berita HEADLINE

Bandara Tanpa Rencana

Rencana Pembangunan Dipertanyakan

Laporan Tim Liputan Tabloid Demonstran

Pembangunan bandara di Kabupaten Kediri masih memunculkan kontroversi. Bagaimana tidak. Di satu sisi, pembangunan bandara terus didorong pelaksanaannya, tapi di sisi lain hingga saat ini persyaratan pembangunan belum ada sama sekali. Semua serba belum jelas dan menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah sudah ada perubahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang memasukkan keberadaan bandara?, pembangunan dibiayai APBN, APBD atau swasta?, Sudah adakah study tentang dampak lingkungan? Berapa luas tanah yang dibutuhkan? Benarkah sudah masuk Proyek Strategis Nasional (PSN)?

Memang benar, berbagai pernyataan banyak disampaikan oleh para pejabat pemerintahan tentang rencana pembangunan bandara di Kediri. Pernyataan pernyataan itu senada, sama – sama menyebut jika persiapan pembangunan sudah dilakukan dan tinggal menunggu waktu pengerjaan. Meski saat ini belum ada tanda tanda dimulainya proyek tersebut.

Salah satunya seperti yang disampaikan Menko Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan. Saat berkunjung ke kediaman pengasuh Lirboyo, KH Anwar Manshur beberapa waktu lalu, Luhut menyatakan jika pembangunan bandara di Kediri masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN). “Presiden akan tanda tangan, Bandara Kediri merupakan proyek strategis nasional. Nanti Kediri akan punya lapangan terbang internasional,” ungkapnya,  Senin (16/7/2018).

Dijelaskan Luhut, keberadaan bandara internasional ini diharapkan mampu membantu kegiatan perekonomian masyarakat.

Sejauh ini kata Luhut, untuk pembangunan bandara masih dibutuhkan lagi lahan sekitar 50 hektare. Sehingga total lahan yang dibutuhkan seluruhnya sekitar 500 hektare.

Terkait dengan adanya tambahan lahan lagi diharapkan tidak ada masalah karena Bandara Kediri telah masuk proyek strategis nasional (PSN). Tambahan lahan tersebut dibutuhkan untuk runway bandara sehingga dapat dipakai mendarat pesawat berbodi lebar. “Tambahan lahan ini untuk menghindari kawasan Gunung Klotok,” jelasnya.

Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf yang mendampingi Luhut menambahkan, selain Bandara Kediri, juga dibangun jalan tol dari Kertosono – Kediri – Tulungagung. “Selain bandara juga ada jalan tolnya sampai Tulungagung,” jelasnya.

Hal sama juga disampaikan Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa. Khofifah menyambut baik pembangunan bandara. Pasalnya, dengan pembangunan itu, bisa digunakan untuk embarkasi haji sehingga calon jamaah haji (CJH) dari Kediri dan daerah – daerah lain di sekitarnya, seperti Blitar, Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek tidak perlu jauh – jauh ke Surabaya untuk berangkat haji. Kedepan di Jawa Timur nantinya akan ada 3 embarkasi haji yakni Surabaya, Banyuwangi, dan Kediri.

“ Bandara Kediri yang mempunyai runway sepanjang 3 ribu meter, memungkinkan untuk pesawat jenis air bus bisa mendarat di Bandara Kediri,” kata Khofifah. “ Dengan dibangunnya bandara Internasional Kediri secara tidak langsung bisa mengurai perjalanan ke arah Surabaya,” imbuhnya.

Belum Ada RTRW

Informasi yang berkembang menyebutkan, pembangunan bandara akan dimulai pada Maret 2019 mendatang. Pembangunan diawali dengan ground breaking (peletakan batu pertama). Namun hingga hari ini, RTRW yang mengatur keberadaan bandara di Kediri belum ada.

Wakil Bupati Kediri, Masykuri menyebut, perubahan RTRW saat ini dalam proses pembahasan. “RTRW masih belum, namun kita sedang proses ke arah situ. Semua butuh perencanaan yang matang. Mulai dari kajian dan masukan dari pihak pemerintah pusat maupun lainnya, yang pada akhirnya kami menunggu masukan baik itu,” katanya.

Terpisah, praktisi hukum, Danan Prabandaru mengatakan, meski dikatakan berdampak positif dalam perkembangan wilayah dan perekonomian, namun aspek legalitas bandara tidak boleh diabaikan. Artinya, seluruh persyaratan pembangunan bandara, terutama RTRW harus dipenuhi. Pria yang juga merupakan advokat ini menegaskan bandara tanpa RTRW ilegal.

“Sebenarnya saya setuju bila bandara akan dibangun di Kediri. Hal itu nantinya juga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kediri, khususnya di wilayah terdampak.  Tetapi negara kan memiliki aturan serta undang-undang yang mengaturnya. Nah, bila ditabrak, apa gunanya aturan dibuat,” tandasnya.

“Salah satunya permasalahan belum adanya RTRW. Padahal RTRW ini penting. Bila tetap dipaksakan bandara tanpa RTRW berarti bandara tersebut ilegal.

Sebenarnya pemerintah harus memberikan contoh yg baik kepada masyarakat. Mereka memasang banner, baliho, dan sosialisasi di tingkat bawah untuk taat hukum taat aturan, namun justru mereka dalam hal ini malah melanggarnya.  Inikan lucu.

Belum lagi soal amdalnya bagaimana,  mayoritas masyarakat nantinya bagaimana,  apakah sudah dipikirkan. Jangan hanya bilang dengan adanya pembangunan bandara akan berdampak hal positif.  Positifnya seperti apa, itu harus di jelaskan dan detail,” paparnya.

Warga Tak Yakin

Lalu bagaimana tanggapan warga atas rencana ground breaking bandara tahun depan ?  Ali mustofa,  salah satu perwakilan warga Dusun Pojok Desa Bulusari Kecamatan Tarokan mengaku tidak percaya terhadap kabar itu. “Saya sudah tidak percaya dengan wacana bandara akan dibangun Maretlah, Aprillah,  entah kapan,  saya tidak mau tahu. Mungkin itu hanya isu.  Saya bicara seperti ini juga berdasarkan fakta,” katanya.

Menurut Ali, dulu kabarnya bandara akan mulai dibangun pada awal 2017. Lalu mundur lagi,  pada pada awal  2018. Terakhir dikabarkan akan dibangun pada akhir 2018. Namun semua kabar itu meleset.

“Kami terus terang sudah bosan dan tidak percaya mendengar itu.  Jadi ini merupakan hal yang biasa bagi kami mendengar kabar dibangunnya bandara.  Paling itu ya isu lagi,” ujarnya.  “Apalagi RTRW juga belum diubah, ini kan lucu. RTRW belum dilalui,  namun sejumlah tanah sudah hampir terbeli semua dan parahnya Maret akan dilakukan proses pembangunan.  Lha aturannya bagaimana.  Kita sebagai warga negara Indonesia harus taat hukum.  Ini justru mau mengabaikan.  Mau dibawa kemana negara ini,” sambungnya.

Ali Mustofa menambahkan, dia dan warga lain mempertanyakan dampak positif pembangunan bandara yang kerap dilontarkan oleh pemerintah.

Jangan mentang – mentang mempunyai jabatan dan uang banyak namun justru mereka mengabaikan aturan. “Sejauh ini tidak ada sosialisasi, lalu dampak positif apa yang dimaksud. Kami yang merasakan sendiri hanya bisa ngaplo. Wong kita mau naik pesawat tidak punya uang. Saya berharap,  dari pembangunan bandara itu harus jelas, bila itu pembangunan bertujuan baik, silahkan ditunjukkan kepada masyarakat. Semua aturan juga harus dilalui, baik itu RTRW ataupun yang lain.  Lalu di tingkat bawah harus jelas,  kita diberi dampak positif apa,” tegasnya.

Pernyataan senada disampaikan praktisi hukum yang juga advokat asli Tarokan, Ander Sumiwi Johana Margareta. Menurutnya, permintaan warga saat audiensi agar ditunjukkan perubahan RTRW dan master plan hingga saat ini belum dipenuhi. “Sudah dua kali audiensi tidak ada yang bisa menjawab soal itu. Semua terdiam, apalagi saat ditanya berapa luasan tanah yang dibutuhkan dan berapa nilai pembelian yang masuk ke kas daerah,” ungkapnya.

Menurut Ander, urusan pembangunan memang urusan pemerintah, tetapi warga negara tentu berhak bertanya tentang program pembangunan. “Misalnya metode pengadaan merujuk pada regulasi hukum apa, hukum rimba, hukum karma, atau hukum bonda bandi ketiban dadi, hukum mathuke thok, hukum kompromi petung atau apa?  Silakan mau dibangun apa saja asal harus jelas. Yang terpenting akankah semua itu memberikan jaminan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama daerah terdampak, Jika tanah yang dibutuhkan hanya 500 hektare, kenapa yang dibutuhkan 2500 hektare, untuk apa? Jika niat itu untuk kebaikan mengapa harus mempergunakan cara cara yang melawan hukum,”pungkasnya.(glh/yy/vr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *