berita HEADLINE

Pilkades Serentak Terkesan Mendadak

Kediri, Tabloid Demonstran – Pemkab Kediri pada bulan Agustus mendatang punya gawe pemilihan kepala desa serentak  se Kabupaten Kediri. Namun hanya 35 desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak pada bulan Agustus tersebut. Sementara 215 desa yang kepala desanya akan berakhir masa jabatannya akhir tahun ini belum diikutkan dalam pemilihan kepala desa serentak tersebut. Untuk yang melaksanakan pemilihan kades ini adalah yang kadesnya yang sudah habis masa baktinya dan desa sudah dipimpin oleh penjabat (PJ) Kades.

Menurut Sampurno, Pelaksana tugas (Plt) Kepala DPMPD kabupaten Kediri, desa yang melaksanakan pilkades salah satunya adalah desa Gampengrejo kecamatan Gampengrejo. Dimana kepala desanya meninggal dunia ditengah masa jabatannya sehingga posisinya diisi oleh Pj kades Mugi, yakni pejabat dari kecamatan yang ditugaskan mengurus desa tersebut.

“Hal tersebut membuat pilkades digelar tak hanya di desa yang kadesnya telah habis masa kepemimpinannya saja. Melainkan juga desa yang posisi kadesnya sedang kosong. Baik itu karena meninggal dunia ataupun mengundurkan diri karena mengikuti pemilihan anggota legislatif (pileg) beberapa waktu lalu,” ucap Sampurno.

Sampurno menambahkan terkait masa jabatan kades yang habis ini terhitung dari mulai bulan Februari hingga Juni tahun ini yang melaksanakan pilkades tahun 2019.

Pelaksanaan terkesan Mendadak

Meski terkesan mendadak, persiapan hanya kurang dari dua bulan, tetapi pelaksanaan tahapan pilkades 35 desa tersebut telah berjalan. Tahapan Pilkades akan dimulai tanggal 27 Juni 2019,  dengan rincian sebagai berikut, Musyawarah Desa dilaksanakan tanggal 27 Juni s/d 01 Juli 2019,  Sosialisasi pemilihan dan penjaringan tanggal  02 s/d 03 Juli 2019,  Pengumuman dan Pendaftaran Balon Kades, pada tanggal. 04 s/d 16 Juli 2019. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Balon Kades pada tgl.17 Juli s/d 13 Agustus 2019.

Sementara itu pendaftaran Balon Kades, pada tanggal 17 s/d 29 Juli 2019. Pengundian dan Penetapan Nomor urut  Calon Kades, pada tanggal 14 Agustus 2019. Masa Kampanye, selama 5 (lima) hari, dari tanggal 16 s/d 20 Agustus 2019.Pemungutan suara, akan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2019. Pelantikan Kades terpilih, pada bulan September 2019 menunggu penetapan Bupati Kediri.

Desa yang sudah melaksanakan tahapan pilkades bahkan sudah ada calon yang mendaftar. Di desa Besowo kecamatan Kepung, telah ada dua calon yang mendaftar, salah satunya mantan kades yang habis masa jabatannya bulan Februari lalu. Menurut salah satu panitia pilkades disana, meski terkesan mendadak tetapi tahapan dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

Paguyuban Kepala Desa Protes

Pemilihan kepala desa yang hanya dilaksanakan di 35 desa dan tidak mencakup seluruh desa yang kepala desanya habis masa baktinya akhir tahun ini menimbulkan protes dari para kades. Para kades yang tergabung dalam Paguyupan Kepala Desa (PKD) kabupaten Kediri pada hari Rabu (10/7/2019) menggeruduk kantor Pemerintah Kabupaten Kediri. Mereka menuntut kejelasan tentang pemilihan kepala desa serentak yang akan digelar oleh Pemkab Kediri.

PKD mempertanyakan mengapa pada bulan Agustus mendatang yang akan dilaksanakan pemilihan kades hanya di 35 desa. Sementara para kades meminta agar pemilihan kades dilakukan serentak di 250 desa yang kadesnya habis masa baktinya akhir tahun 2019 ini.

Perwakilan PKD Abdul Chamid yang merupakan Kades Kwadungan mengatakan, bahwa seharusnya yang melaksanakan pilkades serentak tahun ini sebanyak 250 desa.  “Seharusnya seluruh desa yang masa tugasnya habis tahun ini harusnya  ikut pilihan serentak. Tetapi kenapa tidak di semua desa yang mengikuti Pilkades ini,” jelasnya.

Masih menurut Abdul Chamid, Pilkades serentak tersebut harus dilakukan dengan acuan permendagri yang sudah ada. “Acuan kita adalah Permendagri Nomor 65 Tahun 2017, isinya yang mana didalam kurun waktu 6 tahun minimal sudah harus melaksanakan 3 kali. Lha disini belum segitu,” tuturnya.

Sementara itu Sukadi, Kabag Hukum pemerintah Kabupaten Kediri yang menemui para kades audensi saat itu mengatakan menerima aspirasi dari perwakilan kepala desa. Pemerintah kabupaten Kediri menerima segala masukan dan dimusyawarahkan, yang selanjutnya akan segera dijawab melalui kecamatan masing masing desa.

“Pemerintah daerah bertindak berdasarkan aturan. Semua aspirasi, usulan, masukan dan keinginan dari para kepala desa kami terima. Kita berharap menyamakan persepsi dan menjaga ketentraman agar kabupaten Kediri aman serta kondusif,” kata Sukadi.

Untuk diketahui, 35 desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa bulan agustus mendatang yakni, Kecamatan Pagu akan menggelar pilkades di Desa Pagu, Desa Bendo, Desa Wates. Kecamatan Gampengrejo menggerlar pilkades di Desa Gampengrejo. Kecamatan Ngadiluwih di Desa Rembangkepuh dan Desa Banggle.

Sementara untuk kecamatan Wates, pilkades di desa Sidomulyo, desa Sumberagung dan desa Plaosan. Untuk kecamatan Pare hanya di Desa Tertek, Kecamatan Kunjang  Desa. Kuwik, dan Desa Kunjang. Kecamatan Ngancar Desa Bedali, Kecamatan Plosoklaten Desa Plosokidul. Kecamatan Papar Desa Tanon dan Desa Srikaton.

Kecamatan Puncu melaksanakan pilkades di Desa Manggis. Kecamatan Kayen Kidul di Desa Mukuh. Kecamatan Purwoasri di Desa Dayu, Desa Muneng, dan Desa Purwoasri. Untuk Kecamatan Plemahan pilkades di Desa Mojoayu, Desa Bogokidul dan Desa Mejono. Kecamatan Kepung hanya di Desa Besowo, Kecamatan Badas di Desa Sekoto dan Desa Tunglur. Untuk Kecamatan Gurah di Desa Turus, serta Kecamatan Kandangan di Desa Karangtengah.

Sedangkan untuk barat sungai Brantas terdapat 5 Desa di 3 Kecamatan yang melaksanakan pilkades agustus mendatang. Yaitu di Kecamatan Grogol : Desa Sonorejo. Kecamatan  Banyakan : Desa Tiron dan Desa Maron. Sementara Kecamatan  Mojo pilkades di Desa Keniten dan Desa Ponggok.

Menurut Antok Pramungkajaya anggota DPRD Kabupaten Kediri mengatakan bahwa hal ini termasuk kegagalan Bupati dalam memenej anak buahnya yakni para kades se Kabupaten Kediri. Semestinya sesuai dengan Permendagri No 65 tahun 2017 perbaikan dari Permendagri No 112 tahun 2014 pemilihan kepala desa secara bergelombang dilaksanakan maksimal tiga (3) kali dalam jangka waktu enam (6) tahun. “Menurut saya untuk pemilihan kepala desa pada bulan Agustus 2019 mendatang yang hanya 35 desa saja, hal ini terkesan tergesa –gesa,” ucapnya.

Saat disinggung apakah ada kaitannya dengan politik yang terkait dengan pemilihan bupati tahun depan, Antok mengatakan tidak ada kaitannya. “Untuk berkaitan dengan politik,saya tidak mengaitkannya , hal ini merupakan ketidakmampuan dalam memaknai aturan ataupun memenej semua SKPD. Kalau 215 desa di PJ (pelakasana jabatan) hal ini akan menghambat terkait dengan pelayanan ke masyarakat, selain itu juga kewenangan PJ juga terbatas, hal ini yang akan terdampak nantinya adalah masyarakat,” jelasnya.

Dengan kejadian datangnya para kepala desa yang datang ke kantor Pemerintah daerah beberapa waktu yang lalu saya berharap agar Bupati Kediri lebih meresponnya.

Kades Kranggan Kecamatan Gurah Widarti, yang akan habis masa baktinya bulan Desember mendatang berharap agar pilkades tahun ini bersama-sama. “ kami minta untuk pilkades kali ini serentak bersama-sama dengan total 250 desa,” ucapnya.

Budi Santoso mantan kades Desa Turus Kecamatan Gurah saat ditanya terkait dengan persiapannya dalam mengikuti pemilihan pilkades yang akan di gelar pada bulan Agustus mendatang mengatakan persiapan sudah dilakukan semenjak purna tugas sebagai kepala desa. Saat disinggung terkait dengan permintaan para kades yang desanya tidak termasuk dalam pemilihan kades pada bulan Agustus, Budi Santoso mengatakan kita hanya mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan dari pemerintah kabupaten Kediri. “Kalau desa tidak segera ada pemimpinnya, seperti halnya desa Turus yang kadesnya sudah purna tugas dan saat ini digantikan PJ, pelayanan terhadap masyarakat akan tidak maksimal, jika memang harus mundur saat pencoblosan tidak apa-apa kita mengikuti aturan yang ada saja,” ucapnya.

Ridwan SH, persoalan pilkades tersebut kewenangan bupati, persoalannya jadwal kapan dalam peraturan – peraturan tersebut kurang komplet, serentak itu maksudnya keseluruhan atau seporo dulu. “Seharusnya pemda membuat aturannya dulu baru dilaksanakan, tidak seperti hari ini,” jelasnya. Yang perlu dicermati dasar hukumnya gimana dan harus ada regulasi serta aturannya yang tepat. Harapan saya apapun yang terjadi dilaksanakan serentak harus dibuatkan aturan terlebih dahulu agar masyarakat tidak bingung. (tim)