berita DAERAH

LSM : Bupati Harus Batalkan Pelantikan Perangkat Desa 

Kediri, demonstran.com – Dugaan adanya permainan dan jual beli pengisian jabatan perangkat desa terus bergulir. Dalam hal ini, nama Bupati Kediri pun terseret kedalam kasus ini. Pasalnya ada LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang melaporkan kasus ini ke pengadilan.

Seperti disampaikan oleh Tasmaji, Ketua LSM Komite Penegak Perjuangan Rakyat (KPPR) yang melaporkan Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno karena dianggap melakukan pembiaran kasus ini.

“Bupati Kediri telah melakukan pembiaran terhadap hasil pengisian perangkat desa. Padahal prosesnya kita ketahui banyak kecurangan-kecurangan dan tidak sesuai perundangan. Karena yang diangkat ialah keluarga dari Lurah (Kepala Kelurahan) sendiri,” ujar Tasmaji saat ditemui Demonstran.com di kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri seusai dilakukannya mediasi bersama tergugat perwakilan hukum Bupati, Kamis (13/6/2019).

Tasmaji menjelaskan, bahwa pihaknya akan terus maju untuk mendapatkan keadilan. Dalam artian ia pun meminta agar temuan kasus ini supaya dibawa ke ranah persidangan terbuka agar dapat terusut tuntas. “Jadi ini adalah agenda ke dua kalinya dilakukan sidang tertutup, setelah kita layangkan surat masuk ke PN Kabupaten Kediri pada 8 Mei 2019 kemarin. Dan hari ini agendanya adalah mediasi antara penggugat dan tergugat. Namun dalam mediasi ini bisa dikatakan tidak berhasil, karena kami lebih memilih agar kasus ini terus berjalan,” ungkapnya.

“Kami berkeinginan agar Bupati Kediri membatalkan pelantikan perangkat desa yang kemarin telah dilantik dan dilakukan tes ulang,” imbuhnya.

Sementara itu Sunan, bagian Divisi Hukum mewakili penggugat Bupati Kediri, saat ditemui seusai mediasi mengaku terkait permasalahan ini bukan ranah dari Bupati Kediri. “Soal pengisian perangkat ini sebenarnya Bupati Kediri tidak ada sangkut pautnya. Karena yang mengatur segala proses pengisian perangkat semua merupakan tanggung jawabnya dari Kepala Desa. Jadi sekali lagi itu bukan ranah Bupati. Karena semuanya yang mengatur proses pengangkatan sudah menjadikan hak penuh dari Kepala Desa,” ungkapnya.(glh/dt)