berita HEADLINE

Warga Mulai Tolak Broker

Pertahankan Tanan dan Rumah

Laporan Tim Liputan Tabloid Demonstran

Pembelian tanah secara besar – besaran di tiga wilayah barat Sungai Brantas Kabupaten Kediri masih terus berlangsung. Namun tak seperti dulu, sejumlah warga mulai angkat suara menolak tawaran pembelian tanah yang dilakukan oleh para broker.

Informasi yang dihimpun tim liputan menyebutkan, warga sebenarnya resah dengan aksi para broker yang ‘gentayangan’ mengincar tanah milik warga. Pasalnya saat ini, incaran broker tak hanya tanah berupa pekarangan maupun sawah melainkan juga rumah warga. Para broker mulai mendatangi warga dan meminta mereka menjual rumahnya.

Hal tersebut salah satunya terjadi di Dusun Pojok Desa Bulusari Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Afandi warga Dusun Pojok mengaku beberapa hari kemarin sempat di datangi seorang broker. “Ia mencoba menawar rumah saya,” ungkapnya.

Menurut Afandi, para broker itu bahkan sempat meminta surat kepemilikan rumah sebagai jaminan. Akan tetapi hal itu ditolaknya. walnya. “Saya menolak, karena sejauh ini saya masih betah dan nyaman untuk singgah di rumah saya sendiri,” imbuhnya.

Afandi mengaku tidak habis dengan ulah para broker. Dengan entengnya mereka mendatangi warga dan meminta untuk menjual rumahnya. Tapi ketika ditanya maksud pembelian itu, para broker tidak pernah memberi jawaban. “Yang jelas saya tidak setuju bila rumah kami di jual. Ini jelas – jelas telah mengusik kenyamanan kami,” katanya geram.

Afandi menyebut kabar rencana pembangunan bandara memang santer terdengar. Tapi sejauh ini, faktanya belum pernah ada penjelasan apapun tentang hal tersebut. Selain itu, dia mempertanyakan manfaat bandara bagi warga, jika memang nantinya benar-benar terwujud.

“Kalaupun itu dijadikan bandara, kami diuntungkan apa. Sejauh ini tidak jelas semua. Ya kalau benar dijadikan bandara. Kalau tidak bagaimana. Saya melihat dibelakang rumah saya itu sebuah ladang persawahan yang sudah terbeli dan justru ditancapi papan dengan tulisan PT BDI,” tandasnya. “Saya tidak setuju apabila rumah kami dibeli dengan uang berapapun entah itu Rp 5 niliar, saya tetap tidak setuju,” sambungnya.

Hal senada diungkapkan oleh Ali Mustofa, warga Dusun Pojok lainnya. Pria yang juga koordinator Forum Pojok Rembuk (FPR) itu mengaku menolak apabila rumahnya  dibeli. Ali juga berpesan kepada warga untuk tidak terhasut oleh para broker. Karena sejauh ini pembangunan bandara masih belum pasti dan masih simpang siur. “Tunggu kejelasan yang pasti dulu dari pihak terkait yang kalau memang mau melakukan pembangun sebuah bandara. Takutnya ini tidak dibangun bandara namun dibangun tempat untuk kepentingan pribadi saja,” katanya.

Terpisah, aktivis LSM Kabupateb Kediri, Khoirul Anam.

mengatakan, kalaupun lahan dibeli untuk dijadikan bandara, seharusnya pihak terkait bisa terbuka. Selain itu, semua aturan juga harus dilalui terlebih dahulu. Baik itu izin, AMDAL,  termasuk pertimbangan kesenjangan sosial bagi warga. “Yang jelas semua harus sesuai prosedur yang ada. Jangan dikemudian hari terjadi polemik. Yang pada akhirnya rakyat kecil kembali di sengsarakan,” pungkasnya.(tim)

Simpang Siur Pembangunan Bandara Kediri

Wacana pembangunan Bandara di Kab Kediri sebenarnya sudah ada sejak era Bupati Sutrisno. Dulu Sutrisno berencana membangun Bandara di Kediri dengan pertimbangan Kediri memiliki posisi strategis untuk melayani pengguna anggkutan udara dari wilayah Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Nganjuk, Jombang, dan Kediri sendiri. Bahkan bisa meluas hingga Madiun, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan.

Para pengguna angkutan udara di wilayah itu selama ini harus ke bandara Juanda Surabaya, dengan menempuh perjalanan darat selama 3 s/d 4 jam. Keberadaan bandara di Kediri diyakini akan menjadi pilihan utama pengguna angkutan udara di wilayah Kediri dan sekitarnya ketimbang Juanda Surabaya, karena perjalanan daratnya akan lebih singkat.

Meski APBD sudah menyediakan anggaran untuk studi kelayakan dan rencana penyediaan lahan dll., namun gagasan Bupati Sutrisno waktu itu tidak memperoleh dukungan Pemerintah sehingga gagal diwujudkan. Kegagalan itu, menurut info yang saya peroleh, terutama disebabkan oleh kendala teknis bahwa wilayah udara Kediri merupakan area latihan pesawat tempur TNI AU yang berhome base di Lanudal Iswahyudi Madiun. Ringkasnya, area udara Kediri tidak bisa digunakan untuk angkutan udara sipil / komersial.

Bila kini muncul kembali informasi tentang rencana pembangunan Bandara di Kab Kediri, yang infornya akan dibiayai total oleh PT Gudang Garam Tbk., disertai pembelian lahan besar-besaran di kawasan Kec Banyakan, Grogol dan Tarokan untuk (infonya) digunakan membangun Bandara, maka justru timbul pertanyaan di benak saya. Pertama, apakah kendala “kediri merupakan area latihan pesawat tempur TNI AU” itu sudah bisa diatasi ? Misalnya apakah telah terjadi kesepakatan sehingga nantinya TNI AU yang “ngalah” dengan memindahkan area latihannya ?

Kedua, apakah rencana pembangunan itu sudah mendapat persetujuan pemerintah ? Kalau sudah apa bentuk formal persetujuan itu ? Keputusan Presidenkah, atau keputusan Menteri ? Sedangkan Pemkab Kediri ketika dimintai keterangan tentang hal itu tidak bisa memberikan jawaban yang tegas.

Ketiga, area Banyakan, Grogol, dan Tarokan itu dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bukanlah area yang diperuntukkan bagi pembangunan bandara, dan bahkan RTRW seluruh wilayah kabupaten Kediri itu tidak ada yang diperuntukkan bagi pembangunan bandara, sehingga bila memang kawasan itu hendak dibangun bandara maka RTRW itu harus “direvisi dan disesuaikan”. Faktanya itu belum dilakukan hingga sekarang.

Gambaran diatas menunjukkan bahwa rencana pembangunan bandara di Kab Kediri oleh PT Gudang Garam ini masih belum jelas alias misterius. Meski informasi di media cukup banyak yang memberitakan tentang hal ini, termasuk memberitakan tentang statemen-statemen pejabat pusat maupun provinsi Jatim, namun statemen itu tidak dapat dijadikan pegangan, kecuali sudah ada keputusan resmi dari pejabat yang berwenang memberikan ijin bagi pembangunan bandara itu.

Tentu hal ini menggelik munculnya sebuah pertanyaan : “untuk apa PT Gudang Garam membeli lahan ratusan hektar dengan menghabiskan lebih dari Rp 1 trilyun bila bukan untuk membangun bandara ?”. Disinilah titik tolak timbulnya spekulasi dalam benak warga, jangan-jangan info pembangunan bandara hanya digunakan sebagai alasan saja agar pembelian tanah secara besar-besaran berjalan mulus. Kalau bukan untuk bandara, lalu untuk apa sebenarnya lahan seluas itu ? Wallahu a’lam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.