berita HEADLINE

Maju Mundur Pilkades Serentak

Kediri, Tabloid Demonstran – Sikap pemkab Kediri terkait pelaksanaan pemilihan Kepala desa (pilkades) Tahun 2019 ini terkesan tidak konsisten. Dari 250 desa di kabupaten Kediri yang kepala desanya mengakhiri masa baktinya tahun ini, awalnya hanya 35 desa saja yang saat ini sudah masuk tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa.  Sementara yang 215 desa lainnya belum jelas kapan akan dilaksanakan pilkades. Tetapi karena desakan para kepala desa agar pilkades dilakukan serentak tahun 2019 ini di 250 desa, Pemkab Kediri berjanji akan mengabulkannya. Bahkan kabarnya akan dilaksanakan pada Oktober mendatang. Kebijakan ini membuat tahapan pilkades di 35 desa yang sudah berjalan belum tentu nasibnya. Apakah dilanjutkan atau dihentikan menunggu desa desa yang lainnya.

Pilkades Serentak Bulan Oktober?

Berdasarkan pertemuan terakhir antara perwakilan kepala desa dengan pihak pemkab Kediri tersiar kabar disepakati pemilihan kepala desa serentak akan dilaksanakan pada Oktober 2019 mendatang. Dengan kesepakatan ini maka tahapan pilkades di 35 desa yang sudah berjalan dipastikan akan disesuaikan dengan tahapan desa yang lainnya.

Tetapi pemkab Kediri terkesan tertutup menjelaskan hal ini. Kepala Bagian Hukum Pemkab Kediri Sukadi menghindar ketika akan dikonfirmasi. Alasannya pemberitahuan ini akan disampaikan secara melalui Dinas Kominfo. “Press release resmi melalui Kominfo ya. Tunggu saja,” ungkap Sukadi.

Pemkab Kediri Akan Taati UU dan Hukum Yang Berlaku

Sebelum adanya kesepakatan terakhir,  Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang tiga 2019 yang akan dilaksanakan di 35 desa dipastikan tetap akan berjalan sesuai tahapan dan rencana awal. Artinya  sebanyak 215 kepala desa yang habis masa jabatannya setelah gelombang tiga ini akan melaksanakan pilkades pada tahun depan.

Kepastian tersebut didasarkan atas surat kementerian dalam negeri (Kemendagri) yang menanggapi atas penyelenggaraan pilkades di Kabupaten Kediri. Dalam surat Kemendagri nomor 140/4844/BPD itu disebutkan bahwa kades yang saat ini masih aktif dapat diikutkan dalam pilkades serentak periode kedua gelombang pertama. Dan untuk pelaksanaannya kemungkinan awal tahun depan. Pelaksanaannya diperkirakan setelah tanggal 19 Januari 2020. Hal ini tertulis dalam surat dari sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri Mohammad Rizal.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kediri Krisna Setiawan pun mengungkapkan bahwa Pemkab Kediri akan tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Namun dari sisi aspirasi ke 215 teman-teman kades tetap diperhatikan dan ditampung. Sehingga tidak ada yang menyalahi aturan,” paparnya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Sukadi, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kediri. Menurut Sukadi saat dihubungi mengatakan bahwa terkait dengan pilkades serentak yang diminta oleh para kades tersebut, pihak Pemerintah Daerah tetap mengikuti aturan yang ada.

“Tuntutan 215 desa yang belum bisa melaksanakan pilkades masih menunggu kajian selanjutnya. Semua aspirasi para kades kita tampung, untuk hasilnya kita tunggu,” ucap Sukadi kepada tabloid demonstran.

Ratusan Kepala Desa Desak Pilkades Serentak Tahun 2019

Atas belum adanya penjadwalan pemilihan Kepala desa di 215 desa yang akan berakhir masa bakti kepala desanya tahun ini, ratusan kades melayangkan protes ke Pemkab Kediri. Mereka mendesak agar pilkades tak hanya di gelar di 35 desa saja. Tetapi di seluruh desa yang kadesnya telah habis masa baktinya tahun ini.

Aspirasi tentang pilkades serentak itulah yang disuarakan ratusan kades saat berdemonstrasi ke  kantor pemkab Kediri. Para kades menuntut agar pemkab bisa menggelar pilkades serentak paling lambat akhir oktober 2019 mendatang.

Para kepala desa (Kades) yang terancam tidak melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di tahun ini, akan mencari format terbaik. Hal  ini agar mereka tetap dapat mengadakan pesta demokrasi tahun ini. Dengan kata lain tetap dalam periode pertama. “Kami akan mencari aturan yang mengatur tentang itu (pilkades serentak, red). Kami akan melihat dulu peraturan pemerintahnya seperti apa dan peraturan menterinya seperti apa. Pasalnya di daerah lain tidak seperti itu,” papar abdul khamid, perwakilan kades yang juga menjabat kepala desa Kwadungan Ngasem. Lebih lanjut, ia mencontohkan, berlangsungnya pilkades kabupaten Tulungagung. Disana ada ratusan desa yang melangsungkan pilkades 9 Juli lalu. Padahal, beberapa kades juga ada yang masih aktif  kala pemilihan berlangsung.

Aksi lanjutan dilakukan ratusan Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Paguyuban Kades (PKD) di Kabupaten Kediri mendatangi Kantor Pendopo Alun-Alun Kota Kediri, Jum’at (26/7/2019). Perwakilan Kades tersebut ditemui oleh Ketua TP3 H. Sutrisno yang didampingi Kabag Hukum Sukadi, Inspektorat dan DPMPD Kabupaten Kediri, serta Camat Kras, Gampengrejo, Banyakan, Grogol dan Camat Wates.

Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras, H. Hariamin, mengatakan pertemuan dengan Ketua TP3 H. Sutrisno belum ada hasilnya.

“Kami tetap menuntut wajib pelaksanaan Pilkades serentak pada tahun 2019 ini. Sementara ini, kami masih harus menunggu kepastian dari pihak Universitas Brawijaya. Ya, harapan kita semua pilkades bisa dilaksanakan  serentak tahun 2019,” tegas H. Hariamin.

Terpisah, Kepala Desa Kwadungan Abdul Hamid mengatakan, bila di Kabupaten Kediri tidak dilakukan secara serentak, dikhawatirkan terjadi kegaduhan, karena  bagaimanapun hak dari desa untuk melaksanakan Pilkades pada tahun 2019 ini.

“Perlu diketahui ada sekitar 250 Kepala Desa yang tahun ini habis masa baktinya, namun kenapa secara tiba tiba hanya 35 desa saja yang akan melaksanakan pilkades serentak, sedangkan ke 215 tidak, hal inilah yang menjadi tanda tanya bagi kami,” jelas Kades Kwadungan.

“Kami para kades se Kabupaten Kediri hanya ingin pelaksanaan Pilkades dilakukan serentak tahun ini, sehingga dari Pilkades serentak tersebut akan menghasilkan Kepala Desa yang definitif. Dan di Kabupaten Kediri tidak akan terjadi Pejabat Sementara (PJs) begitu banyak di desa,” tambahnya.

Jika pilkades serentak tahun ini terjadi kemoloran dalam pelaksanaannya maka bisa dimungkinkan pilkades serentak akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Sementara itu, Taufik Dwi Kusuma, pemerhati kebijakan publik di kabupaten Kediri mengatakan sangat mendukung apa yang menjadi permintaan para kades, artinya bahwa permintaan para kades tersebut sudah sesuai dengan aturan. “Secara pribadi dengan adanya pilkades serentak yang diingin para kades ini dapat mewujudkan demokrasi mulai dari tingkat grass root, meminimalisir money politik dari masyarakat luar (botoh) serta mewujudkan agar pemerintahan paling bawah (kades) segera terisi sebelum pelaksanaan pilkada, artinya biar tidak ada kekosongan di desa meskipun ada pj,” ucapnya.

Menurut Taufik jika dilakukan tahun depan maka kebijakan di desa akan rapuh meskipun telah di gantikan PJ. Dan tentunya jika bersamaan dengan Pilkada maka akan ada tarik ulur atau indikasi politik yang dikaitkan dengan calon Bupati pada Pilkada tahun 2020. (yy)