berita HEADLINE

Bandara Semakin Tidak Jelas

Sampai 2018 Masih Proses Pembebasan Lahan

Laporan Tim Liputan Tabloid Demonstran

Proyek besar di wilayah barat Sungai Brantas Kabupaten Kediri yang disebut – sebut merupakan proyek pembangunan bandar udara (bandara) tak kunjung jelas ujung pangkalnya. Berbagai persoalan dan pertanyaanpun terus menyelimuti proyek yang bisa dikata masig misterius.
———-
Salah satu indikasi proyek tidak jelas adalah proses pengerjaan. Sampai saat ini belum ada tanda – tanda dimulainya pengerjaan proyek. Padahal dulu sempat dikabarkan pada awal 2018 akan mulai proses groundbreaking. Nyatanya sampai sekarang belum berlangsung proses apapun. Alhasil sejauh ini, hanya berlangsung proses pembebasan tanah yang entah sampai kapan akan berjalan.

Ketidak jelasan pembangunan bandara ini juga membuat kebingungan dari warga terdampak. Seperti yang diungkapkan oleh Ali Mustofa warga Dusun Pojok sekaligus perwakilan Forum Rembug Pojok (FRP).   Ia juga merasa bingung karena tidak jelasnya informasi selama ini yang berkembang di masyarakat mengenai isu pembangunan bandara di kokasi itu.

Di sisi lain pihaknya juga menyayangkan sikap dari pemerintah daerah yang kurang responsif terhadap keresahan yang dirasakan oleh masyarakat. Sebagai contoh, hingga detik ini kejelasan dari lanjutan rapat dengar pendapat (RDP) warga Pojok terhadap pihak – pihak terkait sesuai dengan yang dijanjikan oleh Komisi A DPRD Kabupaten Kediri juga masih belum diagendakan kembali. “Padahal kami hingga saat ini masih menunggu undangan tersebut. Karena titik daripada permasalahan yang menjadi dalang keresahan kami adalah mengenai kejelasan. Kejelasan sebenarnya ada apa yang terjadi di wilayah kami,” ungkapnya.

Masih kata Ali, beberapa hari kemarin, warga dibuat sibuk oleh kedatangan para broker yang mendatangi rumah warga satu per satu. Broker tersebut bermaksud membeli rumah – rumah warga.

“Pernyataan tersebut fakta, setelah beberapa warga mengadu kepada saya. Warga merasa takut, didatangi oleh para broker  tersebut. Karena mereka sendiri menolak, apabila rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka satu – satunya itu dibeli oleh pihak broker – yang selalu berdatangan itu,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, atas permasalahan yang muncul ini, Forum Rembug Pojok (FRP) menghimbau kepada masyarakat untuk mempertahankan tanah kelahirannya masing – masing. Sebab, sejauh ini mengenai kejelasan terhadap pembangunan bandar udara yang rencananya dibangun di lokasi ini masih belum jelas faktanya. Karena sekali lagi warga selama ini tidak diberitahu sama sekali tentang pembangunan bandara.
Aksi Borong Tanah Berlanjut

Pembelian tanah besar besaran dibenarkan oleh perangkat pemerintah. Sumarno, Sekretaris Desa (Sekdes) Tiron Kecamatan Banyakan menjelaskan bahwa hingga detik ini proses jual beli tanah di wilayah desanya masih terus berlangsung. “Berdasarkan data yang kami ketahui kurang lebihnya sekitar 50 – 80 hektar tanah di wilayah Tiron sudah habis terbeli oleh pihak yang mengatas namakan dirinya sebagai PT Bukit Dhoho Indah,” katanya.

Hal senada diungkapkan Imam Solikin, Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan. Ia mengaku, luas tanah yang telah terbeli mencapai 50 hektare. “Kurang lebihnya sekitar 50 hektare dari tanah – tanah yang telah dibeli di wilayah Jatirejo,” ungkapnya.

Terpisah, Rohmat Wisuguh, Kepala Desa Bulusari Kecamatan Tarokan menyebut aksi borong tanah tidak hanya menyasar lahan pertanian, melainkan mulai menyentuh hunian warga. “Bukan hanya di lahan persawahan saja, namun hingga saat ini perkembangan terbarunya dalam aksi borong tanah tersebut sudah merambah kerumah – rumah penduduk,” jelasnya.

Berpotensi Langgar Aturan

Terpisah, praktisi hukum, Danan Prabandaru mengingatkan agar pelaksaan proyek apapun harus sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Misalnya lengkap dengan berbagai dokumen yang diperlukan dan tidak melanggar lokasi – lokasi yang sesuai rencana tata ruang wilayah
Praktisi hukum lainnya, Ander Sumiwi Johana Margareta menyebut, proyek yang tidak tercantum dalam RTRW harus dipertanyakan dasar hukumnya. Di negara hukum seperti Indonesia, hal seperti itu seharusnya tidak terjadi. “Ini kan negara hukum jadi semuanya harus berdasarkan hukum, kalo tidak ada dasar hukum ya berarti ilegal to?” ujarnya.(yy/glh/berbagai sumber)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.