berita DAERAH HEADLINE

Gonjang – ganjing Pengangkatan Perangkat Desa

  1. Dianggap Tidak Fair dan Salahi Aturan

Laporan Tim Liputan Tabloid Demonstran

Pengangkatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Kediri memicu kontroversi. Desakan penghentian proses pengangkatan perangkat desa bergema di seantero wilayah menyusul adanya indikasi kecurangan dan pelanggaran aturan dalam pelaksanaanya.

Protester hadap proses pengangkatan perangkat desa itu salah satunya disuarakan olehaktivis yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) dan Aliansi Ormas – LSM Kediri Raya (ALOKA). Mereka berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Kediri pada Jumat (2/2) lalu untuk  menuntut pembatalan seluruh proses pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Kediri. 

Dalam aksi itu, massa menuding peraturan daerah (perda), peraturan bupati (perbup), danperaturandesa (perdes) yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan proses penangkatan perangkat desa banyak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang Desa, PP, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2015 dan direvisi tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Koordinator aksi, IrhamAbimanyu menganggap pemerintah daerah telah mengebiri kewenangan kepala desa untuk mengangkat perangkat di wilayahnya.
“Ruh atau semangat UU, PP, dan Permendagri adalah memberikan kewenangan pengangkatan perangkat desa kepada kepala desa Tetapi Perda, Perbup, dan Perdes di Kabupaten Kediri, justru memberikan ruang yang besar kepada Pemerintah Kabupaten Kediri untuk mengintervensi bahkan mengambil alih peran kepala desa atau tim desa. Ini terlihat dalam proses penyusunan soal ujian, pelaksanaan ujian, penilaian hasil ujian, dan penetapan nilai akhir ujian,” katanya.
Irham menyebut, salah satu bukti carut marutnya proses pengangkatan perangkat desa terlihat dari penetapan calon terpilih dengan nilai rendah karena adanya intervensi dari camat. Padahal seharusnya peserta dengan nilai tertinggilah  yang diangkat sebagai perangkat. Akibatnya terjadi keresahan di masyarakat. “Kami menuntut pembatasan seluruh proses pengangkatan perangkat desa. Alasannya karena banyak terjadi cacat hukum,” imbuh Irham.
Dia membeberkan indikasi cacat hokum dalam proses pengangkatan perangkat desa. Di antaranya, mulai dari pelanggaran terhadap tahapan, tidak dilibatkannya tim desa dalam penyusunan soal, dan penetapan kerjasama dengan pihak ketiga.  Selain itu, koreksi tidak dilakukan di lokasi ujian, tim desa tidak dilibatkan dalam koreksi, penetapan lokasi di luar kantor desa dan kantor kecamatan adalah menyalahi ketentuan. Kemudian diberlakukannya ujian khusus bagi seluruh peserta ujian, padahal aturannya hanya untuk kasi pelayanan dan kasi kesejahteraan. Selanjutnya, rekomendasi camat tidak disertai aturan yang jelas sehingga rawan terjadi subjektivitas dalam rekomendasi.
Kontroversi dan perdebatan soal pengangkatan perangkat desa juga merambah dunia maya. Forum diskusi di medsos, ‘Menuju Kediri Lebih Baik’ (MKLB) mencatat beberapa kepala desa sudah melantik perangkat desa yang bukan peraih nilai tertinggi dalam ujian. Kondisi ini dianggap rawan gugatan ke PTUN. Bahkan MKLB menyiapkan tim advokasi bagi warga yang merasa dirugikan akibat hal itu.
Sementara itu, Paguyuban Kepala Desa (kades) Kabupaten Kediri  menyatakan sudah melakukan pengangkatan perangkat desa sesuai aturan yang ada. Kepala Desa Kwadungan sekaligus sebagai perwakilan paguyuban Kades, Abdul Hamid mengatakan, Kades ingin meluruskan terjadinya polemic dan informasi yang keliru tentang pengangkatan perangkat desa.
Menurutnya, seluruh kades sudah melakukan semua prosedur yang ada dalam aturan pengangkatan perangkat desa.“Kami bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Seperti dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang pada ayat 1 berbunyi Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa,” ujarnya.
Salah satu polemic itu adalah pengangkatan perangkat desa yang bukan memiliki nomor tertinggi saat testulis. Menurut Abdul Hamid, hal itu dikarenakan Kades harus mengusulkan nama minimal 2 orang ke Camat untuk mendapat rekomendasi seperti yang sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri nomor 5 tahun 2017.
“Pada perda itu, pasal 23 menyatakan hasil penjaringan bakal calon perangkat desa minimal dua orang dikonsultasikan ke Camat untuk mendapat rekomendasi. Tapi jika dalam 7 hari kerja tidak segera memberikan rekomendasi, otomatis yang memiliki nilai tertinggi yang ditetapkan sebagai perangkat desa,” jelasnya.
Semua kades yang hadir mengamini pernyataan tersebut. Agar polemic itu tidak berkepanjangan, mereka segera melakukan audiensi bersama Bupati Kediri.(*)

