DAERAH POLITIK

Banyak Kursi Perangkat Desa Kosong, Kades Luruk Kantor Bupati Kediri

Kediri, demonstran.com – Ratusan kepala desa se Kabupaten Kediri mendatangi Kantor bupati, Kamis (6/12/2018). Mereka menuntut pemerintah daerah agar segera melaksanakan amar putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pengangkatan perangkat desa.

Pasca dikabulkannya judical review atas Perda No 5 tahun 2017 di Mahkamah Agung (MA), wewenang pengangkatan perangkat desa yang sebelumnya berada di tangan Pemerintah Kabupaten kini telah beralih ke pemerintah desa.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun Tabloid Demonstran, setidaknya dari 343 desa di Kabupaten Kediri, terdapat 728 perangkat desa yang masih kosong.

Ketua Paguyuban Kepala Desa se Kabupaten Kediri, Johansyah Iwan Wahyudi menjelaskan aksi ini dilakukan lantaran Pemerintah Kabupaten Kediri tak kunjung menindaklanjuti putusan MA yang mencabut Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2017. “Kejelasan terhadap pengangkatan perangkat tak segera dilaksanakan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejak perda itu dicabut pada akhir Oktober lalu, para kepala desa sudah melakukan proses dialog, namun menurutnya tidak ada tindak lanjut yang jelas dari pemerintah daerah.

“Segala upaya telah kami lakukan untuk berdialog dengan Pemkab Kediri, namun hasilnya hingga saat ini tak kunjung ada kejelasan. Maka dari itu kami bersama teman-teman kepala desa se Kabupaten Kediri hari ini mendatangi kantor Bupati untuk meminta kejelasan,” ungkap Kepala Desa, Klampitan, Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri itu.

Lebih lanjut Johansyah menambahkan, lambatnya pemerintah daerah dalam menindaklanjuti putusan MA itu membuat perangkat desa setempat kewalahan menjalankan tugas. “Kita dituntut cepat dalam proses pelayan kepada masyarakat, namun kalau tenaga kerjanya kurang kita bisa apa,” ucap Johansyah.

Sementara itu mewakili Bupati Haryanti Sutrisno, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri, Satirin mengatakan, peraturan daerah yang mengatur mekanisme pemilihan perangkat desa masih berada di MA.

Terkait itu, pemkab sudah berkonsultasi ke Menteri Dalam Negeri. Hasilnya surat rekomendasi dari Mendagri yang intinya untuk mengatur pengisian jabatan perangkat desa sudah keluar.

“Surat (rekomendasi) akan kita ambil ke Mendagri. Hari ini kita berangkat ke Jakarta untuk mengambil hasil surat tersebut bersama perwakilan desa. Setelah itu hasil surat akan kita ketahui dan kita bahas pada hari Minggu setelah kepulangan kami dari Jakarta,” ungkap Satirin.(glh/yy/vr)