berita HEADLINE

Dewan Pertanyakan Prodamas

Kediri, Tabloid Demonstran – Dipanggilnya tiga Kepala Kelurahan Kota Kediri yang terdiri dari Kelurahan Singonegaran, Balowerti dan Mrican. Pada 28 Juni 2019 lalu dipanggil oleh kepolisian Polres Kediri Kota. Pasalnya ketiganya dipanggil atas dasar adanya laporan soal dugaan penyelewengan anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) pereode 2015 – 2018.

Atas adanya pemeriksaan itu, sejumlah anggota Dewan Kota Kediri mulai angkat bicara dan mempertanyakan mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua DPRD Kota Kediri Kolifi Yunon. Ia mengaku kaget mendengar kabar beredarnya pemberitaan itu di media sosial. “Ini kok bisa terjadi mengapa. Meski ini masih dinilai dini untuk dinyatakan benar tidaknya pemberitaan itu. Namun saya sebagai Dewan, tentunya prihatin apabila itu benar terjadi,” ujarnya saat dikonfirmasi Demonstran.com di ruang kerjanya, Kamis (25/7).

Anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, kedepan dalam pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akan lebih komprehensif. “Kita akan lebih komprehensif lagi untuk pembahasan LKPJ. Sejauh ini juga tidak ada masalah apa-apa sebenarnya. Namun bila ada beberapa kepala desa yang dipanggil. Itu adalah kewenangan kepolisian. Sebagai Dewan kami hanya bisa mendukung itu. Bila itu benar, ya tindak sesuai aturan yang ada,” ungkapnya.

Sorotan dalam program prodamas itu juga diungkapkan oleh Yudi Ayubchan. Anggota DPRD dari fraksi Demokrat ini menilai, rekrutmen pendamping prodamas kurang transparan dan kurang sesuai kompetensinya. Selain itu, hasil pembangunan prodamas juga belum disampaikan kepada masyarakat, di masing-masing RT. Padahal, prodamas merupakan program pemberdayaan masyarakat di masing-masing RT. Namun setelah berjalan dan pengerjaan selesai, laporan pertanggungjawabannya tidak terpampang di masing-masing RT.

“LKPJ hasil pembangunan dari Prodamas tidak ditempelkan di masing-masing RT. Padahal, masyarakat juga berhak tahu,” ujarnya.

Masih kata Yudi Ayubchan, dengan LKPJ ini, pihaknya merekomendasi, kepada walikota untuk melakukan evaluasi tentang Prodamas, agar lebih transparan lagi sehingga semua masyarakat mengerti anggaran yang digunakan untuk lingkungan mereka. “Saya rasa ini perlu dilakukan. Mengingat, agar tindakan yang tidak diinginkan seperti adanya penyelewengan anggaran dapat ternetralisir disini. Karena masing-masing RT mengetahui pengeluaran anggaran yang dilakukan,” paparnya.

Sementara itu, O’ing Abdul muid, Wakil Ketua DPRD Kota Kediri juga angkat bicara soal pemanggilan tiga lurah di Kota Kediri. Ia juga merasa prihatin dengan adanya kabar tersebut. “Kalau benar terjadi ya prihatin. Kedepan, kita akan evaluasi terkait LKPJ akhir nanti. Seperti apa nanti evaluasinya, lihat saja nanti,” ungkapnya.

Senada dengan O’ing Abdul Muid, Agus Sunoto, Ketua DPC PDIP Kota Kediri mengaku jika Prodamas perlu adanya evaluasi. Itu dilakukan agar program yang digagas oleh Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar-Lilik Muhibbah lebih baik dalam pelaksanaannya, baik ditingkat bawah maupun ujung pangkalnya.

“Melihat adanya pemeriksaan tiga lurah yang dipanggil oleh kepolisian soal prodamas. Saya rasa evaluasi perlu dilakukan. Bukan dari segi pemerintah saja yang harus melakukan evaluasi. Melainkan dari intern Dewan juga perlu melakukan evaluasi. Namun, untuk evaluasi seperti apa, rasanya saya tidak etis untuk berkomentar sekarang. Karena saya sendiri juga meski menjadi anggota DPRD terpilih periode 2019-2024. Sayakan belum dilantik oleh KPU. Jadi tidak etis untuk saya berkomentar terlalu banyak,” paparnya.

Disinggung soal langkah dari aparat kepolisian yang berusaha mengusut tuntas tentang adanya dugaan penyelewengan anggaran ini. Agus Sunoto mengaku satu sikap dengan kepolisian. “Ya setuju saja mas. Inikan baik untuk kedepannya,” tutupnya singkat.

Sementara itu Abdullah Abu Bakar, Walikota Kediri saat dikonfirmasi Tabloid Demonstran mengaku, menanggapinya secara terbuka. Dalam artian pihaknya meyerahkan semua kepada tupoksi yang ada. “Kalau itu ranahnya kepolisian ya silahkan dilakukan penyelidikan. Benar tidak itu soal penyelewengannya. Kan harus ada bukti-bukti yang kuat juga,” ujarnya saat ditemui di acara Harlah Muslimat NU ke- 73 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri.

“Cuman yang harus dipastikan dana itu benar-benar peruntukannya sudah jelas,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mas Abu, sapaan akrab Walikota Kediri ini menjelaskan, jika program andalannya tersebut tak salah. Melainkan bagaimana orang-orang dibawahnya yang menjalankan seperti apa. “Prodamas bagus untuk masyarakat. Dengan adanya program ini sudah jelas pembangunan di Kota Kediri sangat baik sekali. Terbukti dari indeks pembangunan di Kota Kediri termasuk dalam kategori indeks kota layak huni sebesar 63,975, indeks pembangunan manusia mencapai 77,58. Indeks tersebut saya kira termasuk dalam kategori tinggi,” ungkapnya. (*)