berita POLITIK

Langgar RTRW Terancam Pidana

Pembangunan Bandara Bisa Tabrak Aturan
Laporan Tim Liputan Tabloid Demonstran
Rencana proyek besar yang disebut – sebut sebagai pembangunan bandara terus bergulir. Namun proyek tersebut berpotensi berhadapan dengan hukum apabila dilanjutkan. Pasalnya sampai hati ini, belum ada dasar dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang mengakomodasi pembangunan bandara.
Dokumem RTRW memang menjadi dasar bagi pelaksanaan pengembangan wilayah di kabupaten / kota. Tidak heran bila seluruh aktivitas pembangunan fisik harus berdasarkan dokumen ini. Pelaksanaan proyek fisik atau kegiatan lainnya yang bertentangan atau tidak berdasarkan dokumen RTRW bakal menimbulkan konsekuensi hukum.
Sebagaimana diatur dalam UU RI no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Dalam pasal 73 disebutkan pejabat yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara 5 tahun dan denda Rp 500 juta. Bahkan pejabat yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.
Sementara pada pasal 74 disebutkan, bagi korporasi yang melakukan pelanggaran, sanksi pidana akan dijatuhkan pada pengurusnya. Sanksi ini dapat ditambah dengan denda pemberatan hingga 3 kali lipat.
Praktisi hukum, Danan Prabandaru SH menyebut, sanksi bagi pelanggar rencana tata ruang memang patut diberikan. Ini lantaran mereka yang melanggar dapat dikatakan tidak taat hukum. “Yang jelas, RT/RW ini merupakan dasar acuan yang harus ditaati oleh semua masyarakat maupun para golongan. RT/RW dibuat sebagai pedoman bersama bukan untuk dilanggar. Apalagi ini yang melanggar adalah pemangku kebijakan sendiri,” tegas pria yang juga dikenal sebagai advokat senior itu.
Danan menambahkan, pemangku kebijakan seharusnya dapat memberikan teladan yang baik bagi masyarakat, terutama soal ketaatan dan kepatuhan hukum. “Kalau memang dalam persyaratan pembangunan tersebut ada yang kurang, ya silakan kekurangannya apa dibenahi dan dilengkapi. Bukan justru dilanggar. Seharusnya mereka selaku pihak pemangku kebijakan harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat,” imbuhnya.
Lalu bagaimana jika proyek terus berjalan tanpa mengindahkam RTRW ? Danan menyebut proyek tersebut bisa dikatakan ilegal. “Kalau misalkan pembangunan itu tetap berlanjut dan tidak memperdulikan RTRW yang ada, maka itu nanti merupakan bandara ilegal,” tandasnya.
Lebih lanjut Danan mengatakan, memang langkah yang paling tepat adalah baik dari pihak eksekutif, legislatif, maupun pihak ketiga harusnya duduk bersama untuk membicarakan persoalan ini secara matang. “Berbagai persoalan dalam pembangunan harus di kaji bersama dan tentunya terbuka kepada masyarakat terutama, bagi masyarakat terdampak,” pungkasnya.
Praktisi hukum lainnya, Ander Sumiwi Johana Margareta menyebut, proyek yang tidak tercantum dalam RTRW harus dipertanyakan dasar hukumnya. Di negara hukum seperti Indonesia, hal seperti itu seharusnya tidak terjadi. “Ini kan negara hukum jadi semuanya harus berdasarkan hukum, kalo tidak ada dasar hukum ya berarti ilegal to?” ujarnya.
Seperti diketahui, dalam hasil evaluasi yang ditetapkan di Surabaya pada 15 Desember 2017 dan ditandatangani Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo itu Pemkab Kediri diminta untuk membuat rencana detail tata ruang kabupaten (RDTRK). RDTRK merupakan rencana terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi sebagaimana ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. RDTRK biasanya diatur dalam peraturan daerah (Perda). Oleh karena itu pembahasannya harus lengkap dan rinci sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah. Selain itu, RDTRK harus memuat aspirasi dari masyarakat mengenai alokasi ruang apa yang dibutuhkan. Dengan kata lain, sesuai UU no 26/2007 RDTRK merupakan penjabaran dari RTRW.
Yang menarik, dalam RTRW Kabupaten Kediri tidak disebutkan adanya rencana pembangunan bandara di wilayah barat Sungai Brantas. Begitu pula dengan RTRW Jawa Timur tidak mencantumkan adanya bandara di Kediri. Hal inilah yang tentunya perlu diperhatikan. Apalagi dalam surat yang ditujukan pada Menteri Perhubungan RI tertanggal 19 Januari 2017, pemprov awalnya justru mengusulkan pembangunan bandara di Tulungagung.(glh/yy/berbagai sumber)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *