berita POLITIK

Puluhan Mahasiswa Geruduk Kantor DPRD Kota Kediri Tolak Pengesahan UU MD3

Kediri,  demonstran.com – Arus penolakan terkait disahkannya revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang biasa disebut UU MD3 santer dilakukan di daerah-daerah.
Tidak terkecuali puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Kediri, Jum’at (13/4/2018).
Selain itu mereka juga meminta dewan dari DPRD Kota Kediri untuk mau menandatangani surat pernyataan menyetujui penolakan UU MD3 tersebut.
“Dalam UU ini jelas mencederai terhadap nilai-nilai demokrasi. Padahal suatu demokrasi disimbolkan melalui suara rakyat yang mengomentari semua keluhan dan ketidak adilan akan peraturan-peraturan yang telah petinggi negara buat.
Namun, segala bentuk kebebasan dalam menyampaikan pendapat yang menjadi simbol demokrasi, kini telah direnggut oleh DPR. Ini terbukti dengan munculnya Undang-undang (UU) No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang tercantum pada pasal 122 huruf (k) yang dimana DPR bisa mengambil langkah hukum terhadap pihak tertentu, yang dianggap melecehkan lembaga dan anggota serta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang diberi wewenang,” kata Moh. Misbakhul Anam Ketua PC IMM Kediri.
Masih kata Misbakhul Anam, belum lagi dengan UU MD3 yang tercantum pada pasal 255 yang berbunyi mengenai mekanisme pemanggilan anggota Dewan oleh penegak hukum, yang dimana setiap anggota dewan yang mendapatkan pemanggilan dari aparat penegak hukum harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh Presiden RI setelah sebelumnya mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
“Jadi semakin jelas, dengan disahkannyan UU MD3 ini menjadikan seorang anggota Dewan menjadi pejabat konstitusi yang superbody dan kebal terhadap kritik serta sulit disentuh oleh hukum negara, yang mengakibatkan pencidraan terhadap prinsip egaliter atau persamaan didepan hukum (rule of low),” jelas Misbakhul Anam.
Diketahui dalam aksi demo yang berlangsung kali ini. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kediri menuntut agar dilakukannya judicial review terkait UU MD3 khususnya untuk pasal-pasal tambahan yang telah ikut menciderai nilai-nilai demokrasi.(glh/yy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *