berita HEADLINE Kesehatan POLITIK

Pertahankan Aset, Kades Tugurejo Gugat Pemkab

Kediri, demonstran.com – Lama tak terdengar kabarnya, kelanjutan proyek pembangunan RSUD di Tugurejo Kabupaten Kediri kembali jadi sorotan. Ini menyusul penolakan terhadap pengerjaan akses jalan masuk ke lokasi rumah sakit oleh kepala desa. Pasalnya, pemerintah daerah dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap aturan tentang aset desa. Bahkan Kepala Desa Tugurejo mengancam melayangkan gugatan terhadap Pemkab Kediri melalui pengadilan negeri setempat apabila tetap melanjutkan langkahnya.

Seperti diketahui, RSUD Tugurejo dibagun di atas lahan seluas 7,5 Ha. Yang terpakai untuk bangunan sekitar 50-60 persennya, yang lainnya digunakan untuk lahan terbuka hijau. Pembangunan ditargetkan rampung pada akhir tahun ini sehingga dapat dioperasikan pada 2018. Rumah Sakit ini bertipe C yang merupakan rumah sakit yang memberikan pelayanan kedokteran subspesialis terbatas. L

Informasi lain menyebutkan, sebenarnya pembangunan gedung induk rumah sakit berlantai tiga sudah selesai, tinggal melengkapi berbagai prasarana lain. Misalnya akses jalan masuk, area parkir, dan sarana pendukung lainnya. Namun ternyata terjadi masalah. Pembangunan akses jalan masuk mendapat tentangan karena dinilai tak sesuai peraturan yang ada. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Tugurejo Kabupaten Kediri, Moh. Shobiri.

Moh. Shobiri mengatakan, pemberhentian ini terpaksa dilakukan lantaran pemerintah telah melanggar aturan. Pasalnya, pengerjaan pelebaran akses jalan masuk menuju RSUD Tugurejo tersebut menggusur tanah kas desa setempat.

“Sesuai dengan UU Desa Pasal 76 ayat 2 atau Permendagri nomir 49 ayat 5 yang berbunyi, jekayaan desa atau aset desa yang telah di ambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten/kota harus dikembalikan desa. Namun kenyataannya di lapangan berbeda. Aset desa ini oleh pemerintah daerah justru dihibahkan kepada KEMENHUKAM (Kementerian Hukum dan HAM RI). Padahal sudah jelas – jelas seperti yang tertuang pada UU Desa yang sudah saya sebutkan tadi bahwa aset desa harus di kembalikan lagi pada desa dan bukan dihibahkan kepada Kemenhukam,” jelasnya.

Ini terbukti, sambung Shobiri, dari surat yang dilayangkan oleh Kemenhukam kepada pihak Desa Tugurejo. Isinya menyatakan bahwa aset yang berada di sebelah timur RSUD Tugurejo tersebut sudah dihibahkan oleh pemda kepada Kemenhukam untuk dilakukan pelebaran jalan. Selain itu, lokasi tersebut juga sudah dipasangi papan pemberitahuan bertuliskan : Tanah Milik Kementrian Hukum dan HAM RI. Berdasarkan naskah perjanjian hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kediri dengan wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Jawa Timur dengan nomor perjanjian hibah W. 15 – PL 04.01 – 813 dan 028/1995/418.73/2016 serta nomor Bast 028/1956/418.73/2016.

Inilah yang mendorong Shobiri berencana melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. “Kami menuntut kalau hal ini tidak dilakukan dengan prosedur dan aturan yang benar. Karena selama ini juga tidak ada sosialisasi sama sekali dari pihak pemerintah daerah. Apalagi muncul kesepakatan bahwa kami sebagai pihak Desa Tugurejo untuk menghibahkan aset ini, itu tidak ada sama sekali,” tegasnya.

Di sisi lain juga muncul permasalahan lagi yang memicu warga Tugurejo menjadi marah besar. Hal ini lantaran saluran air atau irigasi yang dimiliki oleh warga dan selama ini dipergunakan untuk pengairan pertanian diubah menjadi drainase oleh pihak rumah sakit. Padahal saluran air tersebut milik warga dan belum dibeli oleh pemerintah daerah.

“Kalau saluran air atau irigasi milik warga kami telah di beli ya silakan saja tempat tersebut mau digantikan menjadi drainase. Tapi nyatanya apa. Hingga saat ini lahan irigasi tersebut masih sah sebagai kepemilikan dari warga kami dan belum ada unsur jual beli antara pihak warga dengan pihak rumah sakit,” terang Shobiri

Sementara itu, Agus Subagio perwakilan Pemkab Kediri dari Dinas PU mengatakan, pembangunan untuk akses pelebaran jalan masuk RSUD Tugurejo akan tetap dilakukan meski pihak desa tidak setuju dan tetap berkeras untuk mempertahankan lahan tersebut. Pemkab mempersilakan jika pihak desa akan membawa masalah itu ke PTUN. “Jadi semuanya sama – sama bisa berjalannya. Kami melanjutkan pembangunan dan Kepala Desa Tugurejo melakukan pengajuan gugatan,”terang Agus saat di konfirmasi di lokasi RSUD Tugurejo.(glh/yy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *