berita HEADLINE

Awas KKN Kades di Pengangkatan Perangkat

Kediri, Tabloid Demonstran – Pengisian perangkat desa serentak kembali akan digelar. Pada pertengahan bulan Juli mendatang, desa desa yang masih lowong perangkatnya mulai membuka pendaftaran.

Karena proses pengisian perangkat desa serentak tahap pertama lalu masih menimbulkan banyak protes dan polemik. Pengisian perangkat ini juga dikhawatirkan akan banyak unsur KKN terutama dari kepala desa. Hal ini patut diduga karena banyak perangkat yang dilantik berasal dari kerabat kepala desa ataupun diduga ada jual beli jabatan.

Pengisian perangkat ini wajib dicermati agar tidak timbul masalah dikemudian hari. Salah satunya adalah Drs. Rahmat Mahmudi, MSi, Direktur Pusat Studi Administrasi Publik (PSAP) Kediri yang mengkritisi pengisian perangkat desa ini.

Menurut pria yang merupakan Founder Gerakan Rakyat Menuju Kediri Lebih Baik (GR-MKLB) pengisian perangkat perlu dicermati dari beberapa sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang pemerintah desa yang hendak menyelenggarakan, hendaknya bisa memaklumi karena memang pengisian perangkat desa itu adalah perintah Undang-undang dimana apabila terjadi kekosongan perangkat desa maka harus segera dilakukan pengisian selambat-lambatnya dua bulan setelah kekosongan terjadi.

“Bahwa pengisian perangkat di desa satu dan desa lain itu tidak memiliki hubungan satu sama lain, sehingga kasus di desa lain tidak tepat bila digunakan sebagai alasan untuk menunda atau menghentikan proses pengisian perangkat desa.” tegasnya

Masih menurut Rahmat Mahmudi, dari sudut pandang Pemerintah.Daerah, memang tidak bisa terlalu dalam mengintervensi mengingat kewenangan pengangkatan perangkat desa itu sesuai ketentuan Undang-undang adalah menjadi wewenang Kepala Desa. Meski demikian hendaknya Pemerintah Daerah juga tidak berpangku tangan, terutama mengingat fakta bahwa dalam proses pengangkatan perangkat desa di kabupaten Kediri baik di tahun 2018 maupun 2019 ini masih banyak menyisakan permasalahan hukum.

 

Rahmat Mahmudi menegaskan hasil evaluasi pengisian perangkat yang masih bermasalah itu harusnya dijadikan bahan revisi terhadap Perda dan Perbup yang mengatur pengisian perangkat desa sehingga dapat menjadi payung hukum pelaksanaan pengisian perangkat desa yang lebih baik. Jauh dari tuduhan KKN, dan kesan terjadi suap dan jual beli jabatan perangkat desa.

Pemerintah Daerah juga harap Mahmudi jangan berlindung dibalik pandangan bahwa pengangkatan perangkat desa adalah wewenang Kepala Desa sehingga tutup mata dan cuci tangan terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi.

“Harusnya disadari bahwa terjadinya kasus hukum itu bukan semata-mata kesalahan Kepala Desa / panitia Desa, melainkan juga atas kontribusi Pemda dan DPRD melalui Perda dan Perbup yang tidak memadai.” pungkasnya

Desa Membuka Lowongan Pengisian Perangkat

Salah satu desa yang membuka lowongan pengisian perangkat adalah desa Tugurejo kecamatan Ngasem kabupaten Kediri. Menurut Kades Tugurejo M. Sobirin jika ujian perangkat akan dilaksanakan pada pertengahan Juli mendatang. Untuk desa Tugurejo membuka lowongan sebanyak 6 perangkat.

Saat disinggung dengan pengangkatan perangkat desa serentak yang dilaksanakan sebelumnya masih meninggalkan polemik, Kades Tugurejo Kecamatan Ngasem ini mengatakan tidak ada rasa khawatir sama sekali. Alasannya hasil ujian bisa langsung diperoleh pasca ujian.

“Untuk rasa khawatir tidak ada sama sekali, karena ujian perangkat untuk desa Tugurejo menggandeng pihak ketiga yakni IAIN Tulungagung. Dan hasil ujiannya langsung bisa diperoleh setelah selesai ujian,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komite Penegak Perjuangan Rakyat (KPPR) Tasmaji mengaku tak setuju bila penyelenggaraan pengisian kembali dilakukan. Karena penyelenggaraan sebelumnya masih menyisakan permasalahan yang belum terselesaikan.

“Seharusnya jangan dulu lah. Selesaikan masalah yang dulu, baru memulai lagi,” ujarnya.

Masih menurut Tasmaji, jika pengisian perangkat tersebut tetap diselenggarakan akan kembali bermasalah. Akan ada gugatan maupun protes dari peserta yang merasa dirugikan. Ia pun juga akan kembali mengkritisi bila pengisian tetap akan dilakukan. “Jika pengisian itu masih tetap dilakukan, maka lihat saja nanti apa yang kami perbuat,” pungkasnya.

Sementara itu untuk diketahui, dugaan adanya permainan dan jual beli pengisian jabatan perangkat desa tahap pertama lalu masih menyisakan masalah. Bahkan nama Bupati Kediri pun terseret kedalam kasus ini. Pasalnya ada LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang melaporkan kasus ini ke pengadilan.

Seperti disampaikan oleh Tasmaji, Ketua LSM Komite Penegak Perjuangan Rakyat (KPPR) yang melaporkan Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno karena dianggap melakukan pembiaran kasus ini.

“Bupati Kediri telah melakukan pembiaran terhadap hasil pengisian perangkat desa. Padahal prosesnya kita ketahui banyak kecurangan-kecurangan dan tidak sesuai perundangan. Karena yang diangkat ialah keluarga dari Lurah (Kepala Kelurahan) sendiri,” ujar Tasmaji saat ditemui Demonstran.com di kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri seusai dilakukannya mediasi bersama tergugat perwakilan hukum Bupati, Kamis (13/6/2019).

Tasmaji menjelaskan, bahwa pihaknya akan terus maju untuk mendapatkan keadilan. Dalam artian ia pun meminta agar temuan kasus ini supaya dibawa ke ranah persidangan terbuka agar dapat terusut tuntas. “Jadi ini adalah agenda ke dua kalinya dilakukan sidang tertutup, setelah kita layangkan surat masuk ke PN Kabupaten Kediri pada 8 Mei 2019. Dan kami lebih memilih agar kasus ini terus berjalan,” ungkapnya.

“Kami berkeinginan agar Bupati Kediri membatalkan pelantikan perangkat desa yang kemarin telah dilantik dan dilakukan tes ulang,” imbuhnya.

Menanggapi tuntutan LSM tersebut, Pemkab Kediri menyatakan permasalahan itu bukan ranah Bupati. Sunan, pejabat Divisi Hukum mewakili Bupati Kediri mengatakan permasalahan ini bukan ranah dari Bupati Kediri.

“Soal pengisian perangkat ini sebenarnya Bupati Kediri tidak ada sangkut pautnya. Karena yang mengatur segala proses pengisian perangkat merupakan tanggung jawab Kepala Desa. Jadi sekali lagi itu bukan ranah Bupati. Karena semuanya yang mengatur proses pengangkatan sudah menjadikan hak penuh dari Kepala Desa,” ungkapnya. (glh/yy)