berita DAERAH POLITIK

ASN dan Kepala Desa Rentan Langgar Netralitas Dalam Pemilu

Kediri,demonstran.com – Aparatur sipil negara (ASN) diminta tetap menjaga netralitas dalam pemilihan umum (Pemilu) 2019. Selain itu, masyarakat juga diminta ikut ambil bagian dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan politik yang dilakukan oleh ASN.

“Kami selalu menekankan agar ASN tetap menjaga netralitas, tidak berpolitik praktis. Kami juga berharap masyarakat ikut aktif mengawasi,” tutur Ketua bawaslu Kabupaten Kediri, Saidatul Ummah, dalak kegiatan sosialisasi pencegahan pelanggaran pemilu di Hotel Bukit daun Kediri, Selasa (27/11/2018).

Selama ini, pelanggaran terhadap netralitas ASN cukup dominan dan masuk dalam kategori tiga besar. Misalnya, banyak kepala desa menjadi tim pemenangan atau sikap tindakan ASN yang menunjukkan keberpihakan pada calon tertentu.

ASN dan kepala desa seringkali menjadi figur sentral dan tokoh rujukan di masyarakat. Oleh karena itu Saidatul berharap para ASN dan kepala desa dapat menempatkan diri sesuai dengan mandat undang-undang untuk tidak mengambil bagian dari tim pemenangan peserta pemilu.

“Apalagi melakukan penggiringan dan mobilisasi massa. Bahkan menggunakan program pemerintah seperti baksos, hibah, dan lain-lain. Jika itu dilakukan maka Bawaslu tidak akan segan untuk menindak,” katanya.

Para peserta pemilu juga diimbau tidak menjadikan ASN sebagai mesin pemenangan. Dalam proses pemilu ini ASN dan kepala desa ini sangat rentan menjadi bagian dari tim pemenangan peserta pemilu.
Dikatakannya undang-undang pemilu secara tegas melarang keterlibatan ASN dan kepala desa dalam pemilu, baik menjadi bagian dari tim pemenangan peserta pemilu maupun membuat atau memberikan sikap yang dapat menguntungkan salah satu peserta pemilu.

“Netralitas ASN ini juga dibahas dalam Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Ditambah peraturan pemerintah tentang disiplin kepegawaian menyangkut ASN. Maka ketentuan netralitas bukan hanya di undang-undang pemilu tapi juga di undang-undang ASN dan aturan disiplin kepegawaian,” tuturnya.

Saat ini Bawaslu sudah mulai melaksanakan tugasnya. Salah satunya menyangkut sosialisasi terhadap berbagai elemen masyarakat. Langkah tersebut merupakan upaya pencegahan atau antisipasi kemungkinan terjadi pelanggaran Pemilu mendatang.

“Kami juga memiliki kewenangan melaporkan ASN yang terlibat kegiatan politik praktis. Sesuai dengan UU ASN, Bawaslu juga dapat merekomendasikan sanksi kepada pelaku pelanggar, ” pungkasnya. (yy/her/vr)