berita DAERAH

Puluhan HMI Kota Kediri Luruk Kantor DPRD Kota Kediri

Kediri, demonstran.com – Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Kediri datangi Kantor DPRD Kota Kediri dengan menggelar aksi demo pada Senin (12/3/2018).
Meski mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian para kader HMI itu dengan lantang menyuarakan penolakan disahkannya UU MD3 (MPR, DPD, DPR, DPRD) yang dinilai membungkam suara rakyat.
Koordinator demo M. Ahmad mengatakan, aksi ini salah satunya dilatarbelakangi adanya pengesahan RUU MD3, khususnya terkait pasal 73 ayat (5), pasal 122 huruf K dan pasal 245. Karena dalam UU itu mewajibkan setiap anggota DPR yang dipanggil lantaran terjerat kasus hukum harus melalui persetujuan presiden.
“Hanya memanggil DPR harus melalui persetujuan presiden, jelas ini akan memperlambat proses penyidikan, apalagi belakangan ini banyak anggota dewan yang melakukan korupsi,” ungkapnya.
Selain itu lanjut Ahmad, hasil revisi UU MD3 menunjukkan bahwa DPR semakin jauh dari rakyat.Terlebih, ada beberapa pasal dalam revisi tersebut, menjadikan DPR sebagai lembaga yang kebal hukum dan superpower.
“Apalagi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) secara jelas diberikan kewenangan untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak – pihak yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR,” ujarnya.
“Semestinya DPR membuka ruang terhadap masyarakat yang ingin mengkritik lembaga ini, karena proses demokrasi kita telah melangkah maju ke depan, jangan mundur kebelakang,” cetusnya.
Karena aksi ini ditolak oleh dewan, Ahmad mengancam akan mendatangi gedung dewan dengan masa yang lebih besar lagi. Karena mediasi yang dilakukan antara perwakilan mahasiswa dan sejumlah anggota dewan berlangsung alot. “Kami berjanji akan membawa massa jauh lebih besar dari ini dan akan menyuarakan aspirasi kami,” tegasnya.
Dalam mediasi itu, puluhan mahasiswa yang diwaliki tujuh orang mahasiswa meminta wakil rakyat untuk menandatangi surat keputusan yang dibawa oleh mahasiswa tersebut. Adu argumen antara kedua belah pihak mewarnai jalannya mediasi yang berlangsung di ruang DPRD Kota Kediri.
Dalam kesempatan itu ketua DPRD Kota Kediri Kholifi Yunon menolak untuk menanda tangani surat keputusan yang dibawa oleh HMI.  “Dalam konteks ini kami menerima, ini hak setiap warga negara dalam menyampaikan aspirasi. Cuman tidak pas kalau saya diminta untuk menandatangan untuk menyetujui tuntutan ini, tidak dalam konteksnya,” katanya kepada wartawan usai mediasi.
Kholifi mengaku ia tidak berani memgambil sikap dengan menandatangani surat keputusan yang dibawa mahasiswa itu karena harus membahas dengan beberapa anggota yang lainnya. “Kami hanya menampung aspirasi dari temen HMI. Soal sikap lembaga harus membicarakan dengan yang lainnya. Saya tidak bisa secara pribadi menyetujui tuntutan ini apalagi atas nama lembaga DPRD Kota Kediri,” tukasnya.(glh/yy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.