berita HEADLINE POLITIK

PT Gudang Garam Bungkam

Aksi Borong Tanah Makin Tak Jelas

Kediri, demonstran.com – Aksi borong tanah yang terjadi di tiga wilayah kecamatan barat Sungai Brantas, masing – masing Banyakan, Grogol, dan Tarokan tak kunjung terang. Ujung pangkal kasus tersebut tak juga tersingkap lantaran pihak – pihak berwenang mulai level terendah di tingkat desa hingga daerah tidak ada yang memberi klarifikasi. Begitu juga PT Gudang Garam yang disebut – sebut melakukan pembelian tanah enggan memberikan keterangan.

Seperti diketahui, aksi borong tanah telah membuat resah warga di tiga kecamatan itu. Pasalnya, tak hanya lahan sawah atau rumah, pembelian juga mengarah ke lahan pemakaman.

Berhektare – hektare tanah sudah dibebaskan. Tapi tidak ada keterangan memuaskan dari pemangku kebijakan. Pun kabar rencana pembangunan bandara yang disebut sebagai alasan di balik aksi borong tanah itu tak dapat dipastikan. Apalagi sampai saat ini, perusahaan rokok raksasa yang dikabarkan akan membangun bandara tak memberi penjelasan apapun.

Tim liputan Tabloid Demonstran sebenarnya sudah beberapa kali menyampaikan permintaan konfirmasi sesuai kaidah dan etika jurnalistik sehingga pemberitaan lebih lengkap dan utuh, tanpa menyudutkan ataupun merugikan siapapun. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil.

Pihak PT Gudang Garam tetap menolak memberikan klarifikasi dan konfirmasi. Padahal permintaan tersebut sudah disampaikan oleh wartawan Tabloid Demonstran baik secara lisan maupun tertulis dalam surat resmi.

Upaya permintaan konfirmasi ini dirasa amat penting. Selain sebagai kewajiban media untuk memberitakan persoalan secara berimbang, juga agar persoalan di balik aksi borong tanah bisa jelas duduk masalahnya.

Komisi A Belum Tahu

Sementara itu hal mengejutkan terungkap dalam pertemuan antara Komisi A DPRD Kabupaten Kediri dengan warga Tarokan beberapa waktu lalu. Komisi A mengaku belum tahu adanya rencana pembangunan bandara seperti yang santer terdengar.

“Bahwa, saya sebagai Ketua Komisi A belum pernah tahu bahwa di Pojok akan dibangun bandara dan hanya sebatas tahu saja. Pihak eksekutif belum pernah mengajak bicara kepada kami, terkait keluhan warga akan segera kami sampaikan ke instansi terkait,” jelas Edi Suprapto, Ketua Komisi A DPRD dari Partai Gerindra ini.

Dewan berdalih bahwa keberadaan bandara tidak tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebelum acara ditutup, sejumlah anggota dewan yang masuk daerah pemilihan di sana, seperti Dodi Purwanto dari PDIP, Hasyim dari PKB dan Antok Prapunka Jaya dari Nasdem menyatakan akan mengawal permasalahan ini dan segera disampaikan kepada pimpinan dewan untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat.

Sementara itu, Ali Mustofa, Koordinator Rembuk Warga Desa Pojok menegaskan, pihaknya tetap menolak penggusuran makam seperti yang akan dilakukan. “Pada hari ini, kami kembali datangi kantor DPRD Kabupaten Kediri untuk menepati surat balasan dari pihak DPRD atas pelayangan surat yang kami sampaikan pada tanggal 4 September 2017, sebagai wujud permintaan kami kepada anggota DPRD Kabupaten Kediri untuk dilakukannya hearing,” katanya.

“Kami lebih memilih jalan untuk mengadukan permasalahan ini kepada anggota dewan, karena kita yakini ini merupakan jalan satu – satunya yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang selama ini menimpa tempat tinggal kami yakni Dusun Pojok,” imbuhnya.

Lebih lanjut Ali Mustofa mengatakan, kalaupun toh itu nantinya mau dibangun sebuah bandara warga tidak melarang, tapi harus mematuhi prosedur – prosedur yang seharusnya dilakulan. Salah satunya seperti RT/RW (Rencana tata ruang dan wilayah) juga harus jelas.(glh/yy)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *