berita HEADLINE

Pembebasan Lahan Bandara “Ngambrak” ?

Kediri, Tabloid Demonstran – Rencana pembangunan bandar udara yang akan dibangun di wilayah Kabupaten Kediri yakni Kecamatan Tarokan, Grogol dan Banyakan, kembali belum menemukan titik penyelesaian. Selain belum juga dimulainya pekerjaan, juga ternyata banyak dilakukan perubahan rencana. Ini diketahui setelah feasibility study (FS) pembangunan bandara terjadi banyak perubahan dari rencana semula.Alhasil, akibat adanya perubahan FS tersebut berdampak pada bertambahnya luas lahan yang harus kembali dibebaskan. Dari semula 500 hektar lahan yang dibutuhkan, kini perlu penambahan kembali sekitar kurang lebih 90 hektar.

Lahan Rencana Bandara Kurang Luas
Seperti ditegaskan Drs. H. Masykuri MM, Wakil Bupati Kediri saat ditemui Tabloid Demonstran seusai acara Halah Bihalal di Pendopo Kabupaten Kediri, Senin (10/6/2019). Menurut Masykuri, runaway berubah arah setelah ada kajian dari pusat.
“Runaway yang sebelumnya ditetapkan dari arah Selatan ke Utara, kini berubah arah menghadap ke Barat Laut. Perubahan ini dilakukan setelah adanya kajian kembali oleh pihak pusat,” ujar Wabup.
Disampaikan oleh Masykuri, perubahan FS tersebut dilakukan lantaran perubahan ini dianggapnya lebih ideal untuk sebuah pembangunan bandara disbanding rencana sebelumnya.
“Dalam kajiannya, yang memperhitungkan terkait teknis seperti putaran angin, perkiraan cuaca hingga curah hujan itu yang baik adalah ke arah Barat Laut. Perbaikan FS ini ditempuh, lantaran tak ingin menyisakan masalah dikemudian hari seperti bandara-bandara lainnya,” ungkap Masykuri.
Ditanya mengenai kapan pembebasan lahan ini akan selesai, Masykuri mengaku masih belum mengetahuinya. “Belum tahu, belum tahu. Kalau mengenai informasi tersebut kami masih belum tahu. Tetapi yang jelas, kami tentunya ingin agar pembebasan lahan ini bisa secepatnya selesai,” ucapnya.

Ground Breaking Belum Jelas
Seiring dengan masih belum jelasnya kapan pembebasan lahan itu akan selesai. Hal ini pun juga mempengaruhi agenda dari dilaksanakannya ground breaking. Semula ground breaking atau peletakan batu pertama dijadwalkan akan dimulai pada bulan Maret 2019. Namun rencana tersebut kembali molor hingga waktu yang belum dipastikan.
Selain faktor pembebasan lahan yang belum selesai. Faktor lain yang menghambat perencanaan ground breaking tersebut yakni terkait dengan perizinan hingga Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang belum juga terselesaikan.
Masykuri juga mengakui, bahwa soal RTRW kini masih belum tuntas. “RTRW masih proses oleh pihak Provinsi. Kalau disana sudah, daerah tinggal menyesuaikan saja,” paparnya.
Untuk diketahui, dalam RTRW di wilayah barat sungai tersebut masih tertera lahan penghijauan bukan sebagai Bandar udara. Sedangkan bila pihak pembangun ingin melakukan pembangunan bandara maka pihak pembangun harus merubahnya terlebih dahulu.
Dokumen RTRW memang menjadi dasar bagi pelaksanaan pengembangan wilayah di kabupaten/kota. Tidak heran bila seluruh aktivitas pembangunan fisik harus berdasarkan dokumen ini. Pelaksanaan proyek fisik atau kegiatan lainnya yang bertentangan atau tidak berdasarkan dokumen RTRW bakal menimbulkan konsekuensi hukum.
Sebagaimana diatur dalam UU RI no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Dalam pasal 73 disebutkan pejabat yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara 5 tahun dan denda Rp 500 juta. Bahkan pejabat yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Sementara pada pasal 74 disebutkan bagi korporasi yang melakukan pelanggaran, sanksi pidana akan dijatuhkan pada pengurusnya. Sanksi ini dapat ditambah dengan denda pemberatan hingga 3 kali lipat.(glh/yy)