ADA 3 KELOMPOK MASALAH
Perihal ini juga mendapatkan tanggapan dari KetuaMKLB (Menuju Kediri Lebih Baik) Rahmat Mahmudi mengatakan, soal pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Kediri menurut saya terjadi banyak masalah. Ada 3 kelompok masalah : 1) Masalah peraturan teknis (Perda, Perbup/Perdes); 2) Masalah pelaksanaan Penyaringan (ujian); 3) Masalah Rekom dan Pengangkatan.
1) Masalah Perda/Perbup dan Perdes. Peraturan teknis pengangkatan perangkat Desa baik di Perda/perbup/Perdes banyak yang tidak sesuai dengan UU/PP/Permendagri. Antara lain : a. UU No 6 th 2014 memberikan kewenangan pengangkatan perangkat desa kepada Kepala Desa, namun Perda/Perbup justru memberikan ruang besar bagi pemkab untuk turut campur dalam pelaksanaan khususnya terkait penyaringan (kerjasama dengan pihak ketiga untuk membuat soal dan melaksanakan ujian hingga menetapkan hasil ujian), yang semestinya itu wewenang Kades/Tim Desa; b) Perda mengatur tentang dibentuknya tim pengangkatan perangkat desa tingkat Kabupaten, padahal UU tidak memerintahkan, dan memang seharusnya tidak perlu karena sekali lagi pengangkatan perangkat desa adalah wewenang KepalaDesa. c) Perda/Perbup dalam mengatur tentang mekanisme pengusulan calon, konsultasi, pemberian rekom camat, dan calon yang dilantik tidak memberikan ketegasan dan kepastian hokum sehingga berpotensi multi tafsir yang berujung pada sengketa hukum.
2) Masalah pelaksanaan Penyaringan (ujian); a) penetapan lokasi ujian banyak yang menyalahi perbup dan perdes. harusnya di kantor Desa setempat atau kantor Kecamatan, faktanya banyak yang di luar ketentuan itu, contoh : di Kayen Kidul pelaksanaannya di ruang serbaguna Koramil, di Desa Plemahan dilaksanakan di BLK; kemudian banyak desa digabung, sehingga tidak dilaksanakan di desa setempat. b) pelaksanaan koreksi dan pengumuman tidak dilakukan secara langsung dan terbuka, melainkan dilakukan ditempat lain Simpang Lima Gumu l(SLG) dan tertutup. Tidak ada pengawas independen. c) pelaksanaan ujian oleh Tim Universitas Brawiijaya, juga banyak menyalahi ketentuan : (c.1) ujian khusus (praktik komputer) sesuai ketentuan perda hanya untuk kasi pelayanan dan kasikesejahteraan, faktanya diujikan untuk semua calon perangkat); (c.2) dalam menilai materi lainnya, dengan jumlah soal 120, harusnya nilai peserta itu berupa angka pecahan (ada angka di belakang koma), faktanya angka bulat, padahal angka di belakang koma penting untuk penentuan peringkat. (c.3) dalam pembobotan, harusnya untuk materi lainnya diberi bobot 30% faktanya hanya 25%. d) hasil ujian harusnya terbuka dan bisa dikonfirmasi oleh peserta, faktanya yang diumumkan hanya rekap nilai, dan peserta tidak boleh mengakses/mengetahui angka sebaran nilai per jenis ujian).
3) Masalah rekom, pengangkatan, dan pelantikan. a) Ada 5 desa (baye, Nanggungan, Sambirejo, Kepuh, dan Panjer yang mengangkat dan melantik perangkat yang bukan peringkat 1 sehingga menimbulkan complain dan demo massa. b) Kades Nanggungan bahkan mengangkat dan melantik bukan peringkat 1 tanpa ada rekom dari camat. c) persepsi Kepala Desa terbelah, ada yang menganggap pengangkatan harus mengacu hasil ujian (peringkat 1), ada yang menganggap tidak harus, sehingga keputusannya pun berbeda- beda.
Diluar itu menurut informasi yang saya terima, dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa ini diduga kuat terindikasi adanya suap atau jual beli nilai / jabatan perangkat desa.tentu ini harus dibuktikan melalui pengusutan pihak berwajib. (glh/yy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *