berita HEADLINE

Menunggu Kejelasan Pembangunan Bandara

Tak Ada dalam RTRW, Tak Ada Penjelasan Resmi

 

Laporan Tim Liputan Tabloid Demonstran

Menunggu. Itulah yang saat ini terus dilakukan oleh warga tiga kecamatan wilayah barat Sungai Brantas Kabupaten Kediri. Ya, mereka menunggu kejelasan bandara yang dikabarkan akan dibangun di lokasi tempat tinggal mereka. Meski aksi borong tanah yang disebut untuk kepentingan proyek sudah berlangsung, berita-berita di berbagai media sudah santer namun nyatanya bagi warga kejelasan resmi soal itu belum terungkap.

Bagaima tidak. Warga di tiga wilayah kecamatan tersebut hingga sekarang belum menerima penjelasan resmi dari sumber yang juga resmi terkait kejelasan pembangunan bandara. Apalagi dokumen rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri tidak memuat rencana pembangunan bandara di lokasi itu. Tidak heran bila warga terus berupaya mencari kepastian.

Seperti yang dilakukan warga Dusun Pojok Desa Bulusari Kecamatan Tarokan. Mereka mempertanyakan kepastian kabar pembangunan bandara kepada DPRD Kabupaten Kediri. Bahkan hingga sekarang, sudah terhitung tiga kali warga melayangkan surat ke dewan untuk meminta digelarnya rapat dengar pendapat (RDP) soal bandara.

“Hari ini saya datang untuk yang kesekian kalinya di kantor DPRD Kabupaten Kediri untuk melayangkan surat agar segera diagendakan kembali rapat dengar pendapat (RDP) berikutnya. Ini merupakan surat ketiga. Sebelumnya kami kirim tertanggal 30 Oktober 2017 dan 21 November 2017. Namun kedua surat tersebut masih belum juga ada tanggapan dari pihak dewan,” ujar Budiman Widyanarko ST, Sekretaris Forum Rembug warga Dusun Pojok.

Masih kata Budiman, warga sangat mengharapkan kelanjutan hearing tersebut karena menyangkut persoalan makam yang kabarnya akan digusur untuk proyek bandara. “Maka dari itu, ini merupakan jalan satu – satunya yang kami tempuh. Karena kami yakin anggota dewan merupakan jembatan kami di dalam menyelesaikan permasalahan yang kami hadapi saat ini,” ungkapnya Rabu (13/12/2017).

Tak hanya kejelasan, aspek legalitas bandara juga dipertanyakan. Bahkan Danan Prabandaru, salah satu pengacara tersohor di Kediri menyebut proyek bandara itu ilegal. Ini lantaran proyek itu dilakukan tanpa memenuhi prosedur sesuai ketentuan.

 “Sebab dalam perencanaan pembangunan bandara tersebut tidak melewati ketentuan – ketentuan yang sudah menjadi kewajiban yang harus dilalui oleh pihak – pihak yang akan melakukan pembangunan bandara. Diantaranya seperti rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Saya lihat untuk proses ini ternyata juga masih belum dilalui oleh pihak pembangun. Apalagi sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemkab Kediri dengan DPRD kemarin yang menyatakan bahwa pada tahun ini Perda RTRW ditangguhkan. Maka dari itu, kalau bandara tetap dibangun dan beroperasi, saya menganggap bahwa bandara itu ilegal. Sebab, prosedur pembangunan yang benar tidak dilalui,” ujarnya.

Menurut Danan, seharusnya sebelum proyek dilakukan, eksekutif, legislatif, rekanan, dan warga duduk bersama dan membicarakannya secara terbuka.

“Pengkajian yang luas yang saya maksudkan ini, misalnya apakah pembangunan bandara tersebut menimbulkan dampak positif atau tidak bagi masyarakat umum dan terlebih bagi para penduduk setempat. Selain itu mengenai Amdal-nya juga seperti apa dan itu jiga harus terlebih dahulu dikaji, lalu RTRW sudah apa belum. Jadi item – item semuanya itu harus dilalui secara matang. Jangan asal membangun saja, sehingga menyebabkan polemik di kemudian hari. Salah satu contohnya ya ini tadi, sekarang ini dalam pembangunan bandara sendiri saat ini masih terganjal dengan Perda RTRW,” tandasnya.

“Saya berharap pihak – pihak terkait perlu segera adanya duduk bersama untuk membicarakan hal ini secara matang. Dengan adanya pembicaraan yang komperhensif diantara mereka, pasti bandara tersebut akan bisa terwujud tentunya akan menimbulkan dampak positif bagi penduduk Kediri,” imbuhnya saat di konfirmasi melalui telepon, Sabtu (16/12/2017).

Hal senada juga diungkapkan oleh Khoirul Anam, aktivis LSM.  Khoirul Anam menilai, dalam pembangunan bandara tersebut kejelasannya masih simpang siur. Mulai dari pembangunannya sendiri dibangun oleh oleh pihak pemerintah atau PT Gudang Garam. Lalu terkait dengan peruntukan dari bandara itu sendiri sebenarnya untuk umum atau hanya untuk pribadi saja. “Harus jelas dulu, jangan asal bangun,” tegasnya.(glh/yy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *