berita DAERAH

Dagangan Dirazia Satpol PP, PKL Demo Balai Kota Kediri

Kediri, demonstran.com – Pasangan suami istri (Pasutri) di Kediri ini yakni Suharsono (42) dan Diah (41), kembali melakukan aksi demo didepan Balai Pemerintah Kota Kediri dan Kantor DPRD Kota Kediri, Rabu (16/11).

Aksi tersebut dilakukannya lantaran mereka merasa tidak puas dan menuntut keadilan atas perlakuan oknum Satpol PP saat menertibkan dagangannya di GOR Joyoboyo, Kota Kediri, Selasa (15/10) lalu.

Aksi pasutri Suharsono dan Diah Artanti itu dilakukan dengan menggunakan kendaraan roda tiga jenis Tossa yang diatasnya ada papan bertuliskan tuntutan kepada Satpol PP Kota Kediri.

“Kami PKL Menuntut Satpol PP Kota Kediri Yang Melanggar Pasal 421 KUHP (Pemaksaan) diberi Sangsi Tegas” begitulah tuntutan tertulisnya.

Warga Lirboyo RT 3 RW 2, Kota Kediri tersebut, mengungkapkan, mereka tidak terima ketika dagangannya disita petugas Satpol PP saat melakukan razia di Gor Jayabaya pada 15 September 2019 lalu. Selain itu, pasutri itu menuding petugas penegak Perda dalam proses menyita alat kerjanya tidak dilakukan secara prosedur.

“Pernah dipanggil oleh pihak Satpol PP Kota Kediri untuk menandatangani surat pernyataan, namun saya menolak menandatanganinya,” ucap Suharsono.

Aksi itu sengaja mereka lakukan supaya aparat penegak Perda Kota Kediri dalam melakukan penertiban sesuai dengan prosedur jangan sampai melebihi kapasitasnya. Sebab, kata dia, PKL (Pedagang Kaki Lima) itu bekerja mencari ekonomi untuk kebutuhan hidup.

Selain mengadu ke Pemerintahan Kota Kediri, pasutri ini juga mengadu ke kantor DPRD Kota Kediri untuk mencari keadilan.

Sementara itu Khoirudin Mustofa, wakil ketua komisi A DPRD Kota Kediri, saat ditemui wartawan ini mengaku, menerima terkait dengan laporan yang disampaikan oleh warganya yakni Suharsono dan Diah.

“Kita terima dengan baik laporan dari Pak Suharsono. Selanjutnya kita masih mendalami terkait dengan laporan yang disampaikan tadi dan melihat tata aturan sebagaima yang diatur dalam perundang-undangan maupun Perwali,” ujar anggota DPRD dari Fraksi NasDem ini.

Tofa, sapaan akrab anggota dewan ini mengaku, akan mencari titik temu dalam menyelesaikan permasalahan ini dan tidak merugikan satu sama lain. “Kalau perlu nanti kita gelar hearing dan kita datangkan pihak Satpol PP dan pihak yang melapor ini untuk mencari titik permasalahan dan mencari solusi. Karena dalam menyelesaikan masalah ini kami sebagai lembaga kontrol tidak boleh sepihak dalam mengambil sebuah keputusan,” ungkapnya.

Terpisah, Kabid Trantibum Satpol PP Kota Kediri, Nur Khamid, menjelaskan, aksi yang dilakukan oleh Pasutri tersebut merupakan permasalahan saat penertiban PKL di wilayah Kota Kediri.

Nur Khamid menegaskan jika penertiban yang dilakukan oleh petugas sudah melalui SOP, dan melalui tahapan sosialisasi, serta juga peringatan peringatan. Namun, kata Nur Khamid, peringatan itu tidak diindahkan oleh yang bersangkutan

“Akhirnya, saat terjaring razia, tangga untuk usaha mainan anak, kita bawa ke kantor Satpol PP,” katanya.

Ia juga membantah jika barang yang disita petugas tidak diperbolehkan diambil. Justru, tanpa alasan yang jelas (Suharsono, red) tidak mengambilnya dan menolak menandatangani surat pernyataan.

Bukan berarti tidak boleh diambil oleh Pak Suharsono. Karena nggak tahu alasannya apa, tidak mau ngambil. “Pihak Satpol PP sudah memberikan surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya, namun tidak mau menandatangani,”ujarnya.

Dirinya menegaskan, petugas tetap akan menindak tegas tanpa pandang bulu bagi para pedagang yang membandel melanggar aturan.

“Tetap kita tertibkan para pedagang yang membandel sehingga pengaduan masyarakat yang merasa terganggu haknya sebagai pengguna jalan dan trotoar dapat leluasa kembali melakukan aktivitas. Rombong maupun lapak yang dibiarkan diatas trotoar maupun jalan akan kita angkut,”tegasnya.

Sementara itu Suharsono beserta istri menuntut pada Satpol PP Kota Kediri untuk meminta maaf terhadap dirinya melalui media massa dan mengembalikan sejumlah mainan yang sempat dirampas saat dirazia.(glh)