berita DAERAH

Berpotensi Sengketa Pilkades, Desa Kepuh Papar tunggu Surat Sakti Pemkab Kediri

Kediri, demonstran.com – Gelaran Pilkades serentak Kabupaten Kediri (30/10) lalu menyisakan cerita tersendiri di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

Desa yang terdiri dari 4 Dusun, yakni Dusun Kepuh, Glagahan, Jati ringin, dan Sono dengan DPT sebanyak 2491 pemilih, yang hadir dengan suara sah 2476 dan suara tidak sah 15 menegangkan. Pasalnya, Pemilihan Kepala Desa yang hanya diperebutkan oleh 2 ( dua ) orang calon, yakni calon nomor 1. Joni Hariadi dan nomor urut 2. Andwi Priyo hanya berselisih 2 suara yang mengakibatkan tingkat kerawanan sangatlah tinggi.

Dan benar saja, seminggu berselang pemungutan suara, Calon Kades No. 2 serta para pendukung mempertanyakan surat suara yang tidak sah dianggap sebagai pemicunya. Karena kuat dugaan hasil coblosan di surat suara yang sebenarnya sah, dianggap tidak sah dari kubu Adwi Priyo.

Pendukung Nomor 2 mendatangi Balai Desa Kepuh menunggu hasil musyawarah dengan Panitia serta Camat Papar perihal mempertanyakan surat suara tidak sah yang memungkinkan hasil pilkades Desa Kepuh menjadi sengketa Pilkades, pada Hari Kamis (8/12).

Agus Supriyanto, ketua panitia pilkades Desa Kepuh menuturkan, pihaknya telah meminta peraturan tertulis dari Pemerintah Kabupaten Kediri maupun DPRD kabupaten Kediri yang disebutnya sebagai surat sakti. Surat ini yang nantinya dapat dipergunakan pihak panitia dalam menjawab tuntutan para pendemo dalam aksi damai. Tetapi Agus mengaku belum juga mendapatkan surat sakti tersebut dari pihak terkait.

“Pada dasarnya aksi damai pendukung No.2 menyatakan keberatan terkait tidak disahkannya coblosan simetris. pendukung No. 2 menyebut di daerah lain coblosan simetris di sah kan. Maka dari itu, surat sakti tersebut untuk menjawab keberatan para peserta aksi damai itu, tapi sampai sekarang belum ada jawaban dari Pemkab Kediri, ” jelas Agus.

Dari bebepara kasus di daerah, umumnya sebelum coblosan itu dicari kesepakatan perihal tata cara pencoblosan yang sah dan yang tidak sah. Maka beberapa pihak sangat menyayangkan apabila terjadi sengketa pilkades terkait aturan sah dan tidak sah di kemudian hari. (her/yy)