berita HEADLINE

Samsul dan Abu Bakar Deg-degan

Korupsi Proyek Jembatan Brawijaya Bakal Seret Tersangka Baru

Laporan Tim Liputan Tabloid Demonstran
Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Brawijaya masih belum puas dengan keputusan majelis hakim Pengadilan Tipikor yang memberikan hukuman lebih ringan dari tuntutan untuk tiga terdakwa kasus itu, Senin (7/5). Tidak hanya itu, jaksa akan menyelidiki lima orang saksi yang masuk dalam putusan pengadilan terkait dugaan korupsi belasan miliar rupiah tersebut.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri, Abdul Rasyid mengatakan, pihaknya menunggu perintah dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk melakukan banding. Pasalnya, tiga terdakwa dijatuhi vonis lebih ringan dibanding tuntutan yang mereka ajukan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. “Ya kemarin putusannya lebih ringan dari tuntutan kita. Oleh karena itu kita menunggu perintah dari Kejati seperti apa, kalau diminta banding akan langsung kita ajukan,” jelasnya.

Rasyid menambahkan, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap lima saksi dalam persidangan tiga terdakwa tersebut. Ada kemungkinan saksi akan naik status menjadi tersangka jika terbukti bersalah dalam korupsi salah satu mega proyek di Kota Kediri tersebut. “Untuk tersangka baru, kita tunggu saja, karena dari perintah putusan sidang kemarin ada petunjuk untuk memproses saksi,” jelasnya.

Untuk diketahui, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan vonis terhadap tiga terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Brawijaya, Senin (7/5) petang. Ketiga terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman penjara bervariasi.

Sidang pembacaan vonis itu dihadiri tiga terdakwa yakni Kasenan, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Kediri, Wijanto mantan kabid permukiman Dinas PUPR Kota Kediri, serta Nur Iman Satrio Widodo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kota Kediri. Majelis hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan membacakan vonis ketiganya secara bergiliran.

Kasenan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda Rp 100 juta dengan subsider 3 bulan kurungan. Tidak hanya itu, terdakwa juga wajib mengembalikan uang pengganti Rp 396.500 juta, subsider 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini jauh lebih ringan dibanding tuntutan dari JPU yang menuntut terdakwa 10 tahun dan 5 bulan kurungan penjara.

“Terdakwa Kasenan terbukti melanggar pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi dan pasal 12 huruf b juncto pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 31 tahun 1999,” ucap I Wayan Sosiawan saat membacakan vonis di ruang sidang cakra Pengadilan Tipikor Surabaya.

Vonis kedua dijatuhkan pada Wijanto, dengan hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp 50 juta, subsider kurungan 2 bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp 5 ribu. Terdakwa terbukti melanggar pasal 3 undang-undang no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Vonis ini juga lebih ringan 1 tahun dibanding tuntutan dari JPU yakni Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

Sedangkan terdakwa Nuriman Satrio Widodo hanya divonis 2 tahun 8 bulan dengan uang denda Rp 50 juta, subsider kurungan 2 bulan serta harus mengembalikan uang sebesar Rp 25 juta. JPU sebelumnya menuntut terdakwa Nuriman 3 tahun 8 bulan karena menerima suap sehingga melanggar pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi dan pasal 12 huruf b juncto pasal 18 undang-undang tindak pidana korupsi.

Meski vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan JPU, Budi Nugroho, penasehat hukum terdakwa Wijanto akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Dia menganggap ada kesalahan dalam vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada kliennya tersebut.

“Putusan itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, ini bukan masalah ringan atau tidak. Tapi seharusnya klien saya ini bebas karena tidak pernah sepeserpun menikmati hasil dari korupsi uang negara itu. Tadi sudah disebutkan dalam amar putusan bahwa klien saya ini hanya diperintah oleh Pak Kasenan selaku kepala Dinas PU. Jadi kita akan ajukan banding ke Pengadilan Tinggi mungkin minggu depan,” ujarnya usai menjalani sidang tersebut.

Lalu bagaimana tanggapan para saksi terhadap rencana pihak kejaksaan untuk mengembangkan kasus itu ? Seperti diketahui, saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan kasus itu yakni dari pihak rekanan, anggota dewan, serta pimpinan daerah sewaktu proyek berjalan. Dalam hal ini Samsul Ashar selaku mantan wali kota dan Abdullah Abu Bakar selaku mantan wakil wali kota.
Menanggapi hal tersebut, Abdullah Abu Bakar menegaskan dirinya sama sekali tidak terkait dalam kasus itu. “Saya tidak terlibat pada kasus tersebut. Saat itu saya tidak tahu sama sekali mengenai aliran dana yang dikeluarkan dalam perencanaan pembangunan tersebut,” ujarnya saat ditemui usai acara pemberitahuan surat suara pencoblosan terhadap calon Pilwali di KPU Kota Kediri.

“Saat itu memang saya tidak dilibatkan sama sekali. Ya Alhadulillah saya tak ikut disitu. Yang jelas, untuk permasalahan Jembatan Brawijaya, saya tidak tahu apa-apa dan tidak terlibat didalamnya,” ungkapnya.

Abu Bakar bahkan mempersilakan pihak kejaksaan melakukan pengembangan terhadap kasus tereebut. “Ya silakan saja. Tapi yang jelas seperti yang saya ucapkan di awal tadi saya tak terlibat didalamnya,” tegasnya.

Sementara itu dari kubu Samsul Ashar, saat ditanya mengenai keterlibatannya dalam kasus Jembatan Brawijaya melalui tim suksesnya, Bambang Puraswidianto menegaskan, selama ini Pak Dokter, sapaan akrab mantan Wali Kota Kediri ini tak pernah terlibat.

“Kalau memang Pak Samsul bersalah, mana buktinya, tunjukkan kepada kami. Selama ini Pak Samsul hanya di seret-seret saja untuk dijadikan saksi Jembatan Brawijaya. Jangan sampai Pak Samsul dijadikan korban di tahun politik ini. Kalau memang terbukti mana. Jangan yang tidak melakukan perbuatan tapi disangkut pautkan,” ujarnya.

Masih kata Bambang, selama ini Samsul tidak terbukti bersalah. Apalagi telah diputuskan vonis bagi para terdakwa dan Samsul tidak termasuk salah satunya. “Sekali lagi saya bilang, jangan sampai Pak Samsul dijadikan korban di tahun politik seperti ini. Kalau memang tidak salah, jangan dicari-cari bahkan dibuat-buat agar Pak Samsul ini salah dan terlibat,” ucapnya dengan nada tinggi.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *