berita POLITIK

Kejaksaan Kota Kediri Menunggu Hasil Audit BPK

Kediri, demonstran.com –  Belasan orang dari perwakilan Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) kembali datangi kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Rabu (2/5/2018).
Kedatangan mereka kali ini bermaksud untuk menanyakan hasil sejauh mana dari laporan mereka yang kala itu sempat dilaporkan kepada Kejari Kota Kediri.
Berlangsung di ruang Kasi Intel Kejari Kota Kediri, para aktivis ini berhasil ditemui langsung oleh Yudi Istiono Kasi Intel Kejari Kota Kediri.
Berlangsung dengan suasana ganyeng, namun tetap terfokus pada titik permasalahan. Akhirnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) kali ini menghasilkan sebuah keputusan yang memuaskan bagi para aktivis.
Roy Kurnia Irawan, salah satu perwakilan dari aktivis ini saat ditemui tim Tabloid Demonstran seusai RDP mengatakan, Alhamdulillah, pada akhirnya kerja keras kami mulai membuahkan hasil. Hal ini terbukti dari hasil RDP kali ini bahwa pihak Kejaksaan Kota Kediri mengaku semua pejabat terkait yang terindikasi atas pelaporan tindak pidana korupsi maupun pembuat kebijakan, mereka tengah di audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
“Dengan adanya audit dari BPK ini, menandakan bahwa adanya kinerja dari Kejari Kota Kediri dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang selama ini merajalela di wilayah Kota Kediri,” ungkapnya.
Masih kata Roy, Kejaksaan pun juga menegaskan bahwa mereka masih menunggu hasil dari audit tim BPK. Bila ada indikasi adanya tindak pidana korupsi ataupun penyalah gunaan wewenang, Kejari siap memulai langkah penyidikan,” terang pria berpostur tinggi besar ini.
Lebih lanjut Roy Kurnia berharap, semoga Kejari Kota Kediri tak pandang bulu dalam mengentaskan tindak pidana korupsi di Kota Kediri, sekalipun itu pejabat publik ataupun Walikota Kediri sekalipun. Kami berpendapat, ini merupakan langkah awal yang baik dalam memulai membrantas kasus korupsi. Kami akan terus ada, bila di Kota Kediri masih ditemui kroni-kroni koruptor yang masih hidup dan bertingkah disekeliaran sana,” tegas Roy mengakhiri wawancara dengan Tabloid Demonstran.
Diketahui, dalam laporan yang sempat disampaikan oleh para Aktivis beberapa hari lalu kepada Kejaksaan Negeri Kota Kediri diantaranya, pembangunan taman ruang terbuka hijau (RTH) Brantas, yang diduga dalam pembangunannya telah melanggar aturan dan diindikasikan ada banyak unsur tindak pidana korupsi dalam pembangunan taman tersebut. Yang kedua mengenai PD Pasar Kota Kediri yang saat itu telah merehab Pasar Setono Betek tepatnya di tahun 2017. Dalam proses rehab tersebut PD Pasar Kota Kediri tidak melakukan proses lelang pembongkaran bangunan. Sementara hasil dari aset pembongkaran bangunan tersebut juga tidak jelas keberadaannya. Permasalahan Ketiga mengenai Beras Rastrada yang diberikan kepada masyarakat pada tahun 2017 dinilai tak layak konsumsi. Permasalahan selanjutnya adalah pembangunan taman RTH di Rusunawa Kota Kediri yang diduga ada unsur tindak pidana Korupsi.
Sementara itu Yudi Istiono Kasi Intel Kota Kediri saat ditemui Tabloid Demonstran mengaku saat ini tim audit dari BPK tengah melakukan introgasi kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan laporan yang dipermasalahkan oleh para aktivis.
“Saat ini tengah di audit oleh BPK. Sementara Kejaksaan Kota Kediri menunggu atas hasil itu. Bila dalam audit BPK menyatakan ada unsur tindak pidana korupsi, kami selaku Kejaksaan siap melakukan penyelidakan. Namun Sebaliknya, bila tak ada permasalahan atau bukti-bukti yang dilapori oleh para aktivis dinilai fiktif, maka kami tidak akan menindaknya,” terang pria yang baru beberapa bulan ini menjabat sebagai Kasi Intel di Kejaksaan Negeri Kota Kediri.(glh/yy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *