berita POLITIK

Puluhan Masa GP Ansor Duduki Kantor Panwaslu Kota Kediri

Kediri, demonstran.com – Puluhan massa dari Pengurus Cabang (PC) Gerakan Pemuda Ansor Kota Kediri mendatangi Kantor Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) setempat di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kota Kediri, Kamis (19/4/2018).
Kedatangan mereka  dilatar belakangi adanya dugaan pelanggaran etik dan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Komisioner Panwaslu  Kota Kediri. Atas dasar permasalahan serta temuan ini, massa akan membawa persoalan ini ke jenjang lebih tinggi yaitu ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) setempat.
Bagus Wibowo, selaku koordinator aksi mengecam keras terhadap tindakan Panwaslu yang dinilai seenaknya sendiri dalam membuat suatu kebijakan. Hal ini terbukti dari 10 orang anggota dari GP Ansor Kota Kediri yang saat ini menjadi anggota Panwascam (Pengawas Kecamatan) dan PPL (Pengawas Pemilihan Lapangan) Kota Kediri, mereka diminta mundur dari keanggotaan Ansor. Tindakan Panwaslu ini dianggap tidak mendasar pada aturan dan telah mencederai Ormas GP Ansor.
“Kader kami, kebetulan menjadi Panwascam dan PPL di Kota Kediri dan informasi serta laporan yang kita dapat mereka diminta mundur oleh Panwaslu dari keanggotaan GP Ansor. Padahal kalau kita cermati dalam undang-undang ataupun segala aturan yang mengatur di dalamnya, itu jelas tidak ada yang melarang bahwa seorang anggota dari GP Ansor atau ormas menjadi anggota Panwascam maupun PPL. Itu aturan yang mana yang dipakai oleh Panwanlu,” ujar Ahong panggilan akrab perwakilan GP Ansor ini.
Lebih lanjut Bagus Wibowo menambahkan, bahwa dijajaran Panwaslu Kota Kediri telah ditengarai ada unsur tindakan suap-menyuap terkait proses rekrutmen Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum anggota Komisioner Panwaslu Kota Kediri. Data tersebut berada ditangan LBH GP Ansor dan akan dikirimkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur serta DKPP.
“Terkait data mengenai perbuatan suap-menyuap dalam rekrutmen PPL kami bawa dan kami punya bukti-bukti valid akan hal itu. Tetapi, kami tidak bisa sebutkan sekarang, karena ini berkaitan dengan saksi yang harus dilindungi. Tetapi, bilamana Komisi Etik maupun Bawaslu Jatim yang  membutuhkan data ini untuk melakukan penyelidikan, kami akan siap sampaikan,” ucapnya.
Sementara itu Ir. R Yoni Bambang Suryadi Kepala Panwaslu Kota Kediri menampik keras atas tudingan yang dilayangkan oleh para aksi (GP Ansor).
Mengenai Panwaslu Kota Kediri ada unsur suap-menyuap menurutnya, itu salah. Karena didalam keanggotaan Panwaslu Kota Kediri tak ada yang melakukan perihal tersebut.
“Mana buktinya bahwa Panwaslu ada unsur terkait dengan hal itu. Kalau ada silahkan, mana data-data yang dimaksud. Bila tudingan itu terbukti benar, kami siap menindak tegas serta memberikan sanksi keras kepada oknum tersebut,” kata Yoni.
Kemudian mengenai tudingan Panwaslu telah menyuruh mengundurkan diri itu siapa, kami tak pernah bilang seperti itu.
Namun kami hanya menyuruh mereka untuk sementara waktu ini me non-aktifkan terlebih dahulu di kepengurusan Ormas. Karena hal ini untuk menjaga nilai netralitas dari seorang anggota pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang terlibat didalam. Perihal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Umum Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada poin (k) menjelaskan, bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan,” jelas Yoni membeberkan kepada tim Tabloid Demonstran
Diketahui dalam aksi terakhirnya, massa memberikan somasi beserta keranda mayat kepada Ketua Panwaslu Kota Kediri sebagai wujud bahwa demokrasi di Panwaslu Kota Kediri telah mati.(glh/yy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *