berita DAERAH

Bawaslu Undang KPU, Klarifikasi Lembaga Survei di Kediri

Kediri, demonstran.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kediri, mengundang KPU Kabupaten Kediri guna memberikan klarifikasi terkait lembaga survei Asti, Rabu (19/2).
Dari hasil pengawasan Bawaslu terkait dengan tahapan pemilihan pada tanggal 13 Februari 2020, Bawaslu Kabupaten Kediri mencermati pemberitaan di beberapa media terkait munculnya hasil survei dari lembaga Asti yang sudah merilisnya.
“Bawaslu kemudian melakukan kajian berdasar bukti yang ada serta investigasi mencari informasi ke beberapa orang yang intinya kita kaji kita jadikan temuan dugaan pelanggaran,” ucap Ali Mashudi, S.Hi  Anggota Komisioner Kordiv. Pengawasan hubungan antar lembaga.
Ali Mashudi menambahkan untuk lembaga survei, lembaga jajak pendapat bahkan juga hitung cepat nanti ketika waktu pemungutan itu di undang undang pilkada maupun PKPU 8 tahun 2017, diatur bahwa lembaga lembaga tersebut wajib lapor atau mencatatkan diri ke KPU.
“Bawaslu mendapatkan informasi bahwa lembaga tersebut belum melakukan laporan di KPU Kabupaten Kediri, sehingga kita resmi  menjadikan penanganan dugaan pelanggaran tersebut,” jelasnya.
“Tentunya dalam penanganan pelanggaran tersebut, kita akan mengundang pihak yang bersangkutan untuk klarifikasi dan memberikan keterangan,” lanjutnya.
Kenapa KPU Kabupaten Kediri juga kita undang, karena dokumen untuk pendaftaran lembaga survei pemantau dan sejenisnya itu ada di KPU sehingga Bawaslu sangat penting mendapat keterangan dari KPU, terkait dengan adanya lembaga survei yang baru merilis hasilnya.
“Kita mempunyai waktu lima hari untuk menangani dugaan pelanggaran tersebut dan akan diplenokan bagaimana hasil dari klarifikasi serta bukti bukti yang ada sehingga akan kita putuskan apakah masuk dalam konteks pelanggaran pemilihan atau tidak,” terangnya.
Sedangkan untuk sanksinya jika benar melakukan pelanggaran untuk prosedur lembaga survei harus atau wajib daftar, hal ini tentunya KPU  yang mempunyai mekanisme.
“Jika nantinya terbukti terjadi pelanggaran nanti akan kita rekomendasikan kepada KPU, tentunya ketika ada aturan itu  juga ada sanksi yang bisa dilakukan,” ungkapnya.(yy)