berita DAERAH

LSM Gerak, Laporkan Dugaan Korupsi Di Wilayah Kota Kediri.

Kediri, demonstran.com Hari Senin (22/1/2018), puluhan massa yang tergabung dalam LSM Gerak (Lembaga Swadaya Masyarakat, Gerakan Rakyat Anti Korupsi Kediri). Datangi kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri untuk melaporkan adanya tindak pidana korupsi di Kota Kediri.
Mereka menduga, banyak unsur korupsi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri didalam melaksanakan tupoksi kinerjanya selama periode ini. Yang pada akhirnya, diduga membuat berbagai kerugian uang negara.
“Kedatangan kami di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri, bermaksud untuk meminta dari pihak Kejari Kota Kediri untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya kerugian uang negara yang dilakukan oleh PD. Pasar Kota Kediri dalam melakukan eksekusi pembongkaran Pasar Setono Betek,” Kata Tomi Aribowo salah satu anggota aksi.
Tomi menganggap dari pengerjaan proyek Pasar Setono Betek tersebut banyak sekali terjadi unsur pelanggaran di dalamnya.
Seperti yang seharusnya dilakukan oleh pihak PD. Pasar. Harusnya, dari pihak PD Pasar  melakukan tahapan lelang aset terlebih dahulu dalam melakukan proses pembongkaran Pasar Setono Betek. Bukan justru mereka yang melakukan pembongkaran sendiri.
“Sebenarnya dari adanya proses lelang aset tersebut, Pemkot bisa mendapatkan asupan dana dari proses eksekusi pembongkaran itu. Namun kenyataannya Pemkot justru mengeluarkan anggaran untuk biaya dari pembongkaran aset pasar tersebut. Jadi bisa kita katakan, dalam pelaksanaan rehab pembangunan Pasar Setono Betek ini menggunakan double anggaran yang menyebabkan kerugian uang negara. Ditambah, dari bekas bongkaran aset tersebut sekarang wujudnya dimana… Apakah habis di jual sendiri,” kata Tomi sembari memutar pertanyaan itu kepada para wartawan yang meliput.
Lebih lanjut Tomi mengatakan, tidak hanya perihal pembongkaran Pasar Setono Betek saja yang kita laporkan kepada Kejari Kota Kediri. Namun kami juga melaporkan terkait dengan pembangunan RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang dibangun di lokasi Sungai Brantas. Kami ingin pihak Kejari menyelidiki atas pembangunan RTH tersebut. Kami menduga, dalam pembangunannya banyak sekali kerugian – kerugian uang negara atas pembangunan dari ruang terbuka hijau tersebut yang di bangun dilokasi Sungai Brantas itu,” terangnya.
Sementara itu dalam aksi ini berhasil ditemui oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Dra Martini SH.
Dalam bicaranya Martini mengatakan, selama menjabat di Kota Kediri baru satu kali ini mendapatkan pengaduan dari masyarakat. Pihaknya sebenarnya menunggu pro aktif masyarakat untuk melaporkan segala tindakan yang disinyalir ada indikasi korupsi.
“Makanya, saya tadi sangat senang dengan kedatangan mereka tadi. Selama saya menjabat di sini (Kota Kediri), belum ada satu pun berkas laporan yang masuk. Baru kali ada berkas laporan masuk,” terang Kajari Kota Kediri yang baru menjabat beberapa bulan yang lalu itu.
Dengan adanya berkas yang masuk itu, Kejari Kota Kediri akan melakukan penelusuran terkait aduan tersebut sesuai dengan SOP. “Penyelidikan dulu yang kita lakukan. Kalau sudah ada bukti terindikasi, pasti langsung kita lakukan penyidikan,” jelas Martini.
Untuk diketahui dalam aksi ini juga melaporkan temuan adanya dugaan kasus korupsi gaji karyawan BPJS. Gaji yang seharusnya tertara Rp. 1.500.000. Namun para karyawan nyatanya hanya menerima gaji sebesar Rp. 800.000.(glh/yy )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *