya, sehingga persiapan juknis, bukan menjadi alasan untuk terlambat merealisasikan program sesuai waktu yang ada,” katanya.

Ia menilai selain perencanaan yang buruk, membengkaknya dana silpa juga buntut dari motivasi ASN dalam melayani yang rendah. “Kalau orang terpanggil melayani dengan hati pasti akan berjalan baik dan memuaskan. Tapi, bila tidak maka pastinya dianggap beban sehingga pekerjaan tidak tuntas dan berakibat pada anggaran tidak terserap,” ucapnya. (glh)