berita HEADLINE Olah Raga

Abu Bakar dan Samsul Tersandera Jembatan Brawijaya

Sama – sama Diperiksa di Pengadilan Tipikor

Laporan Tim Liputan Tabloid Demonstran

Proses hukum dugaan korupsi dalam mega proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri masih bergulir. Saat ini, ketiga terdakwa masing – masing Kasenan, Wijanto, dan Nuriman menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Sejumlah nama besar ikut terseret dan diperiksa dalam kasus ini, misalnya Samsul Ashar dan Abdullah Abu Bakar yang pada waktu proyek berlangsung menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri.

Dalam beberapa persidangan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menghadirkan Samsul dan Abdullah untuk dimintai keterangan di hadapan hakim. Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah dab wakilnya, mereka dianggap mengetahui seluk beluk proyek yang diwarnai dugaan korupsi hingga merugikan keuangan negara miliaran rupiah. Apalagi banyak sinyalemen jika pelaku dugaan korupsi tidak berhenti hanya pada 3 terdakwa, melainkan ada aktor intelektual di baliknya.

Hal ini dijelaskan oleh Kasi Pidsus Kejaksaan negeri Kota Kediri A. Rasyid saat ditemui di Kantor Kejari Kota Kediri (11/4/2018). Rasyid mengungkapkan kalau sejauh ini masih dalam tahapan pemeriksaan saksi-saksi yang diduga terlibat dalam rentetan kasus korupsi Jembatan Brawijaya.

“Diantaranya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri. Mereka didatangkan atas dasar saat itu beliau sedang sama-sama menjabat di masa periode pembangunan Jembatan Brawijaya,” kata Rasyid.

Namun bila ditanya mengenai ada keterlibatan atau tidak dalam kasus korupsi Jembatan Brawijaya tersebut. Rasyid enggan menjawabnya. Karena sejauh ini masih dalam pemeriksaan saksi-saksi. “Itu sudah menjadi ranah dari Kejati dalam memutuskannya. Ya, kita lihat saja bagaimana prosesnya,” jelas Rasyid dan bergegas meninggalkan wartawan Tabloid Demonstran

Sementara itu, Roy Kurnia Irawan, seorang aktivis LSM Kota Kediri mengaku terus memantau perkembangan persidangan di Pengadilan Tipikor. Dia berharap agar proses hukum berjalan hingga tuntas. Artinya, semua yang terlibat bisa dijerat sesuai hukum yang berlaku.

“Yang jelas kami hanya ingin semua pelaku yang terlibat supaya segera ditindak. Yang pada akhirnya proses pembangun Jembatan Brawijaya bisa segera dilanjutkan dan diselesaikan. Karena kita ketahui, kondisi jembatan lama makin hari makin meresahkan saja. Dan memang warga Kota Kediri saat ini membutuhkan jembatan baru yaitu Jembatan Brawijaya,” ungkapnya.

Roy juga mengaku mendukung langkah Kejati yang memanggil dan memeriksa kedua orang tersebut. Karena Jembatan Brawijaya itu dibangun itu pada era kedua orang itu menjabat sebagai kepala daerah.

“Dengan didatangkannya kedua saksi ini, saya rasa sangat tepat. Karena suara yang beredar di masyarakat tidak berimbang. Mereka hanya menyudutkan satu orang saksi saja yakni Samsul Ashar sebagai Wali Kota kediri. Padahal kalau kita lihat saat itu yang menjadi Wakil Wali Kota kediri juga ada Abdullah Abu Bakar. Jadi kalau kita telaah lebih jauh mengenai alur pembangunan Jembatan Brawijaya bisa berdiri dan terbangun. Mereka pasti tahu karena mereka pada sat itu yang memegang kendali Kota Kediri,” jelasnya.

Sementara itu Tomi Ariwibowo, aktivis lainnya enggan berbicara terkait keterlibatan saksi-saksi yang dipanggil di pengadilan. “Yang jelas kami selaku aktivis menginginkan Kota Kediri bebas dari korupsi dan segera dibangun Jembatan Brawijaya. Kalau masalah hukum kita kembalikan ke kejati yang menanganinya. Kalau saya selaku aktivis mendukung peran kejati dalam membuka kedok para pejabat yang melakukan korupsi di kota kediri,” pungkasnya.

Terpisah, M Ridwan, salah satu pengamat hukum saat disinggung terkait  status saksi bisa saja terindikasi menjadi tersangka. Menurutnya serba kemungkinan, bisa iya bisa tidak. “Semua serba kemungkinan, bisa jadi tersangka bisa juga tidak,” ucapnya.(tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *