berita HEADLINE

PILKADES Serentak Ditukar Dukungan Pilbup

Kediri, Tabloid Demonstran – Pilkades di kabupaten Kediri akan dilaksanakan serentak pada 30 Oktober mendatang. Tetapi sempat terjadi tarik ulur jadwal pilkades di 254 desa di kabupaten Kediri ini. Awalnya hanya 35 desa saja yang dipastikan akan digelar pilkades tahun ini. Tetapi dalam perkembangannya, setelah ada desakan dari Paguyuban Kepala Desa (PKD) akhirnya pemkab Kediri sepakat menggelar pilkades serentak 254 desa tahun ini.

Uniknya dalam pertemuan terakhir, perwakilan kepala desa tidak ditemui oleh Bupati Kediri. Tetapi pertemuan yang digelar di convention hall Simpang Lima Gumul yang berlangsung tertutup itu dipimpin oleh ketua TP3 (Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan) Ir. Sutrisno. Hal inilah yang menimbulkan spekulasi pertemuan tersebut dicurigai sebagai bergaining politik untuk pemilihan bupati 2020 mendatang. Diturutinya pilkades serentak dengan imbalan memenangkan calon yang diusung oleh keluarga penguasa saat ini.

Ada Bergaining Politik?

Adanya indikasi deal politik tertentu dengan disetujuinya pelaksanaan pilkades di kabupaten Kediri berhembus kencang. Ander Sumiwi, pengamat kebijakan publik di kabupaten Kediri tidak menampik kemungkinan tersebut. Alasannya seharusnya para kades ini sadar bahwa akan dimanfaatkan. Ander mengingatkan dalam pilkada sebelumnya kepala desa yang selama ini banyak membantu perolehan suara saat pemilihan bupati yang dahulu, ibaratnya habis manis sepah dibuang.

“Saat mereka datang ke kantor pemda tidak pernah ditemui Bupati, seharusnya para kades tersebut sadar dan tidak bisa dimanfaatkan oleh kepentingan otoritas pribadi dari seorang pemimpin. Bahkan para kades seharusnya mengabdi bukan untuk pimpinan namun untuk masyarakat.” ujar Ander.

Masih menurut Ander, TP3 bukanlah bagian sah dari pemerintahan namun tempelan yang dibentuk untuk membantu kinerja bupati yang anggotanya digaji dari APBD. Menurut teori, TP3 itu bukanlah bagian pemerintahan yang sah, yang tidak bisa dengan kewenangannya itu memutuskan tentang kebijakan di kabupaten Kediri termasuk jadwal pilkades.

“Saya sebagai warga kediri berhak tahulah apa sih pekerjaannya TP3. Rakyat pun harus tahu berapa banyak anggaran APBD yang digelontorkan untuk TP3,” ucap Ander.

Sementara itu, hal senada juga diungkapkan Rahmat Mahmudi, Direktur MKLB (Menuju Kediri Lebih Baik) bahwa kaitan secara langsung dan formal antara Pilkades dan Pilbup tentu tidak ada. Namun secara tidak langsung dan informal kaitan itu tetap sangat mungkin terjadi, karena kedua kontestasi itu sama-sama melibatkan rakyat sebagai pemilih. Sangat mungkin terjadi deal-deal politik antara calon Kepala Desa tertentu dengan calon Kepala Daerah tertentu untuk saling membantu satu sama lain dalam memperoleh dukungan suara pada dua kontestasi yang berbeda itu. Itu satu hal yang lazim dan tidak tabu lagi dalam politik.

Secara analitis, kemungkinan itu besar sekali. Terlebih bila kita kaji dari kronologi Pilkades serentak 250 Desa yang sempat tersendat, karena awalnya Bupati hanya merestui Pilkades serentak secara terbatas di 35 Desa saja, sedangkan 215 Desa lainnya diagendakan setelah Pilkada September 2020. Sontak ini memicu keresahan para Kepala Desa yang hendak habis masa jabatannya akhir tahun 2019 ini. Kita semua tahu, “drama” ini akhirnya selesai dengan dikabulkannya permintaan para Kades oleh Bupati, melalui kebijakan Pilkades serentak yang akan digelar akhir Oktober 2019 ini. Secara riil dan faktual apakah ada deal dibalik perubahan kebijakan itu ? Sangat patut diduga itu bisa saja terjadi. Wallahua’lam

Itu juga yang membuat heran banyak pihak, terutama yang mengerti politik dan pemerintahan. Mestinya keputusan itu adalah wewenang Kepala Daerah, bukan Ketua TP3. Ketua TP3 itu fungsinya hanya sebagai lembaga konsultatif bagi Kepala Daerah, bukan decision maker, apalagi memutuskan sebuah keputusan strategis tentang Kebijakan pelaksanaan Pilkades. Kalau pun toh Kepala Daerah, dalm hal ini Bupati berhalangan hadir, maka yang selayaknya ditugasi mewakili adalah SKPD yang membidangi Pilkades, dalam hal ini Kepala DPMPD atau sekurang-kurangnya Kabag Hukum. Kenapa TP3 yang muncul ? Ya tentu yang tahu jawabnya adalah Bupati, karena faktanya Bupati tidak pernah membuat statemen negatif terhadap “kasus” ini, yang itu bisa dimaknai bahwa kehadiran ketua TP3 sudah atas ijin atau sepengetahuan Bupati.

Kades Menegaskan Netral Tapi Tolak Dinasti

Adanya indikasi perjanjian politik untuk pilbup 2020 dengan disetujuinya pilkades serentak 2019 dibantah oleh para kades. Bahkan Kades Tugurejo M Shobiri saat ditanya terkait dengan pilbup 2020 mengatakan Kabupaten Kediri harus ada perubahan dan bukan dari keluarga dinasti.

Dilain sisi Kades Kwadungan Abdul Khamid saat ditanya terhadap pilkades mendatang mengatakan netral. Kades petahana yang akan ikut dalam pilkades wajib cuti terlebih dahulu setelah ditetapkan sebagai bakal calon hingga proses pilkades usai dan kembali lagi menjabat.

Pilkades Rawan Muncul Gugatan

Pilkades serentak rencananya akan dilaksanakan pada Rabu (30/10) nanti. Dalam pelaksanaannya tersebut, tidak menutup kemungkinan muncul gugatan. Salah satunya jika terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pilkades. Menurut Sukadi, Kepala Bagian Hukum bahwa gugatan juga dimungkinkan muncul di antara cakades yang berlaga. Gugatan yang muncul dari antar cakades itu substansinya adalah terkait proses. Tetapi Sukadi menegaskan jika gugatan terkait pelaksanaan pilkades itu tidak dapat dialamatkan kepada Pemkab.

Menurut Pemkab Kediri, desa yang belum siap gelar pilkades serentak tahun ini tetap diakomodasi haknya dan dapat ikut pada pemilihan periode kedua gelombang pertama pada tahun depan (2020). Sementara itu syarat Desa dapat menggelar Pilkades yaitu BPD harus membentuk panitia pilkades, Calon kades yang ditetapkan harus minimal ada dua kandidat, Kesiapan untuk menggelar pilkades serta anggaran untuk gelar pilkades harus dapat dipenuhi.