berita HEADLINE

Majelis Hakim Tipikor Datangi Taman Hijau SLG

KEDIRI KABUPATEN, demonstran.com – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Negeri Surabaya datangi Taman Hijau Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri, Jum’at (29/3/2019).
Kedatangan mereka tak sendiri. Melainkan dengan didatangkannya tiga terdakwa kasus dugaan korupsi Taman Hijau SLG. Ketiga terdakwa tersebut ialah Didi Eko Tjahjono, mantan Kepala Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Kediri dan Heni Dwi selaku Staff KLH serta Joko Prayitno rekanan dibidang pembangunan.
Mereka disangkakan kuat melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan tahun anggaran 2015-2016 dalam pengerjaan proyek Taman Hijau di kawasan Simpang Lima Gumul. Sedangkan total kerugian uang negara diklasifikasikan senilai Rp 505 juta.
“Ini adalah agenda Pemeriksaan Setempat (PS) atau pelaksanaan sidang ditempat, sesuai dengan permintaan langsung dari PH terdakwa, yang disetujui oleh Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH pada agenda sidang Kamis (14/3) lalu,” ungkap Kasi Interljen Kejari Kabupaten Kediri, Arie Satria Hadi Pratama.
Terkait dengan modus penyelewengan anggaran, Arie Satria mengatakan, modusnya mulai dari mark up harga, pekerjaan yang tak dikerjakan, maupun pengurangan spesifikasi barang dengan kontrak.
Dalam PS tersebut hakim ketua Dede Suryaman bersama ketiga terdakwa, JPU, dan PH berkeliling di beberapa sisi taman. Yaitu yang menjadi objek sengketa dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
Pertama, plasa utama taman hijau SLG yang ditinjau dalam PS tersebut. Menurut keterangan pihak JPU, dalam plasa utama taman hijau SLG terdapat kekurangan volume. Hanya saja, terdakwa mengaku kekurangan tersebut ditambahkan di pos jaga.
Menurutnya, alibi tersebut tidak bisa dibenarkan. Pasalnya untuk pos jaga ada kegiatan atau pekerjaannya sendiri. Begitu pula dengan spesifikasi yang ada pun telah ada kontraknya sendiri.
Oleh karena itu, pihak JPU sendiri menyimpulkan bahwa pihak terdakwa hanya bisa mengklaim saja. “Saat ditanyakan bukti berupa data pendukung yang katanya bisa mematahkan kerugian negara mereka tidak bisa menunjukkan. Padahal majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk menyiapkannya kurang-lebih satu minggu,” tegasnya.
Menurut laki-laki yang akrab disapa Arie tersebut, terdakwa pada hari ini banyak menyebutkan fakta-fakta yang tidak sesuai, seperti misalnya pagar sekeliling, di RAP (rencana anggaran biaya) bahan pagar terbuat dari Baja tetapi kenyataannya yang dipasang adalah besi biasa.
“Itu tadi ada beberapa hal yang mereka permasalahkan, tapi justru yang mereka permasalahkan bukan dari kategori perhitungan kerugian negara oleh inspektorat, namun mereka justru memunculkan CCO (Contract Change Order) atau mengubah spesifikasi teknis pekerjaan. Apalagi dalam pembangunan itu seperti muncul di Rap dalam pengerjaan taman itu menggunakan pavingisasi (paving). Namun oleh pihak mereka justru di ganti dengan batu andesit. Dasar mereka untuk mengganti itu apa..? Sedangkan saat ditanya itu mereka tak bisa menjawab,” jelasnya.
Sementara itu, pihak terdakwa melalui PH-nya pun mengklaim bahwa PS tersebut menguntungkan pihaknya. Pihak PH tetap yakin PS dapat memberikan cahaya baru bagi para terdakwa. Setidaknya dengan PS tersebut akan membuka perspektif baru kasus tersebut.
“Sangat yakin. Justru kita yang berharap adanya PS ini. Lebih menguntungkan kita,” klaim Darsono, PH terdakwa Didi kepada wartawan ini.
Terkait, adanya perbedaan material untuk pagar keliling, PH meyakini bahwa hal tersebut diperlukan adanya uji lab. Yaitu untuk membuktikan apakah benar terbuat dari baja, besi atau material lainnya. “Menurut saya subjektif banget. Bagaimana JPU mengatakan itu bukan baja kalau tanpa adanya uji lab yang jelas,” kelit M. Ridwan, PH terdakwa Didi.
Diketahui taman seluas 0,8 hektare tersebut dibangun menggunakan sumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 4 miliar.(glh/yy)