POLITIK

DCT DPRD Kota Kediri Ditetapkan

Kediri,demonstran.com – KPU Kota Kediri menetapkan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kota Kediri dalam Pemilu 2019.  Komisioner KPU Kota Kediri Divisi Teknis, Pusporini Endah Palupi mengatakan, dari 319 DCS yang telah ditetapkan bulan lalu terdapat tiga bacaleg yang mengundurkan diri dengan satu bacaleg melakukan pergantian. Bacaleg yang mengundurkan diri adalah Sulaeman dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arif Setiya Wardhana dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) nomor urut 5, daerah pilihan (Dapil) 3 Kecamatan Pesantren. Sedangkan, Alpiati dari Partai Nasdem nomor satu daerah pilihan (dapil) 1 Kota Kediri mengundurkan diri lalu posisinya diganti oleh Hartingah.

“Jika DCS 319, maka DCT tinggal 317. Hari ini sudah kita tetapkan setelah kita lakukan rapat pleno bersama seluruh komisioner pagi tadi. Dua yang mundur dan satu pergantian ini semuanya alasan pribadi dan internal partai,” ujarnya.

“Kemudian setelah ditetapkannya DCT ini, selanjutnya pada besok tepatnya pada 20 September 2018 kita akan umumkan nama-nama DCT ini melalui media cetak dan media elektronik termasuk juga memasang baliho di masing-masing Dapil, agar masyarakat utamanya penduduk setempat mengetahui siapa saja calon anggota Legislatif sesuai dengan dapilnya,” imbuh Pusporini

Lebih lanjut Pusporini mengatakan, setelah kita tetapkan DCT, para calon akan menjalani masa kampanye yang dimulai pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019. “Sehabis ditetapkannya DCT, agenda selanjutnya adalah masa kampanye masing-masing caleg. Sedangkan untuk masa kampanye ini akan dilakukan selama kurang lebih 8 bulan yaitu 20 September 2018 – 13 April 2019,” terang Pusporini.

Sementara itu Pusporini juga berpesan kepada masyarakat untuk tak lupa dalam memberikan hak pilihnya pada 17 April 2019 nanti. Selain itu Pusporini juga menyatakan bahwa di Pemilu 2019 nanti meminta keikut sertaannya masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu. Karena dalam penyelenggaraan nanti membutuhkan tenaga besar dari masyarakat terutama sebagai KPPS maupun Panwas. Karena untuk jumlah TPS dalam pemilihan umum nanti mengalami peningkatan sebesar dua kali lipat dari penyelenggaraan Pilwali dan Pilgub 2018.(glh/yy/vr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *