berita POLITIK

Hearing Kembali Berlanjut, DPMPD Lagi-lagi Menghindar

Kediri,  demonstran.com – Pada hari ini, Jum’at (23/3) kembali dilakukannya hearing lanjutan terkait dengan polemik pengangkatan perangkat desa di 52 Desa Kabupaten Kediri 2018.
Dalam hearing kali ini berhasil mempertemukan pejabat publik yang memiliki kewenangan langsung didalam kebijakan permasalahan ini yakni Kepala DPMPD Kab. Kediri, Bagian Hukum, Inspektorat dan Komisi A DPRD Kabupaten Kediri serta warga Nanggungan didampingi dengan Aloka (Aliansi LSM Ormas Kediri Raya), yang dimana agenda hearing ini dilangsungkan diruang sidang DPRD Kabupaten Kediri tepatnya pukul 14.30 WIB.
Suasana dalam proses hearing tersebut berangsur panas. Pasalnya, dari pihak warga nanggugan beserta Aloka tetap bersikeras untuk menghendaki adanya pengangkatan perangkat desa untuk supaya di ulang dan dibatalkan. Karena dari mereka mengklaim, bahwa proses yang dilaluinya itu penuh dengan rekayasa dan melanggar tata aturan yang ada. Sedangkan dari DPMPD sendiri selaku leading sektor penyelenggaraan perangkat desa ini menolak untuk dilakukan pembatalan, dan menyuruh mereka apabila tidak setuju dengan keputusan yang sudah ada bisa ditempuh ke ranah hukum yakni PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).
Dodi Purwanto Komisi A DPRD Kabupaten Kediri saat ditemui seusai hearing mengatakan, Kali ini ada titik temu dan hearing tetap bisa berlangsung, meski diawal sempat terjadi argument satu sama lain. Sebenarnya,dalam aturan sudah sesuai dengan UU, PP, Permendagri maupun Perda yang sudah difasilitasi oleh Biro Hukum Provinsi yakni Gubernur Jatim.
Tahapan sesuai, tinggal di dalam pelaksanaannya. Dari 52 desa yang melaksanakan seleksi, ada lima yang menyimpang dalam aturan hukum,” katanya.
Lima desa yang dimaksud antara lain, Desa Baye dan Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Desa Panjer, Kecamatan Plosoklaten, Dsa Sidorejo, Kecamatan Pare dan Desa Kepuh, Kecamatan Papar. Dimana, di lima desa ini, peserta seleksi yang dilantik bukan peraih peringkat pertama. Padahal, sesuai hasil konsultasi Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, seharusnya peraih nilai tertinggi seperti di desa – desa lain di Kabupaten Kediri.
Lebih lanjut Dodik menambahkan, karena lima desa ini menabrak aturan, maka perlu adanya pembinaan. “Untuk keputusannya tadi tim eksekutif masih akan merapatkan kembali. Nanti terkait dengan hasilnya akan diberikan kepada kita dalam hearing lanjutan seperti ini,” ungkapnya.
Sementara itu Akson seorang Advokat yang juga sebagai perwakilan warga Nanggungan melihat, memang pelaksaan perda sifatnya simbolis dan normatif. Dan saya membaca sudah dilaksanakan, tetapi yang ada di rekomendasi inilah yang dimain – mainkan oleh mereka. Sebagai contohya, sudah ada Biro Hukum Jawa Timur yang menyatakan bahwa yang bisa dilantik adalah mereka yang menduduki peringkat satu. Tetapi yang terjadi yang direkom mereka dibawah peringkat satu dan dua. Ketika kami tanyakan kepada Kepala DPMPD Satirin, justru tidak mendapatkan penjelasan konkret. Satirin justru melempar tanggung jawab, dan jawabanya abu-abu tidak jelas perkataannya,” ujarnya.
Akson melihat adanya dugaan permainan yang dilakukan oleh mereka dengan kepentingan tertentu dalam seleksi perangkat desa ini. Sementara yang dijadikan alat adalah surat rekomendasi. Sehingga yang dijadikan korban adalah masyarakat. Peserta seleksi yang mendapatkan peringkat tertinggi, justru tidak dilantik, malah melantik peserta dengan nilai rendah.
“Yang jelas aturan dan kejujuran harus ditegakkan. Karena disini sudah jelas DPMPD selaku leading sektornya ada permainan disini dan mereka untuk saat ini tak jujur dengan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DPMPD Kabupaten Kediri Satirin saat berlangsung di ruang hearing meminta waktu untuk merapatkan hasil hearing ini dengan tim eksekutif. DPRD dan masyarakat memberikan waktu paling lama tujuh hari kerja kepada DPMPD untuk segera bisa menyampaikan hasil pembahasan dengan pihak eksekutif.(glh/yy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *