berita DAERAH

Muncul Lembaga Survei Belum Terdaftar, Bawaslu Akan Rekomendasi KPU

Kediri, demonstran.com – Munculnya hasil Survey Bacalon Bupati Kediri 2020 oleh salah satu lembaga survei, Bawaslu Kabupaten Kediri mengundang KPU Kabupaten Kediri dan lembaga survei ASTI untuk diklarifikasi.

Baihaqi, manager oprasional ASTI mengatakan bahwa Bawaslu menanyakan apakah sudah daftar ke KPU Kabupaten Kediri sebagai lembaga survei di Pilbup 2020.

Lebih lanjut Baihaqi menjelaskan saat ini ASTI belum mendaftar ke KPU Kabupaten Kediri dikarenakan masih menunggu hasil penetapan dari calon bupati.

“Jika calon bupati sudah ditetapkan maka kami akan langsung mendaftar ke KPU serta melakukan survei diberikutnya,” jelas Baihaqi, saat dikonfirmasi.

Sementara itu, dari hasil pengawasan Bawaslu melihat bahwa secara prosedur lembaga poling jajak pendapat dan sebagainya ada kewajiban untuk daftar di KPU.

“Dari hasil investigasi ternyata lembaga survey ASTI tersebut belum mendaftar di KPU sehingga kita jadikan ini sebagai status temuan untuk diproses di dugaan penanganan pelanggaran,” ucap Ali Mashudi, Komisioner Bawaslu Kabupaten Kediri Devisi pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga.

Ali Mashudi menambahkan yang berhak memberikan sanksi adalah KPU karena domain untuk pendaftaran lembaga ini ada di KPU.

“Kita hanya menyampaikan hasil pengawasan, terjadi pelanggaran atau tidak, kita akan merekomendasi ke KPU,” jelasnya.

Perlu diketahui, KPU Kabupaten Kediri sebelumnya telah mengeluarkan surat nomor: 515/PP.03.2-PU/3506/KPU-Kab/XI/2019. Surat tersebut berisikan lembaga pemantauan pemilihan, survei atau jejak pendapat dan quick count diminta untuk mendaftarkan diri.

Terkait hasil temuan pelanggaran yang akan direkomendasi atau laporkan ke KPU, masih harus dilakukan kajian dahulu, baru hasil dari keterangan para pihak serta dari bukti bukti yang ada akan kita lakukan kajian, baru diputuskan melalui rapat pleno.

” Kalau memang benar terjadi pelanggaran maka sanksinya bisa dilihat di aturan PKPU, disana ada beberapa, mungkin bisa jadi nanti ada pernyataan pernyataan tertentu yang nantinya akan disesuaikan dengan PKPU yang dimiliki KPU,” ucapnya.

Apakah akan sampai diblacklist jika terbukti melakukan pelanggaran, Ali Mashudi mengatakan akan dilihat dahulu hasil kajiannya seperti apa yang pasti output kita adalah kalau memang nanti ini layak masuk ke pelanggaran berarti akan kita rekomendasikan.

Terkait dengan dugaan unsur kesengajaan dengan memunculkan nama nama calon Bupati, Ali Mashudi mengatakan belum sampai ke kesimpulan karena hari ini kita hanya melakukan klarifikasi dan kajian untuk satu keputusan melalui rapat pleno.(yy)