berita KRIMINAL

Bila Laporan Kasus Tak Kunjung Ditangani, Massa Akan Laporkan ke KPK

Bila Laporan Kasus Tak Kunjung Ditangani, Massa Akan Laporkan ke KPK.
Puluhan massa yang tergabung dalam aktivis Gerakan Rakyat Anti Korupsi Kediri (Gerak), datangi kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Kedatangan mereka tersebut bermaksud untuk menanyakan sejauh mana tindak lanjut dari Kajari Kota Kediri dalam mengungkap kasus yang beberapa bulan lalu sempat dilapori oleh masyarakat, Senin (9/4/2018).
Pasalnya, hingga saat ini massa tidak memperoleh pemberitahuan sedikitpun terhadap hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Kota Kediri.
Massa beranggapan, sebenarnya Kajari Kota Kediri telah menindak lanjuti apa belum terhadap laporan yang sempat disodorkan oleh masyarakat.
Revi Pandega koordinator aksi mengatakan, kami bingung, karena sejauh ini kami tidak disentuh sama sekali oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Kediri akan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan.
“Padahal kami selaku masyarakat menunggu akan hasil penyelidikan itu. Kami menduga, dalam pelaporan tiga kasus yang sempat kami sampaikan setengah tahun yang lalu itu ada unsur tindak pidana korupsi dan penyalah gunaan pembangunan,” kata Revi saat ditemui di tengah-tengah aksi.
Masih kata Revi, seperti halnya kasus pembangunan taman ruang terbuka hijau (RTH) yang dibangun diarea Sungai Brantas. Padahal sesuai dengan aturan yang ada itu jelas tidak boleh untuk dilakukan. Hal ini telah tertulis pada pasal 94 ayat (1)  UU nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Dimana bunyi yang tertuang di dalam undang- undang tersebut melarang, berdirinya bangunan permanen ataupun semi permanen yang ada di sempadan aliran sungai.
“Nah, disitu sudah jelas bahwa undang-undang melarang untuk mendirikan bangunan disekitar aliran sempadan sungai. Namun atas dasar apa Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri melakukan pembangunan taman diwilayah tersebut. Padahal itu sudah jelas-jelas salah. Maka dari itu, ini sudah menjadi hal yang wajar bila kami melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Karena kami juga mempunyai hak sebagai lembaga kontrol dari kinerja Pemerintah,” ujar Revi menjelaskan kepada tim Tabloid Demonstran.
Lebih lanjut Revi mengatakan, bila kejelasan kasus ini tak kunjung ada kejelasan secara pasti dari pihak Kajari Kota Kediri. Kami akan laporkan penemuan kasus ini terhadap KPK (komisi pemberantasan korupsi). Kami akan berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan kasus yang terjadi di wilayah Kota Kediri. Karena kami selaku masyarakat Kota Kediri menginginkan untuk Kota Kediri bersih dari tindakan korupsi. Kami juga tak ingin kota Kediri dijadikan ajang kesewenang-wenangan oleh Pemerintah yang memiliki kebijakan disana,” beber Revi mengakhiri pembicaraan dengan wartawan Tabloid Demonstran.
Diketahui ada tiga penemuan kasus yang disampaikan oleh masyarakat terhadap Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Diantaranya, pembangunan RTH dilokasi area Sungai Brantas, pembangunan Pasar Setono Betek yang tanpa mengindahkan proses lelang terhadap pihak rekanan pada saat pembongkaran pasar, lalu mengenai gaji karyawan BPJS yang tak sesuai dengan upah minimum kerja (UMK).(glh/yy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.