berita POLITIK

Massa Luruk Kantor DPRD Kav Kediri Tuntut Pembatalan Pengangkatan Perangkat Desa

Kediru, demonstran.com – Jum’at (2/2/2018), Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak), Aliansi Ormas LSM Kediri Raya (Aloka), luruk kantor DPRD Kabupaten Kediri.
Kedatangan mereka ini bermaksud untuk menuntut pembatalan terhadap seluruh proses pengangkatan perangkat desa. Sebab, dalam proses pengangkatan perangkat desa tersebut dinilai cacat hukum.
Selain itu, mereka juga menuntut untuk merevisi Perda dan Perbup tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Mereka juga menduga dalam proses pengangkatan perangkat desa tersebut, terjadi adanya unsur suap dan jual beli nilai ujian kelulusan ujian jabatan perangkat.
Imam Abimanyu salah satu peserta aksi mengatakan, kami bersama teman – teman yang hadir disini, datang untuk menyikapi dan menuntut permasalahan proses pengangkatan perangkat desa di Kab. Kediri supaya di batalkan.
“Sebab dalam pengangkatan perangkat desa kemarin itu yang menggunakan dasar Perda (Peraturan Daerah), Perbup (Peraturan Bupati), dan Perdes (Peraturan Desa) yang mengatur tentang mekanisme atau prosedur pelaksanaan proses pengangkatan perangkat desa banyak yang tidak sesuai dengan UU tentang Desa, PP 44 tahun 2014, dan Permendagri tahun 2015 dan revisinya tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,” ujarnya.
Masih kata Imam Abimanyu, ruh atau semangat UU, PP dan Permendagri adalah memberikan kewenangan pengangkatan perangkat desa kepada kepala desa, akan tetapi didalam Perda, Perbup dan Perdes di Kab. Kediri justru memberikan ruang atau kewenangan besar kepada Pemerintah Kabupaten Kediri untuk mengintervensi bahkan mengambil alih peran – peran Kepala Desa atau Tim Desa, khususnya dalam proses penyusunan soal ujian, pelaksanaan ujian, penilaian hasil ujian dan penetapan nilai akhir ujian, yang notabene itu adalah kewenangan Kepala Desa atau Tim Desa. Dan hal inilah yang juga menjadi titik letak kecurangan – kecurangan yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh Pemerintah Kab. Kediri di dalam proses pengangkatan perangkat desa ,” ungkapnya.
Maka dari itu lanjut Imam Abimanyu, proses pengangkatan perangkat desa di Kab. Kediri harus di batalkan. Sebab, proses terselenggaranya pengangkatan perangkat desa ini cacat hukum.
Karena selain tidak menyertakan tim desa dalam penyusunan soal dan penetapan kerjasama dengan pihak ketiga (panitia), hasil koreksi juga tidak dilakukan dilokasi ujian. Justru masyarakat atau calon sehabis ujian langsung dibawa di lokasi SLG (Simpang Lima Gumul).
“Disana, masyarakat atau calon hanya bisa mendengarkan atau mengetahui hasil atau jumlah nilai saja yang disampaikan secara langsung oleh panitia. Hal ini jelas melanggar Perda pasal 13, karena di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan pengangkatan perangkat desa harus bersifat transparan, jujur dan akuntabel. Namun nyatanya apa, didalam proses ini mereka selaku panitia tak jujur dan transparan dalam penyelenggaran ini. Hal itu terbukti dari penyampaian hasil ujian yang berpindah lokasi di SLG, lalu tidak adanya hasil penyertaan koreksi atau hasil ujian mereka yang tidak diperlihatkan secara langsung atau di pampang pada sebuah papan pengumuman, justru mereka hanya disuruh duduk dan mendengarkan hasil ujian yang disampaikan lewat panitia.
“Disisi lain, kami juga mendapatkan informasi bahwa didalam proses pengangkatan perangkat desa ini terjadi KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) didalamnya. Kami mempunyai datanya dan kami juga mempunyai saksi – saksinya.
“Maka dari itu, kami menolak keras apabila perangkat – perangkat desa baru ini tetap dilantik. Dan kami akan laporkan perihal ini kepada pihak kejaksaan langsung untuk mengusut tuntas kasus penyalahgunaan wewenang dan terjadinya suap beserta jual beli jabatan perangkat desa ini,” pungkasnya.(glh/yy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *