berita HEADLINE

Soal Bandara, GG Belum Ajukan Izin ?

Pemerintah Daerah Belum Terima Pengajuan Izin

Meski rencana pembangunan bandara di wilayah barat Sungai Brantas kmiabupaten telah terdengar setahun terakhir dan pembelian tanah besar-besaran telah dilakukan tetapi ternyata pihak yang akan membangun yaitu PT Gudang Garam, Tbk belum mengajukan izin ke pemerintah.

Hal ini seperti disampaikan oleh Wakil Direktur PT Gudang Garam, Susanto, di Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Jumat (9/3). Seperti dikutip dari detikFinance, Susanto menjelaskan rencana pembangunan bandara di Kabupaten Kediri masih dalam tahap awal, dan pihaknya juga baru meminta izin bandara. “Ini masih baru tahap awal sekali, kita baru minta izin kepada pemerintah untuk bisa dibangunnya bandara di Kediri. Itu saja sih,” ungkap dia.

Proses Pembangunan pun, kata Susanto, diserahkan kepada pemerintah mengenai kapan mulainya. Dia memastikan, mulai dari pembebasan lahan sampai konstruksi dibiayai PT Gudang Garam.

Lalu sebenarnya sejauh mana proses perizinan bandara berlangsung ? Dari hasil penelusuran tim liputan Tabloid Demonstran, baik Pemkot maupun Pemkab Kediri rupanya belum menerima pengajuan perizinan apapun dari PT Gudang Garam terkait rencana pembangunan bandara tersebut.

Di Dinas Penanaman Modal Kota Kediri belum ada pengajuan atau proposal terkait rencana pembangunan bandara.
Hal sama juga terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu Kabupaten Kediri.

Suwito, Kabid Pelayanan Administrasi Terpadu Satu Pintu DPM Kota Kediri mengatakan bahwa sejauh ini PT Gudang Garam belum pernah mengurus perizinan prinsip untuk membangun bandar udara. “Berdasarkan rekapan pembukuan, PT Gudang Garam belum melakukan proses perizinan prinsip yang ditujukan kepada kami DPM Kota Kediri untuk melakukan pembangunan bandara,” katanya, Senin (26/3).

Saat ditanya mengenai persyaratan untuk mendirikan bandara,Suwito mengaku harus melalui izin prinsip. Di dalam izin prinsip itu terdapat hal – hal yang harus dipenuhi. Salah satunya rencana tata ruang dan wilayah (RTRW).

“Didalam unsur RTRWnya apakah sudah diganti apa belum dari fungsi tata ruang wilayah pertama untuk dijadikan fungsi tata ruang wilayah baru atau kedua. Yang jelas harus mengacu itu dulu, kalau RTRW sudah dilalui atau di setujui, baru mengacu ke unsur selanjutnya,” jelasnya.

Sementara itu, staf DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Satu Pintu) Kabupaten Kediri saat ditanya mengenai izin prinsip PT Gudang Garam untuk melakukan pembangunan bandara mengaku tidak tahu. Jawaban tidak tahu tersebut terus dilontarkan saat dicecar beberapa pertanyaan oleh Tim Tabloid Demonstran mengenai pembangunan bandara yang santer terdengar.

Sementara itu tim Tabloid Demonstran mencoba menulusuri lebih banyak lagi dengan menemui Camat Tarokan yang memang menjadi area terdampak.
Dra.Marry Susilowati.MM mengatakan belum tahu tentang pengajuan izin prinsip pembangunan bandara oleh PT Gudang Garam.

“Kalau masalah itu saya belum tahu  karena dari pihak PT GG belum memberikan informasi kepada saya. Namun yang jelas, dari PT Gudang Garam akan membangun sebuah bandara di wilayah ini yang terdiri dari 3 kecamatan yakni Banyakan, Tarokan, dan Grogol. Sejauh ini diwilayah Tarokan sudah mencapai pembebasan tanah seluas 400 Ha. Dan Bandara ini akan dibangun untuk umum,” ujarnya.

Masih kata Marry, dalam pembebasan ini Gudang Garam bekerjasama dengan pihak pemerintah daerah, dengan menunjuk 3 kecamatan guna memfasilitasi hal pembangunan bandara. Lalu Proses pembebasan tanah ini akan berlangsung hingga akhir Juni 2018. Karena berdasarkan targetnya bulan Juni akan dilakukan deklarasi terkait pembangunan bandara,” terangnya.

Belum Masuk RTRW  Kabupaten Kediri

Dalam hasil evaluasi yang ditetapkan di Surabaya pada 15 Desember 2017 dan ditandatangani Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo,  Pemkab Kediri diminta untuk membuat rencana detail tata ruang kabupaten (RDTRK). RDTRK merupakan rencana terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi sebagaimana ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. RDTRK biasanya diatur dalam peraturan daerah (Perda).

Oleh karena itu pembahasannya harus lengkap dan rinci sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah. Selain itu, RDTRK harus memuat aspirasi dari masyarakat mengenai alokasi ruang apa yang dibutuhkan. Dengan kata lain, sesuai UU no 26/2007RDTRK merupakan penjabaran dari RTRW.

Yang menarik, dalam RTRW Kabupaten Kediri tidak disebutkan adanya rencana pembangunan bandara di wilayah barat Sungai Brantas. Begitu pula dengan RTRW Jawa Timur tidak mencantumkan adanya bandara di Kediri.

Aksi Borong Tanah Berlanjut

Kepada tim liputan Tabloid Demonstran, Sumarno, Sekretaris Desa (Sekdes) Tiron Kecamatan Banyakan menjelaskan bahwa hingga detik ini proses jual beli tanah di wilayah desanya masih terus berlangsung. “Berdasarkan data yang kami ketahui kurang lebihnya sekitar 50 – 80 hektare tanah di wilayah Tiron sudah habis terbeli oleh pihak yang mengatas namakan dirinya sebagai PT Bukit Dhoho Indah,” katanya.

Namun, saat ditanya pemanfaatan tanah yang diborong itu, Sumarno  mengaku tidak tahu. “Sebab dari pihak terkait hingga detik ini tidak ada koordinasi sama sekali dengan kami selaku perangkat desa. Namun bila mendengar beberapa informasi yang masuk, wilayah Tiron ini nantinya dijadikan lahan perluasan pengembangan pembangunan saja seperti taman maupun villa. Karena berdasarkan desas desusnya wilayah barat sungai mau dibangun bandar udara,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Imam Solikin, Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan. Ia mengaku, luas tanah yang telah terbeli mencapai 50 hektare. “Kurang lebihnya sekitar 50 hektare dari tanah – tanah yang telah dibeli di wilayah Jatirejo,” ungkapnya. “Sedangkan untuk tanah – tanah yang terbeli ini merupakan kawasan pertanian yang sebelumnya menjadi lahan mata pencaharian warga. Yang jelas untuk saat ini kurang lebihnya seperti itu dan untuk perkembangan terbarunya kami masih belum mengetahuinya,” imbuhnya.

Terpisah, Rohmat Wisuguh, Kepala Desa Bulusari Kecamatan Tarokan menyebut aksi borong tanah tidak hanya menyasar lahan pertanian, melainkan mulai menyentuh hunian warga. “Bukan hanya di lahan persawahan saja, namun hingga saat ini perkembangan terbarunya dalam aksi borong tanah tersebut sudah merambah ke rumah – rumah penduduk,” jelasnya.(glh/yy/berbagai sumber)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *