KRIMINAL

Sidang Perdata Kasus Eks SD Tugurejo 3 Masih Bergulir

Kediri, demonstran.com – Kasus persidangan perdata terhadap tanah Kas Desa yang dimiliki oleh Desa Tugurejo Kabupaten Kediri yang diduga diserobot secara paksa oleh Pemkab Kediri kembali bergulir, Selasa (10/4/2018).
Sidang kali ini memasuki tahapan persidangan Replik yang dimana dalam tahapan ini adalah penyampaian jawaban penggugat dalam hal baik tertulis maupun secara lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya.
Diketahui dalam sengketa tanah ini menjadikan tanah Kas Desa Tugurejo yang berada di timur bangunan RSUD SLG Kabupaten Kediri yang dulunya merupakan sebuah bangunan SDN Tugurejo 3 (saat ini tengah mangkrak atau tidak berfungsi sebagai proses pembelajaran) itu diminta oleh Pemkab Kediri dan di hibahkan oleh kantor Imigrasi Kabupaten Kediri untuk dijadikan kantor Imigrasi Kabupaten Kediri.
Mohammad Shobiri Kepala Desa Tugurejo Kabupaten Kediri saat ditemui seusai persidangan mengatakan, pada hari ini kami tengah melakukan persidangan replik dalam tahapan persidangan.
“Nah, dalam tahapan ini saya tetap berpegang teguh pada prinsip saya. Yang dimana tanah Khas Desa ini tidak bisa diambil paksa oleh Pemkab Kediri. Karena sesuai dengan Undang- undang yang ada yang tertulis pada UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa aset desa yang diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota itu harus kembali lagi ke Desa. Bukan justru dihibahkan dari  Pemkab Kediri ke Kantor Imigrasi atau Kemenkumham (Kementrian Hukam dan Ham) yang dimana kantor Imigrasi ini bagian dari naungan Kemenkumham,” kata Shobiri menjelaskan kepada wartawan Tabloid Demonstran.
Masih kata Shobiri, sebenarnya kalau Pemkab Kediri ingin mengambil alih tanah Kas Desa ini untuk dijadikan fasilitas umum monggo silahkan, namun caranya tidak begini. Semua ada tata caranya yang sudah terkandung didalam Undang-Undang. Sebagai contohnya, Pemkab Kediri bisa mengambil alih tanah Khas Desa ini asalkan ada persetujuan dengan pihak Kepala Desa setempat dengan cara tukar menukar atau dalam istilahnya tukar guling. Namun nyatanya disini tidak begitu, Pemkab Kediri berniat mengambil alih tanah Khas Desa ini tanpa melalui perihal persyaratan itu semua. Maka dari itu, saya memilih jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ungkap Shobiri.
Sementara itu Pahlevi Witantra selaku kuasa hukum tergugat mewakili dari Kemenkumham jawa Timur mengatakan, dalam kasus ini merupakan pembahasan kasus terkait dengan hibah antara Pemkab Kediri kepada Kantor Imigrasi Kabupaten Kediri. Kantor Imigrasi ini adalah dibawah naungan dari Kemenkumham, jadi dalam permasalahan ini kami yang mewakili kuasa hukumnya,” ujarnya.
Namun bila ditanya sejauh mana tupoksi kami terhadap keterlibatan kasus ini. Sebenarnya mengenai perihal ini, kami tidak tahu secara pasti bagaimana dulunya proses peralihan tanah Khas Desa ini dari tangan Kades Tugurejo terhadap Pemkab Kediri. Yang kami ketahui bahwa sertifikat itu sudah atas nama Pemkab Kediri, dan kami menerima hibah dari nama yang tertera di dalam sertifikat tersebut yaitu Pemkab Kediri.
“Selain itu, kami sejauh ini juga sudah mendaftarkan terhadap administrasi keuangan dan itu semua juga sudah clear terdaftar secara administrasi. Namun ketika kami selaku Kemenkumham dimasukkan dalam tergugat, tentunya kami tidak akan masuk bagaimana dulu perjanjian Kades Tugurejo dengan Pemkab Kediri. Tetapi yang jelas, apa yang  sejauh ini kami lakukan sudah sesuai dengan prosedur. Bila permasalahan ini berangsur panjang, tentunya ini kami kembalikan kepada Pemkab Kediri. Karena kami selaku penerima hibah,” ungkap Pahlevi saat ditemui diarea Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
Untuk diketahui, dalam sidang yang berlangsung pada hari ini (selasa, 10/4,red) diputuskan untuk di tunda dalam kurun waktu Satu Minggu terhitung hari ini. Karena permintaan dari penggugat yang merasa belum siap akan kelanjutan sidang hari ini.

Sementara itu dalam kasus ini sebagai penggugat adalah Kepala Desa Tugurejo Kabupaten Kediri Mohammad Shobiri, dan yang tergugat adalah Pemkab Kediri sebagai tergugat pertama dan Kemenkumham sebagai tergugat kedua.(glh/yy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *