berita DAERAH

Dianggap Curang, Penyelenggara Pemilu Kecamatan Badas Dilaporkan Bawaslu

Kediri Kabupaten, demonstran.com – Anggota penyelenggara Pemilihan Umum 2019, baik PPS, PPK dan Panwascam di wilayah Kecamatan Badas dilaporkan Bawaslu Kabupaten Kediri.

Ini setelah Mohammad Karim Amrulloh, warga Kecamatan Pare, dengan didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Al Faruq, datang ke Bawaslu untuk melaporkan kasus dugaan pembukaan segel kotak suara Pilpres yang diduga dilakukan secara sengaja.

“Tujuan kami datang kemari ialah untuk melaporkan PPS, PPK, Panwascam Badas, hingga KPU. Mereka adalah pihak yang mengetahui dugaan pembukaan segel kotak suara Pilpres 17 April 2019 lalu, di wilayah Kecamatan Badas,” kata Mohammad Karim Amirulloh, Rabu (12/6/2019).

Mohammad Karim Amrulloh, menerangkan, kejadian tersebut berlangsung, pada 18 April 2019 atau hari kedua paska pencoblosan. Sekitar pukul 01.00 WIB, ada pemindahan kotak suara dari seluruh TPS ke desa-desa untuk ditampung, sebelum proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Akan tetapi, pada waktu tengah malam itu, ada pembukaan segel kotak suara Pilpres yang belum jelas diperlukan untuk apa.

Menurut Karim, tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2007 tentang pelanggaran pidana pemilu. Pihaknya menyertakan bukti berupa rekaman HP untuk PPS Desa Sekoto dan foto untuk PPS Desa Badas sebagai bahan pendukung ke Bawaslu.

Lebih lanjut Karim mengancam, jika Bawaslu kabupaten kediri tak segera memproses laporannya dengan serius, dan sengaja mengulur ulur waktu, maka pihaknya mengancam akan menempuh upaya lanjutan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri, Saidatul Ummah mengaku, menerima laporan tersebut secara resmi. Selanjutnya, Bawaslu akan melakukan sejumlah penyelidikan sesuai dengan laporan tersebut melalui sejumlah tahapan dan hasilnya akan segera disampaikan.

(glh/yy)