berita HEADLINE

Gubernur Belum Restui Bandara Kediri

Pemkab Justru Diminta Membuat RDTRK

Laporan Tim Liputan Tabloid Demonstran

Tahun telah berganti. Namun kontroversi dan polemik seputar rencana proyek besar yang disebut – sebut sebagai pembangunan bandara di kawasan barat Sungai Brantas Kabupaten Kediri masih berlanjut. Apalagi kabar yang berkembang menyebut, rencana pembangunan bandara itu belum mendapat restu dari Gubernur Jawa Timur

Indikasi belum adanya restu Gubrnur Jawa Timur terhadap rencana pembangunan bandara mengemuka menyusul tidak adanya pembahasan seputar mega proyek itu dalam evaluasi pemprov atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Kediri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018. Informasi yang dihimpun tim liputan Tabloid Demonstran, dalam hasil evaluasi yang ditetapkan di Surabaya pada 15 Desember 2017 dan ditandatangani Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo itu Pemkab Kediri justru diminta untuk membuat rencana detail tata ruang kabupaten (RDTRK).

Sebagaimana diketahui, RDTRK merupakan rencana terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi sebagaimana ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. RDTRK biasanya diatur dalam peraturan daerah (Perda). Oleh karena itu pembahasannya harus lengkap dan rinci sehingga dapat  diimplementasikan dengan mudah. Selain itu, RDTRK harus memuat aspirasi dari masyarakat mengenai alokasi ruang apa yang dibutuhkan. Dengan kata lain, sesuai UU no 26/2007 RDTRK merupakan penjabaran dari RTRW.

Yang menarik, dalam RTRW Kabupaten Kediri tidak disebutkan adanya rencana pembangunan bandara di wilayah barat Sungai Brantas. Begitu pula dengan RTRW Jawa Timur tidak mencantumkan adanya bandara di Kediri. Hal inilah yang tentunya perlu diperhatikan. Apalagi dalam surat yang ditujukan pada Menteri Perhubungan RI tertanggal 19 Januari 2017, pemprov awalnya justru mengusulkan pembangunan bandara di Tulungagung.

Dalam wawancara sebelumnya, praktisi hukum yang juga pengacara senior di Kediri, Danan Prabandaru mengatakan, RTRW menjadi dasar legalitas proyek di salah satu wilayah. Jika tidak tercantum alokasi ruangnya dalam RTRW, maka tidak salah jika proyek bandara tersebut dianggap ilegal.

”Sebab dalam perencanaan pembangunan bandara tidak melalui ketentuan – ketentuan yang wajib dilalui. Diantaranya RTRW. Saya melihat untuk proses ini ternyata juga masih belum dipenuhi oleh pihak terkait. Apalagi sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemkab Kediri dan DPRD kemarin yang menyatakan bahwa tahun ini perda RTRW ditangguhkan. Maka dari itu kalau bandara tetap dibangun dan beroperasi, saya menganggap bahwa bandara itu ilegal sebab prosedur yang benar tidak terpenuhi,” tandasnya.

Pentingnya aspek hukum dan legalitas pembangunan bandara itu juga disampaikan kalangan DPRD Kabupaten Kediri. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) meminta eksekutif bijaksana dalam mengambil sikap dan benar – benar mematuhi aturan serta hukum yang berlaku. Hal itu disampaikan menyusul adanya aksi borong tanah hingga kabar pembangunan bandara di Kecamatan Banyakan, Grogol, dan Tarokan.

“Jika tidak hati – hati dalam mengambil sikap dan kebijakan maka akan bisa berakibat timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan sosial di kemudian hari. Kita tidak ingin seperti itu,” ujar H Mundofir SH.

Begitu pula yang disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kediri. Dalam laporan dan pendapat terhadap Raperda  APBD 2018, Banggar meminta pemerintah daerah tidak gegabah serta melakukan pengkajian yang mendalam dan membuat penjelasan yang komprehensif terkait rencana pembangunan bandara dan pengembangan Lingkar Wilis.

Sementara terkait dengan adanya usulan perubahan Perda RTRW, Banggar meminta agar menunggu penjelasan dan keterangan pihak terkait. “Terkait dengan anggaran perubahan Perda RTRW hendaknya menunggu penjelasan secara komprehensif dari PT Gudang Garam selaku pengusul dan dinas terkait, untuk selanjutnya menjadi pertimbangan pada penganggaran selanjutnya,” tulis Banggar dalam Laporan dan Pendapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kediri terhadap Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 tertanggal 26 September 2018 yang ditandatangani  Ketua Banggar, H Sulkani.(*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *