berita POLITIK

Warga Nanggungan Kecewa Dengan Hasil Hearing Bersama DPRD

Kediri, demonstran.com – Kamis (15/3) warga Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri didampingi Aliansi LSM dan Ormas (Aloka) kembali datangi kantor DPRD Kabupaten Kediri untuk menghadiri agenda hearing kedua bersama Legislatif dan Eksekutif dalam pembahasan polemik pengangkatan perangkat desa.
Dalam hearing tersebut berlangsung di ruang Komisi A Kabupaten Kediri yang dimulai sejak pukul 13.00 – 15.30 WIB.
Namun dalam jalannya hearing tersebut terbilang sia – sia. Karena dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) tersebut yang menghadiri bukanlah dari kepala bagian atau pemangku kebijakan secara langsung, melainkan hanyalah perwakilan – perwakilannya saja.
Hal ini menyebabkan apa yang menjadi titik permasalahan dalam pembahasan mereka tak bisa memberikan keterangan secara gamblang dan lebih cenderung hanya menampung aspirasi dan nantinya akan disampaikan kembali kepada atasan.
Hal ini diungkapkan oleh Khoirul Anam selaku koordinator aksi saat ditemui seusai hearing/RDP. Khoirul Anam mengaku kecewa atas sikap dari lembaga eksekutif yang tidak bisa hadir pada hearing kedua ini.
“Kami tidak mendapatkan kejelasan apa – apa dari pihak eksekutif yang seharusnya bisa memberikan paparan serta tanggung jawabnya setelah melakukan rekrutmen pengangkatan perangkat desa,” ujarnya.
“Kami tetap memprotes terhadap proses pengangkatan perangkat desa tersebut. Karena dari proses pengangkatan perangkat desa itu tidak berdasarkan undang – undang yang benar. Seharusnya dalam proses pengangkatan perangkat desa adalah mengacu pada peringkat satu dan kedua yang diangkat menjadi perangkat desa. Namun nyatanya di nanggungan bagaimana, justru yang memiliki peringkat 5 dan diatasnya bisa diangkat menjadi perangkat desa. Padahal dalam aturan perbub nomor 5 tahun 2015 yang mengatur tata cara pengangkatan perangkat desa menjelaskan dalam pengangkatan perangkat desa adalah yang menduduki peringkat pertama dan kedua,” bebernya.
Lebih lanjut Khoirul Anam mengatakan, kami bersama teman – teman sejauh ini masih sabar, selagi permasalah ini bisa diselesaikan secara baik – baik kenapa tidak. Namun apabila dalam permasalahan ini tetap tidak bisa segera terselesaikan dan tidak berujung adanya jalan keluar, kami akan menempuh kejalur hukum yakni PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) untuk mencari keadilan bagi masyarakat.
“Kami menilai dalam pengangkatan perangkat desa ini ada indikasi jual beli jabatan, maka dari itu kami menginginkan dalam pengangkatan perangkat desa ini supaya dibatalkan dan dilakukan pengangkatan ulang,” ungkapnya.
Sementara itu Dodi Purwanto perwakilan dari anggota DPRD Kabupaten Kediri yang membidangi Komisi A mengatakan, hari ini merupakan agenda lanjutan hearing pertama yang dilakukan pada 20 Februari 2018 kemarin.
Dalam agenda hearing kali ini tidak bisa menghasilkan suatu solusi diantara kedua belah pihak. Karena pada siang hari ini baik dari dinas DPMPD dan Inspektorat maupun dari bagian hukum Kabupaten Kediri ada keperluan diluar kota dan tidak bisa hadir sendiri. Dan pada hearing siang hari ini diwakili oleh wakil – wakil beliau yakni kabid atau seksinya yang tidak bisa mengambil keputusan dalam hal ini.
“Oleh karena itu, kami dari pihak dewan berinisiatif untuk mengundang kembali agar pada pertemuan berikutnya kepala dinas maupun kepala bagian terkait bisa hadir dalam agenda hearing dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi pada saat ini,” kata Dodi perwakilan dari Fraksi Partai PDIP ini.
“Yang jelas, dari anggota Legislatif (DPRD) berperan sebagaimana mestinya, baik itu sebagai jembatan masyarakat dan dari pihak eksekutif sendiri sebagai mitra kerja kami mampu bersama – sama dalam mencari solusi duduk permasalahan yang dihadapi seperti ini. Kami selaku anggota dewan bekerja sesuai dengan tupoksi kami dan akan terus mengawal mengenai permasalahan ini,” terang Dodi Purwanto mengakhiri wawancara dengan Tim Tabloid Demonstran.(glh/yy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.