berita HEADLINE POLITIK

Aksi Borong Tanah Dilaporkan Dewan

Warga Layangkan Surat Pengaduan

Aksi borong tanah yang terjadi di tiga wilayah kecamatan barat Sungai Brantas Kabupaten Kediri memasuki babak baru. Permasalahan itu kini menggelinding ke meja wakil rakyat menyusul pengaduan warga yang disampaikan secara tertulis. Warga menempuh langkah tersebut karena sampai saat ini tidak ada penyelesaian apapun yang dilakukan pihak – pihak terkait terhadap persoalan yang meresahkan itu.

Pengaduan warga itu disampaikan melalui surat tertanggal 4 September 2017. Dalam surat itu, perwakilan warga yang mengatasnamakan Forum Rembug Warga Masyarakat Dusun Pojok Desa Bulusari Kecamatan Tarokan meminta kesempatan audiensi dan klarifikasi dengan anggota DPRD Kabupaten Kediri. Langkah audiensi dan klarifikasi itu dimaksudkan sebagai sarana bagi warga untuk menyampaikan keluhan terkait terjadinya sejumlah permasalahan sosial yang menyangkut isu pembangunan bandara dan penggusuran makam umum.

Indriono, Ketua Forum Rembug Warga Masyarakat menyebut, pembiaran yang dilakukan oleh aparat pemerintahan menyebabkan terjadinya keresahan masyarakat. “Keresahan tersebut merupakan sebuah dampak serius yang timbul dan harus segera kami sampaikan untuk ditanggapi ketua DPRD yang secara hukum ditetapkan oleh konstitusi sebagai pengemban amanat rakyat,” tandasnya.

Menurut Indriono, kesimpang siuran informasi terkait rencana pembangunan bandara yang disusul oleh pembelian tanah secara besar – besaran di Kecamatan Banyakan, Grogol, dan Tarokan membuat kenyamanan warga terganggu. Padahal sebagai warga negara, masyarakat di tiga wilayah kecamatan itu berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik permasalahan tersebut. Sayangnya, hak itu tidak dipenuhi oleh pemerintah. “Sebaliknya, pemerintah terkesan melakukan pembiaran dan diam saja tanpa ada penjelasan apapun,” imbuhnya.

Keresahan warga makin membuncah setelah muncul kabar bahwa tempat pemakaman umum di Bulusari Tarokan akan terdampak pembelian tanah secara massal. Makam yang menjadi tempat peristirahatan leluhur dan keluarga warga setempat itu dikabarkan akan ikut digusur untuk dijadikan bagian dari proyek bandara. “Apakah hal tersebut sudah sesuai aturan perundangan yang berlaku ? Dan apakah pemerintah menjamin terpenuhinya hak – hak warga jika proyek itu benar berlangsung ? Ini yang harus betul – betul kami ketahui melalui wakil – wakil kami di dewan,” ujar Ander Sumiwi, penasihat hukum warga.

“Faktanya selama ini tidak pernah ada sosialisasi yang terbuka dan transparan sehingga muncul praduga yang multi tafsir. Nah, dalam posisi ini, pemangku pemerintahan di tingkat desa justru diam dan terkesan melarikan diri dari pertanyaan warga,” imbuh praktisi hukum asli Tarokan itu.

Sementara itu, Ali Mustofa, Koordinator warga Dusun Pojok mengungkapkan, surat permohonan audiensi itu telah dikirim pada Selasa (5/9). Tidak hanya ke dewan, surat tersebut juga dikirim ke bupati dan inspektorat. Sedangkan pada Kamis (7/9) warga juga melayangkan lima surat lainnya ke sejumlah pihak, seperti BPMPD, BPN, camat, kades, dan BPD. “Intinya kita minta audiensi agar pembelian tanah massal ini bisa jelas, tidak selintutan seperti sekarang,” katanya.

Ali berharap, hasil audiensi itu nantinya bisa berdampak pada kembalinya situasi kondusif di masyarakat. “Jangan sampai nanti hanya dibilang tahu maunya rakyat, tapi setelah itu diam membisu,” pungkasnya.(glh/yy)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *