berita HEADLINE

PT Gudang Garam Masih Bungkam

Warga Tunggu Kelanjutan Hearing
Kediri, demonstran.com – Kejelasan terkait pembangunan bandara tak juga muncul. Warga pun terus menunggu di tengah ketidakpastian. Apalagi pihak – pihak terkait, termasuk PT Gudang Garam masih bungkam atas hal itu.
Pantauan Koran Memo di tiga wilayah barat Sungai Brantas Kabupaten Kediri, masing – masing Banyakan, Grogol, dan Tarokan, warga masih ragu terkait kelanjutan pemindahan makam yang disebut – sebut merupakan bagian dari rencana pembangunan bandara.
Ali Mustofa, koordinator warga Dusun Pojok mengatakan, berdasarkan hasil sosialisasi pada hari Rabu (4/10/2017) di kantor Desa Bulu Sari pukul 19.00 WIB,
makam Dusun Pojok memang tidak jadi digusur. Alat – alat berat yang beberapa hari lalu berada di desa itu yang semula dipergunakan sebagai pengerjaan relokasi makam baru, kini juga sudah tidak ada.
Namun, di sisi lain muncul keraguan lantaran¬† lahan yang awalnya dikabarkan akan dijadikan relokasi makam baru Dusun Pojok, kondisinya telah diratakan. “Jadi kami berpikiran, pengerjaan tempat relokasi makam sudah¬† rata dan sudah bisa dikatakan selesai, ya secara otomatis semua alat – alat berat yang semula digunakan sebagai pengerjaan relokasi makam kini sudah hilang dan meninggalkan lokasi, karena pengerjaan tersebut juga sudah selesai. Atau juga berdasarkan perintah dewan untuk menghentikan semua aktivitas yang ada di Dusun Pojok atas dasar usulan kami pada saat hearing bersama Dewan Komisi A beberapa hari kemarin,” ungkapnya.
Lebih lanjut Ali Mustofa mengatakan, memang sudah seharusnya dewan mulai mengkritisi permasalahan ini. “Maka dari itu, dewan harus bertindak cepat dan harus bisa mengusut tuntas mengenai ada apa sebenarnya yang terjadi di desa kami. Mulai dari aksi borong tanah, makam akan dgusur dan terlebih rumor yang menguat disini akan dijadikannya sebuah bandara,” imbuhnya.
“Kami menganggap tindakan selama ini yang dilakukan oleh pihak terkait telah melanggar aturan. Kalaupun toh tempat ini mau dijadikan sebuah bandara, ya silakan saja. Asal semua dilalui dengan tata aturan yang sesuai dan yang seharusnya dilakukan. Salah satunya seperti RT/RWnya sudah dibuat apa belum, analisis dampak lingkungannya sudah dipikirkan apa belum dan terlebih terkait dengan perizinan pembuatan bandara,” sambung Ali saat ditemui rumahnya.
Sementara itu, Edy Suprapto, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kediri mengaku dalam waktu dekat belum bisa mengagendakan jadwal hearing selanjutnya untuk warga Dusun Pojok.
“Karena akhir – akhir ini kami masih disibukkan dengan agenda bimtek (bimbingan teknik). Selain itu dalam kurun waktu dekat ini juga berdekatan dengan pilkada. Jadi teman – teman Komisi A lainnya, juga ikut terjun untuk mengurusi partainya masing – masing,” jelasnya.
Meski begitu, menurut Edy, pihaknya akan segera memanggil eksekutif untuk meminta laporan dan informasi rinci tentang polemik di tiga kecamatan itu. Klarifikasi itu dilakukan agar duduk persoalan bisa diketahui dengan gamblang, mengingat sampai saat ini pemkab dan pihak lain masih tutup mulut.
“Karena ini semua, sebenarnya Pemkab. Kediri juga mengetahui. Namun mereka selama ini hanya diam saja, seolah – olah mereka tidak tahu apa – apa. Maka dari itu, kami, Komisi A mempunyai niatan untuk memanggil pihak eksekutif untuk memperoleh¬† informasi yang nantinya akan menjadi referensi bagi kami untuk mendalami permasalahan yang sedang terjadi di wilayah barat Sungai Brantas,” ucapnya saat dihubungi melalui telepon.
Selain itu, Edy memastikan hingga sekarang belum ada perubahan rencana tata ruanh wilayah (RTRW) di lokasi tersebut.
“RT/RW disana masih tetap dan belum dilakukan perubahan. Maka itu tadi, rencana dalam waktu dekat ini kami ingin memanggil pihak eksekutif dan pihak terkait untuk menjelaskan semuanya,” pungkasnya.
Tutup Mulut
Sama seperti sebelumnya, pihak – pihak terkait tidak ada satupun pihak terkait memberikan penjelasan atas masalah itu. PT Gudang Garam yang disebut – sebut sebagai pihak yang akan membangun bandara juga masih bungkam. Berkali – kali tim Tabloid Demonstran menyampaikan permintaan wawancara dan konfirmasi, baik permintaan lisan maupun secara tertulis, tidak ditanggapi. Padahal konfirmasi ini sangat dibutuhkan agar berita yang diturunkan menjadi berimbang sesuai kode etik jurnalistik.(glh/yy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *